Pemda Sinjai Didesak Terapkan Jamkesda – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pemda Sinjai Didesak Terapkan Jamkesda

Ahmad Marzuki menyoroti program BPJS dan mendesak pemerintah kembali menerapkan Jamkesda

PENULIS : LUKMAN SARDY

SINJAI, RB–Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sinjai Sulsel, didesak menerapkan kembali program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
Aktivis masyarakat, Ahmad Marzuki menegaskan, penghentian jamkesda dengan dalih adanya UU BPJS serta Permendagri dan hasil konsultasi di BPK, tak berdasar hukum. Pasalnya kata dia, penegakan hukum yang dijadikan alibi oleh pemerintah daerah tidak boleh hanya dipandang dari sisi kepastian hukum semata.
“Akan tetapi, azas keadilan dan kemanfaatan juga harus menjadi pertimbangan. Sebab hukum lahir dan tumbuh ditengah tengah kehidupan masyarakat sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan rakyat,” tegasnya kepada RADAR BONE, Minggu 22 Mei kemarin.
Apalagi pihak BPJS kata dia, memaparkan bahwa kewajiban kepesertaan berlaku efektif nanti pada tahun 2019.
“Artinya pemerintah daerah diberikan peluang untuk menjalankan program jaminan kesehatannya sendiri,” terangnya.
Selain itu dijelaskan, laju angka kemiskinan kian melonjak setiap tahunnya. “Jadi saya minta agar program BPJS sekiranya dihentikan untuk sementara sampai adanya verifikasi faktual, untuk menetukan layak tidaknya menjadi beban daerah melaui subsidi iuran BPJS bagi masyarakat miskin dan tidak mampu tanpa mengurangi kesempatan aparat berwenang melakukan audit atas penggunaan aggaran tersebut yang jumlahnya sangat fantastis, mencapai Rp15 Miliar,” ujarnya.
Pemda lanjut dia, diharapkan mengembalikan jamkesda sebagai implementasi visi-misi bupati tentang kesehatan gratis.
“Apalagi jutaan warga sudah mengajukan protes menolak prgram BPJS. Harusnya pemerintah daerah mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat,” tegasnya.
Jangan sampai kata dia, janji pemerintah daerah mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera dianggap hanya bualan semata.
“Apakah angka 52.000 jiwa itu masuk kategori fakir miskin dan tidak mampu?. Lalu siapa yg akan bertanggung jawab, sementara Dinsosnakertrans mengelak data tersebut. Kades pun hanya sebatas merekomendasikan. Lalu mengapa kuasa pengguna anggaran dengan mudahnya menggelontorkan dana ke pihak BPJS tanpa dilakukan verifikasi faktual atas data data fakir miskin dan tidak mampu tersebut. Semoga saja tidak ada perbuatan melawan hukum dalam prosesx,” harapnya.
Terpisah, Asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan, dr Nikmat B Situru menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sinjai tidak pernah berniat untuk tidak mensejahterahakan rakyatnya.
“Soal BPJS, kami hanya menunggu regulasi yang jelas dari pemerintah pusat untuk tidak diberlakukan program itu,” pungkasnya.

Most Popular

To Top