Pendapatan Daerah Turun, Belanja Meningkat – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pendapatan Daerah Turun, Belanja Meningkat

Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi, MSi menyerahkan draft APBD-P kepada Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya, MM dalam rapat paripurna yang berlangsung, Sabtu 24 September lalu.

Rancangan APBD-P Dibahas DPRD Bone

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Pemerintah Kabupaten Bone menyerahkan secara resmi rancangan APBD Perubahan untuk dibahas di DPRD Bone. Rancangan APBD-P 2016 yang disodorkan eksekutif menunjukkan penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan, yakni Rp75 miliar. Namun sebaliknya pada alokasi belanja daerah terjadi kenaikan sebesar Rp18 miliar.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2016, resmi diserahkan untuk dibahas di DPRD Bone melalui rapat paripurna, Sabtu 24 September lalu.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya MM tersebut, dihadiri Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi MSi sekaligus menyerahkan langsung draft Rancangan APBD-P kepada Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya MM dan disaksikan Wakil Bupati, H Ambo Dalle MM.

Pada paripurna tersebut, bupati menjabarkan beberapa item penganggaran yang tertuang di RAPBD-P. Salah satunya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat Rp20.114.332.208. Pada anggaran pokok PAD cuma sebesar Rp155.636.249.862, tapi APBD Perubahan menjadi Rp175.750.582.070.
Hanya saja, peningkatan PAD tersebut, tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana yang tertuang pada RAPBD Perubahan, justru merosot ke angka Rp2.057.051.461.944 (Rp2 triliun) dari anggara pokok sebesar Rp2.132.118.400.602 (Rp2,1 triliun) atau turun sebesar Rp75 miliar lebih (3,52%).

Sebaliknya, belanja daerah justru meningkat. Penganggaran belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp2.162.904.141.400 menjadi Rp2.181.332.568.776 atau bertambah Rp18 miliar lebih (0,82%).
Bupati pada kesempatan itu, juga merinci item pendapatan selain PAD yang meningkat yakni dana perimbangan, dimana pada perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.565.186.413.780 meningkat sebesar Rp179 miliar lebih dari APBD Pokok sebesar Rp1.385.906.149.200.

“Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Perubahan sebesar Rp316.114.466.094 turun sebesar Rp274 miliar lebih dari anggaran pokok sebesar Rp590.576.001.540,” sebutnya.
Bupati juga menyebutkan item belanja daerah yang terdiri belanja tidak langsung dan belanja langsung. “Belanja tidak langsung yang semula dianggarkan sebesar Rp1.466.820.727 pada anggaran pokok berubah menjadi Rp1.333.447.663.146 atau turun sebesar Rp133.373.063.854 (Rp133 miliar lebih),” terangnya.

Justru belanja langsung yang meningkat sebesar Rp151 miliar lebih. Sebelumnya belanja langsung semula (APBD Pokok), dianggarkan sebesar Rp696.083.414.400 (Rp696 miliar lebih) menjadi Rp847.884.905.630 (Rp847 miliar lebih). Hanya saja, Fahsar tidak merinci item-item yang dimaksud.

Termasuk item pembiayaan daerah yang keseluruhan meningkat. Penerimaan pembiayaan lanjut Fahsar, semula dianggarkan sebesar Rp39.136.812.798 berubah menjadi Rp161.537.222.442 serta pengeluaran pembiayaan yang semula dianggarkan sebesar Rp8.351.072.000 berubah menjadi Rp37.256.115.610.

Sementara itu, Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya MM menegaskan, formulasi penganggaran yang dituangkan dalam RAPBD-P, didasari dengan adanya perubahan kebijakan umum dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD. Perubahan yang dimaksud politisi Partai Golkar itu, antara lain, penyesuaian dana bagi hasil cukai tembakau, tambahan dana dari APBN yang diterima pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di bidang pelayanan rujukan dan DAK non fisik.

“Termasuk penyesuaian dana tunjangan profesi guru PNS, penyesuaian dana tambahan penghasilan guru PNS, penyesuaian dana bagi hasil PBB dan penyesuaian dana JKN,” jelasnya.
“Termasuk keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, jenis kegiatan dan jenis belanja,” pungkasnya. Akbar menambahkan, RAPBD-P dibahas melalui pansus sesuai hasil rapat badan musyawarah.

Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, A Hasanuddin yang dihubungi RADAR BONE malam tadi, mengatakan belanja daerah meningkat karena adanya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang masuk ke pos belanja daerah. “Kegiatan-kegiatan lanjutan juga terakomodir di perubahan,” jelas Hasanuddin.

Kemudian terkait meningkatnya PAD sebesar Rp20 miliar, menurut pejabat yang akrab disapa Andi Daddi ini, bahwa dipicu adanya jaminan kesehatan nasional (JKN) yang masuk ke komponen pendapatan daerah lain yang sah sebesar Rp15 miliar. “Dalam PAD kan ada empat komponen. Salah satunya lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu dana JKN dari pusat sebesar Rp15 miliar. Kalau yang kita kelola kan pajak dan retribusi saja,” kunci dia.

*ASKAR SYAM

To Top