Pemkab Didesak Audit – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pemkab Didesak Audit

Rapat kerja Komisi I DPRD Bone menindaklanjuti aspirasi terkait dugaan penyalahgunaan ADD di Desa Maddenrengpulu, Kecamatan Patimpeng digelar Selasa, 21 Maret kemarin

Soal Aspirasi BPD Maddenrengpulu

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB–Komisi I DPRD Kabupaten Bone, menggelar rapat kerja, menindaklanjuti tiga aspirasi yang masuk di komisi tersebut. Salah satunya aspirasi dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Maddenrengpulu, Kecamatan Patimpeng, Selasa 21 Maret kemarin. BPD menyorot dugaan penyalahgunaan dana desa. Ini diperkuat adanya beberapa proyek desa yang bermasalah.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bone, H Saipullah Latief menyebutkan, pihaknya telah menelurkan beberapa rekomendasi terkait permasalahan di Desa Maddenrengpulu. Dari hasil rapat lanjut dia, diperoleh fakta adanya proyek bermasalah di desa tersebut yang dianggarkan melalui APBDesa.

“Komisi I merekomendasikan pemerintah daerah untuk segera mengaudit proyek yang bermasalah tersebut. Apalagi ada dua proyek yang anggarannya tahun 2016 tidak jalan,” ujar Saipullah.

Selain aspirasi BPD Maddenrengpulu, Komisi I juga menindaklanjuti dua aspirasi lainnya, yakni soal pengangkatan bidan PTT dan aspirasi warga Desa Inrelleng terkait putusan MA. Informasi yang dihimpun dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, ada empat proyek yang diduga bermasalah Maddenrengpulu.
Proyek yang dimaksud yakni dua titik pengerasan jalan, MCK dan talud.

“Khusus pengerasan jalan, proyeknya sudah ada, namun hingga berakhirnya tahun anggaran, proyek tersebut belum selesai. Gorong-gorongnya belum ada, termasuk rabat betonnya,” ungkap sumber tersebut.
Sementara dua proyek lainnya, yakni MCK dan talud sama sekali tidak jalan. “Malah talud jalan, anggaran dari Bumdes yang dialihkan ke sana.

Padahal dana Bumdes ada penganggarannya tersendiri,” beber salah satu tokoh masyarakat Maddenrengpulu tersebut. Atas sejumlah dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut, BPD Maddenrengpulu pun menolak menandatangani pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa Tahun 2016.

Ketua BPD Maddenrengpulu, A Safri membenarkan pihaknya menolak menandatangani pertanggungjawaban dana desa karena dugaan pekerjaan yang tidak beres tersebut.

“Itu dikarenakan ada beberapa masalah yang mengharuskan kami BPD bersikap tegas,” ungkap Safri saat dihubungi RADAR BONE, Kamis 16 Maret lalu.
Kepala Desa Maddenrengpulu, A Nur Alam menolak berkomentar banyak ketika dikonfirmasi RADAR BONE soal proyek yang diduga bermasalah itu. “Nanti dilihat hasil auditnya,” ujarnya sembari berlalu.

To Top