Pemkab Diminta Peka – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pemkab Diminta Peka

Penduduk Miskin Tinggi, Fasilitas Pejabat Mewah

WATAMPONE, RB–Fasilitas mewah yang dipertontonkan pejabat di lingkungan Pemkab Bone mengundang perhatian berbagai kalangan. Pemerintah daerah pun diminta lebih peka di tengah tingginya angka kemiskinan di daerah ini. Kemiskinan masih menjadi persoalan serius di bumi Arung Palakka.

Beberapa warga masih hidup dalam kondisi yang memiriskan. Sebut saja misalnya, Senna, warga Desa Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe. Rumah yang dihuni wanita tak bersuami ini tergolong tidak layak huni. Belum lagi, Ambo Sakka, warga Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue. Pria tua ini hidup seorang diri di atas sebuah gubuk yang didirikan di pinggir jalan. Bahkan, seorang warga Kelurahan Watampone terpaksa menumpang ke rumah kerabat karena rumah panggung ditempati selama ini nyaris rubuh.

Kehidupan mereka sangat kontras, dengan fasilitas yang diberikan kepada pejabat daerah. Fasilitas kendaraan dinas misalnya, pejabat pemkab dimanjakan kendaraan dinas berupa mobil keluaran terkini yang harga berkisar Rp130 juta hingga Rp1,6 miliar.

Gaya hidup yang terkesan bermewah-mewah di tengah kemiskinan masih melanda sebagian besar warga mengundang sorotan berbagai kalangan.

Anggota DPRD Bone, Risal SE menegaskan, kesempatan yang tidak setara adalah salah satu sumber ketimpangan sehingga selalu harus menjadi pusat perhatian kebijakan.

“Kebijakan pemerintah adalah melakukan intervensi ke bawah, melalui kebijakan fiskal, dimana porsi belanja pemerintah harusnya lebih besar ke masyarakat,” ungkap Risal.

Termasuk bagaimana pemkab meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat miskin.
Pelayanan maksimal lanjut Risal, menjadi kunci dalam memerangi kemiskinan dan kesenjangan.

“Sesuai visi misi bupati, Sehat Cerdas dan Sejahtera. Saya lihat itu belum berjalan efektif.
Bupati belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Itu yang saya lihat,” tegas politisi muda Partai Hanura itu.

Karenanya, lanjut Risal dibutuhkan kepekaan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang berpihak kepada rakyat.

Praktisi Sosial, Dharmawansyah menilai, para elite (Pejabat) sudah seharusnya peka melihat kondisi masyarakat miskin di Bone.

Dia pun menuntut pemerintah untuk padu dan tak lagi menonjolkan kemewahan.
Terkhusus bupati sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan di Bone, sudah seharusnya kata dia, menghentikan pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat di jajarannya.

“Segera memikirkan cara ampuh mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Segera ciptakan lapangan kerja, stabilisasi harga kebutuhan pokok, lakukan kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat, serta fokus bekerja tanpa harus menonjolkan kemewahan,” kritiknya.

Click to comment
To Top