Pengadaan Ambulance-Armada Damkar Mendesak – Radar Bone

Radar Bone

Uncategorized

Pengadaan Ambulance-Armada Damkar Mendesak

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Di tengah rencana pengadaan mobil dinas bagi kalangan pejabat di lingkup Pemkab Bone pada 2018, daerah ini sesungguhnya masih mengalami krisis ambulance dan armada pemadam kebakaran (Damkar). Kedua kendaraan ini jauh lebih mendesak pengadaannya dibanding mobil mewah untuk pejabat.

Terkhusus ambulance, dari 38 puskesmas yang ada di Bone, ternyata tak satu pun memiliki ambulance khusus pengangkut jenazah. Tak pelak, jika ada mayat yang harus diangkut, warga di kecamatan hanya mengandalkan mobil layanan sosial di kantor kecamatan. Mobil layanan sosial yang merupakan eks mobil dinas camat yang disulap jadi ambulance tersebut juga bisa dihitung jari yang masih beroperasi.

Sejauh ini, puskesmas hanya dilengkapi mobil operasional yang dikenal mobil puskesmas keliling (Puskel). Namun di lapangan, mobil puskel ini seolah menjadi kendaraan dinas kepala puskesmas karena lebih banyak digunakan kepala puskesmas.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, A Mardan yang dikonfirmasi RADAR BONE, Rabu, 20 Desember kemarin mengatakan setiap tahun pihaknya mengusulkan untuk pengadaan mobil ambulance. Namun sampai saat ini belum terealisasi, karena kucuran dana yang bersumber dari APBN yang turun ke Dinas Kesehatan hanya berkisar Rp24 miliar per tahun. Dana tersebut, kata Mardan hanya cukup untuk memenuhi semua kebutuhan di puskesmas. Jika dana itu digunakan untuk membeli mobil ambulance, maka seluruh program di puskesmas tidak mampu dibiayai.

“Makanya sampai sekarang belum ada satupun puskesmas yang memiliki mobil ambulance, sehingga petugas kesehatan hanya menggunakan mobil layanan sosial eks mobil camat jika ada yang membutuhkan,” tutur Mardan.
Lebih jauh Mardan mengungkapkan mobil puskesmas keliling (Puskel) tidak diperbolehkan untuk mengangkut jenazah. Karenanya, untuk memudahkan pelayanan kesehatan di kecamatan, kepala desa bisa mengadakan mobil ambulance melalui dana desa yang diterima. “Karena dana desa itu bisa digunakan untuk membeli mobil pelayanan kesehatan,” kunci Mardan.

Selain ambulance, Kabupaten Bone juga masih kekurangan armada pemadam kebakaran.
Informasi yang diperoleh dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone, saat ini tercatat hanya 13 armada yang dimiliki, dua diantaranya dalam kondisi rusak berat.

Jika melihat luas Kabupaten Bone, maka armada yang ada jauh dari kata cukup.
“Kalau dilihat dari jumlah armada yang kami miliki belum memadai, karena harusnya tiap kecamatan harus ada mobil yang stand by di sana,” ungkap A Syahrul Syamsu SE MSi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone melalui stafnya Pahmi kepada RADAR BONE, Rabu, 20 Desember kemarin.

Diakui Pahmi idealnya Damkar Bone memiliki sedikitnya 54 unit armada untuk melayani 27 kecamatan.
“Kalau mengenai idealnya kami membutuhkan 54 unit armada karena harusnya itu ketika ada kejadian kebakaran ada armada yang fokus menyiram dan ada juga sebagai penyuplai air, namun saat ini kami tetap bekerja ekstra dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dengan artian itu bukan menjadi faktor penghalang,” jelasnya.

Terkait pengadaan armada baru, Pahmi mengatakan di 2018 tidak ada pengadaan armada baru.
“Untuk 2018 tidak ada pengadaan armada baru, namun memang sebetulnya kami masih butuh. Apalagi, empat posko yang ada di kecamatan akan beralih menjadi UPTD Dinas Pemadam Kebakaran,” paparnya.
Terkhusus rencana pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Bone masih menimbulkan polemik.

Legislator di Komisi I DPRD Bone selaku lembaga yang menggodok Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah bersikeras melarang anggaran pengadaan mobil dinas itu dibelanjakan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bone, H Saipullah Latif menegaskan, pengadaan mobil dinas cacat hukum, lantaran tidak pernah muncul di pembahasan DPRD.

“Komisi I selaku leading sector Sekretariat Daerah tidak pernah membahas pengadaan mobil dinas. Bahkan kita perintahkan keluarkan jika ada anggaran pengadaan mobil dinas,” tukasnya.

“Biarlah anggaran pengadaan mobil dinas itu menjadi Silpa untuk selanjutnya kita geser untuk kegiatan lain di APBD Perubahan. Yang jelas tidak boleh dibelanjakan,” tegas Saipullah.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top