Pemkab Diminta Tegas – Radar Bone

Radar Bone

Uncategorized

Pemkab Diminta Tegas

Di sisi proyek jalan yang dibangun pemerintah daerah di kawasan tanggul perkampungan Suku Bajo ini sudah diwarnai kapling lahan. Bisnis lahan pesisir pun mengemuka.

Bisnis Lahan Pesisir Pantai Bajoe

PENULIS : BAHARUDDIN

WATAMPONE, RB—Pemerintah Kabupaten Bone diminta segera mengambil langkah tegas terkait lahan pesisir Pantai Bajoe yang diduga diperjualbelikan. Praktik kapling lahan pesisir pantai tersebut sudah mengancam habitat warga Suko Bajo yang sudah turun temurun mendiami kawasan tersebut.

Praktik bisnis kapling lahan pesisir Pantai Bajoe bukan isapan jempol belaka. Dugaan bisnis kapling tanah laut ini dibeberkan warga Suku Bajo yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Suku Bajo (KKSB) saat berunjukrasa di kantor bupati, Jumat 9 September lalu.
Setidaknya ada tiga oknum yang disebut-sebut menguasai lahan pesisir di kawasan tanggul perkampungan Suko Bajo. Ketiga oknum tersebut berinisial HAM, HAB dan HAG. HAM dan HAB dikenal sebagai pengusaha. Sedangkan HAG adalah oknum anggota Polri.
Koordinator Lapangan KKSB, A Sultan dalam surat pernyataan sikapnya, membeberkan oknum HAM telah menjual lahan yang dikuasainya kepada warga berinisial Hj SA dan SU seharga Rp15 juta, dengan luas kapling masing-masing 10×20 meter.

Kemudian oknum HAG menjual lahan yang dikuasainya kepada HI seharga Rp24 juta, dengan luas lahan kapling 20×30 meter. Ironisnya, lahan yang diperjualbelikan tersebut tidak disertai bukti alas hak.
Akibat praktik kapling lahan pesisir itu, Sultan mengatakan, kini pihaknya merasa tersingkirkan menempati kawasan pesisir Pantai Bajoe yang sudah diami secara turun temurun.

“Bahwa Suku Bajo yang selama ini bertempat tinggal dan bermukim turun temurun secara tradisional di pesisir Pantai Bajo, Suku Bajo merasa tersingkirkan, dimana kalau Suku Bajo mau bermukim di lahan tersebut selalu dihalang-halangi pihak pengusaha, dengan alasan sudah dibeli dan sudah memiliki alas hak,” beber Sultan.

Oknum lain yang disebut-sebut KKSB menguasai lahan di pesisir Pantai Bajoe adalah HAB. Terkhusus HAB disebutkan menguasai lahan di blok 10. Pengusaha ternama di Bajoe ini diduga membagikan lahan per kapling kepada 34 nama yang berasal dari berbagai latar belakang profesi. Mulai dari oknum pejabat pemerintah, anggota Polri, LSM hingga wartawan. Tak dijelaskan KKSB, apakah aksi bagi-bagi lahan tersebut murni hibah atau ada transaksi jualbeli.

Sekretaris Camat Tanete Riattang Timur, A Amir Daus tak menampik bahwa ketiga oknum tersebut memiliki lahan di pesisir Pantai Bajoe. “Kami tidak tahu apakah dijual atau dibagi-bagi saja, yang jelasnya sudah dipecah SPPT-nya,” kata Amir seraya menegaskan, bahwa lahan di pesisir Pantai Bajoe yang diperjualbelikan diperkuat SPPT sebagai bukti kepemilikan.
Amir menegaskan, sesungguhnya lahan di pesisir Pantai Bajoe tidak bisa diperjualbelikan karena tanah milik negara.

“Tanah tersebut tidak bisa diperjualbelikan dan dimiliki, karena itu adalah tanah negara. Tapi itu tergantung juga kebijakan pimpinan, kami hanya mengetahui bahwa tanah kapling tersebut adalah tanah negara dan tidak bisa dimiliki,” jelas Amir.
Anggota Komisi I DPRD Bone, HA Suaedi, SH MH mene-gaskan polemik kapling lahan di Pantai Bajoe tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah, kata dia harus segera mengambil langkah tegas. “Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas,” kata Politisi Partai Demokrat itu.

Suaedi menyatakan pihaknya siap merapatkerjakan persoalan itu bersama instansi terkait. “Kalau ada aspirasi masuk, tentu akan kita tindaklanjuti dengan memanggil pihak terkait. Termasuk pemerintah kelurahan dan kecamatan,” ungkapnya, Kamis 14 September kemarin. Suaedi juga mempertanyakan alas hak sehingga tanah di pesisir pantai di kapling dan dibagi-bagikan ke beberapa oknum tertentu.

“Apakah lahan itu memiliki sertifikat. Kalau tidak ada apa alasannya dibagi-bagi. Kalaupun memiliki SPPT, harus dilihat dulu siapa yang mendapatkan lahan di pesisir itu. Kalau profesinya bukan nelayan tentu dipertanyakan apa dasarnya dia membayar pajak,” bebernya.

Sementara itu, Praktisi Sosial Rahman Arif justru menilai nama-nama yang beredar sebagai pemilik lahan dinilai tidak tepat.
“Saya berani mengatakan itu, karena mereka hanya berdasar pada SPPT. Sementara yang berhak membayar pajak adalah mereka yang betul-betul menge-lola laut tersebut. Misalkan, dijadikan tambak,” ujarnya.
Sementara data yang beredar sebagai penerima lahan bukan dari kalangan Suku Bajo atau nelayan setempat.
“Jadi memang niatnya untuk memiliki lahan itu. Sementara itu tanah negara yang tidak bisa diperjualbelikan apalagi disertifikatkan. Mudah-mudahan BPN jeli melihat ini,” ujar Rahman seraya berharap ketegasan dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut.

*ASKAR SYAM

To Top