Pembahasan LKPD Bupati Bone Rampung – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pembahasan LKPD Bupati Bone Rampung

Paripurnan penyerahan LKPD Bupati Bone di DPRD Bone beberapa hari lalu. LKPD rampung digodok ditingkat pembahasan komisi.

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Empat komisi di DPRD Kabupaten Bone, telah merampungkan pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya, komisi akan melakukan kroscek langsung di lapangan terkait program-program yang telah terealisasi sebagaimana yang dicantumkan dalam draf LKPD masing-masing SKPD di Bone.

Ketua Komisi I DPRD Bone, HAM Amin Mangunsara mengatakan, hasil dari pembahasan dan kroscek di lapangan, selanjutnya akan dirapatkan kembali untuk merumuskan rekomendasi yang akan selanjutnya akan diajukan ke Badan Anggaran untuk dirumuskan lebih rinci lagi,” ungkapnya usai memimpin jalannya rapat pembahasan LKPD, Kamis 18 Agustus kemarin.
Terlepas dari itu, Amin tidak menampik adanya beberapa SKPD yang menjadi mitra kerjanya yang menyisakan SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). “Namun tidak terlalu besar. Kebanyakan merupakan belanja untuk pembayaran listrik, telepon dan air yang tersisa,” ujarnya.

Senada diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Bone, A Muh Idris Alang. Di Kantor Ketahanan Pangan misalnya, dari total anggaran Rp2,9 miliar lebih, untuk fisik terealisasi mencapai 100 persen.
“Dana yang tersisa hanya Rp3 juta yang merupakan belanja listrik dan selebihnya merupakan gaji honorer yang tidak dibayarkan, dikarenakan honorer tersebut dimutasi ke SKPD lain. Sisanya sudah kita kembalikan ke kas daerah,” ujar Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, A Nur Amin.

Sementara sisa dana yang tidak dibelanjakan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mencapai Rp370 juta lebih dari total anggaran Tahun 2015 sebesar Rp5,9 miliar.
“Rp350 juta diantaranya me-rupakan dana review tata ruang yang tidak dibelanjakan dikarenakan belum adanya petunjuk teknis dari provinsi. Selebihnya merupakan dana pembayaran listrik dan dana retensi. Jadi total serapan anggaran mencapai Rp5,5 miliar lebih,” pungkasnya.

Dinas Pertanian merupakan salah satu instansi yang terbesar anggarannya yang tidak terserap. Dari total anggaran Rp40 miliar, dana yang tidak terserap mencapai Rp1,8 miliar lebih.
Ketua Komisi II DPRD Bone, A Muh Idris Alang menyarankan proyek yang anggarannya kecil tidak perlu dilakukan retensi.
Anggota Komisi II, Hj Min-tayu Syamsuddin menambahkan, rata-rata SKPD yang menjadi konterpal Komisi II, tidak ada SILPA yang ditinggalkan. “Yang ada biaya pemeliharaan dan itu dipakai di Anggaran 2016,” jelasnya.LKPD 2015 dibedah di komisi lainnya (Komisi III dan IV). “Komisi III akan kroscek langsung realisasi program dilapangan, khususnya program fisik,” pungkas Wakil Ketua Komisi III, H Kaharuddin.

“Kalau kami di Komisi IV pembahasannya sudah rampung, karena memang sebelumnya sudah dilakukan rapat evaluasi,” tambah Wakil Ketua Komisi IV, A Saipul usai rapat pembahasan LKPD 2015.

 

*ASKAR SYAM

To Top