Pemkab Bone Talangi Rp5 Miliar, Dana Kelurahan Kuras APBD – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pemkab Bone Talangi Rp5 Miliar, Dana Kelurahan Kuras APBD

PENULIS : ASKAR SYAM

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE, RB–Pengalokasian dana bagi kelurahan menyisakan beban bagi APBD. Pemkab Bone harus menutupi kekurangan kucuran dana dari pemerintah pusat. Merujuk laman Sekretariat Negara di setkab.go.id, dana kelurahan merupakan anggaran yang dialokasikan khusus untuk kelurahan dengan besaran yang berbeda dengan dana desa.
Pada prinsipnya, dana kelurahan sama dengan dana desa, yakni untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. Namun, alasan mendasar membuat program dana kelurahan adalah karena banyak keluhan dari masyarakat terkait operasional untuk tingkat kelurahan. Dari kondisi selama ini, didapati sejumlah kelurahan memiliki anggaran yang kecil, sehingga butuh tambahan dari dana kelurahan untuk pemerataan pembangunan.

Adapun besaran alokasi dana kelurahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yakni Pasal 30, dimana Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menganggarkan paling sedikit 5 persen dari APBD setelah dikurangi DAK atau paling sedikit sebesar dana desa terendah bagi kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa.
Dana itu digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Karena Pemda merasa tidak mampu dari sisi kemampuan keuangan, akhirnya minta didanai dari APBN lewat skema DAU (Dana Alokasi Umum). Hanya saja, dalam pengalokasian dana kelurahan tahun 2019, besarannya belum mengacu sesuai yang diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 tersebut.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone, A Hasanuddin mengatakan, total dana kelurahan yang dikucurkan pemerintah pusat, mencapai Rp16 miliar lebih. Pemerintah pusat lanjut Hasanuddin, mengucurkan dana Rp385 juta untuk setiap kelurahan. Jika ditotal 44 kelurahan, total dana yang disiapkan pemerintah pusat, mencapai Rp16.940.000.000.

Pemerintah daerah kata Hasanuddin, kemudian mengeluarkan kebijakan untuk mencukupkan dana kelurahan menjadi Rp500 juta. Artinya, pemda mengalokasikan di APBD sebanyak Rp115 juta per kelurahan. Jika di total, Pemda mengucurkan dana Rp.5.060.000.000.

“Dengan program dana kelurahan, maka jajaran pemerintah di desa dengan di kelurahan akan memiliki kemampuan yang sama dalam memberi pelayanan secara langsung bagi masyarakat,” pungkas Andi Daddi sapaan akrabnya. Terkait alokasi dana kelurahan yang belum sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2018, yakni mengacu pada alokasi dana desa terendah, pria yang akrab disapa Andi Daddi ini menegaskan hal itu disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah daerah. “Iya memang seperti itu, tapi kemampuan keuangan belum mampu,” kata Hasanuddin.

Diakui tambahan DAU diperuntukkan untuk dana kelurahan. Hanya saja, pemerintah pusat cuma mengalokasikan Rp16 miliar tadi. Sebelumnya, Sekkab Bone, HA Surya Darma, SE, MSi mengatakan pengalokasian dana kelurahan tersebut merupakan instruksi Kementerian Dalam Negeri. “Dana ini bisa digunakan untuk kegiatan fisik,” kata Surya Darma.

Kegiatan fisik dimaksud, seperti membangun jalan, drainase dan mengurusi persampahan. “Untuk urusan sampah, nanti dari permukiman ke TPS menjadi tanggungjawab kelurahan. Sedangkan dari TPS ke TPA ditangani Dinas Lingkungan Hidup,” jelas Mantan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah itu.

Sesungguhnya pengalokasian dana kelurahan tersebut besarannya adalah merujuk pada besaran dana desa yang terkecil yang diterima pemerintah desa pada 2019. Namun karena keterbatasan dana, maka besaran yang diambil pemerintah daerah, yakni Rp500 juta. “Dananya diambil dari DAU nanti,” jelas Surya Darma. Kelurahan di Kabupaten Bone berjumlah 44 yang tersebar di 19 kecamatan. Kelurahan ini rata-rata berada di ibukota kecamatan.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top