Pencairan Dana Parpol di Bone Diperketat – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pencairan Dana Parpol di Bone Diperketat

Andi Hasanuddin

Wajib Penuhi Tujuh Syarat

PENULIS : RISNAWATI

WATAMPONE, RB–Pencairan dana bantuan politik untuk partai politik (Parpol) di Kabupaten Bone diperketat.
“Dana parpol tetap. Dari 2015 sampai 2019 besarannya sama, yakni sebesar Rp1,2 miliar lebih,” ungkap Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bone, A Hasanuddin kepada RADAR BONE, Rabu 23 Maret 2017.

Kabid anggaran yang akrab disapa Andi Daddi itu menjelaskan teknis penghitungan dana masing-masing parpol.
“Nilai persuara itu Rp3.065. Misalnya Golkar yang suara sahnya di Pileg 2014 lalu mencapai 130.985 dikalikan Rp3.065. Jadi Golkar berhak mendapatkan dana parpol sebesar Rp401.469.026,” jelasnya sembari memperlihatkan daftar nama-nama parpol berikut besaran dana yang diterima.

Namun, untuk pencairan dana parpol lanjut Andi Daddi, harus melalui verifikasi secara detail.
“Sebelum dicairkan, harus melalui persyaratan dulu. Untuk teknisnya silahkan ke Kesbangpol,” pungkasnya.
Kepala Bidang organisasi politik dan kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kabupaten Bone, Andi Oktiana Parawangsa SSTP MSi melalui stafnya menyebutkan, ada tujuh persyaratan yang wajib dipenuhi pengurus parpol ketika akan mencairkan dana partainya.

Salah satunya kata dia, wajib mengantongi surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilih umum DPRD kabupaten, yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU). Termasuk lanjut dia, rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik, dengan mencamtumkan besaran paling sedikit 60 persen, dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik.

Parpol lanjut dia, juga harus melampirkan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan, yang bersumber dari APBD kabupaten tahun anggaran sebelumnya, yang telah diperiksa oleh BPK dan surat pernyataan ketua partai politik, yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.

“Sudah ada kemarin parpol yang meminta untuk dicairkan dananya, akan tetapi belum memenuhi persyaratan,” tutupnya.

 

To Top