Pengamat: Awasi Dana Desa – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pengamat: Awasi Dana Desa

Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Mencuat

PENULIS : ASKAR SYAM – ARDI BIN WARIS 

WATAMPONE, RB–Dugaan penyalahgunaan dana desa mulai muncul ke permukaan. Ini diperkuat adanya beberapa proyek desa yang menuai protes karena dinilai bermasalah. Salah satu desa yang diduga bermasalah penggunaan dana desanya adalah Desa Maddenrengpulu, Kecamatan Patimpeng. Indikasi ini diperkuat dengan kedatangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maddenrengpulu, Kecamatan Patimpeng ke DPRD Bone, Selasa 14 Maret lalu. BPD mengadukan dugaan penyalahgunaan dana desa setempat di hadapan tim penerima aspirasi, H Saipullah Latif.

Informasi yang dihimpun dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, ada empat proyek yang diduga bermasalah. Proyek yang dimaksud yakni dua titik pengerasan jalan, MCK dan talud. “Khusus pengerasan jalan, proyeknya sudah ada, namun hingga berakhirnya tahun anggaran, proyek tersebut belum selesai. Gorong-gorongnya belum ada, termasuk rabat betonnya,” ungkap sumber tersebut.

Sementara dua proyek lainnya, yakni MCK dan talud sama sekali tidak jalan. “Malah talud jalan, anggaran dari Bumdes yang dialihkan ke sana. Padahal dana Bumdes ada penganggarannya tersendiri,” beber salah satu tokoh masyarakat Maddenrengpulu tersebut. Atas sejumlah dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut, BPD Maddenrengpulu pun menolak menandatangani pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa Tahun 2016.
Ketua BPD Maddenrengpulu, A Safri membenarkan pihaknya menolak menandatangani pertanggungjawaban dana desa karena dugaan pekerjaan yang tidak beres tersebut.

“Itu dikarenakan ada beberapa masalah yang mengharuskan kami BPD bersikap tegas,” ungkap Safri saat dihubungi RADAR BONE, Kamis 16 Maret kemarin.
Penerima aspirasi, H Saipullah Latif mengatakan BPD Maddenrengpulu menilai pembangunan yang dilaksanakan pemerintah setempat sangat minim. Atau tidak sebanding dengan dana desa yang dikelola.

“BPD Maddenrengpulu melaporkan kadesnya, A Nur Alam yang tidak menggunakan ADD berdasarkan APBDes,” tutur Saipullah. Kepala Desa Maddenrengpulu, A Nur Alam yang berusaha dikonfirmasi tak berhasil.
Wakil Ketua DPRD Bone, H Saipullah Latif mengungkapkan kades bersangkutan sudah meninggalkan desanya. “Kabarnya kepala sudah pergi,” ungkap Saipullah.

Camat Patimpeng, A Abdul Rasyid yang dihubungi RADAR BONE malam tadi, mengaku tak memiliki nomor kontak Kades Maddenrengpulu yang bisa dihubungi. “Nomornya sudah diganti,” ujar Rasyid.
Terkait dugaan penyalahgunaan dana desa di Maddenrengpulu, Rasyid meminta BPD dan Kepala Desa untuk berkoordinasi mengenai dana desa yang dinilai bermasalah tersebut.

“Sebagai bagian pengawasan, BPD bicara dulu baik-baik dengan kades yang bersangkutan jika ada masalah,” ungkap Rasyid. Rasyid juga menyayangkan persoalan tersebut langsung diadukan ke DPRD Bone.
“Jangan langsung digiring ke DPRD Kabupaten Bone yang membuat persoalan semakin runyam. Lebih baik, dibahas dengan pemerintah kecamatan untuk menemukan dimana letak inti persoalannya,” jelasnya.
Rasyid meminta setiap persoalan diselesaikan secara internal.

“Sebagai pemerintah kecamatan kita hanya bisa memediasi kedua belahpihak. Kalau ada permasalah internal diselesaikan di sini, karena tidak elok kalau BPD dan Kades tidak saling cocok,” tegas mantau auditor Inspektorat Daerah itu.

Dugaan penyalahgunaan dana desa sesungguhnya tak cuma terjadi di Desa Maddenrengpulu, Kecamatan Patimpeng. Sebelumnya, Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, yakni H Muhammadong dan Abd Rahman melakukan pemeriksaan pembangunan fisik Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone yang sumber anggarannya dari dana desa tahun 2015-2016.

Salah seorang anggota Tim Inspektorat Daerah, H Muhammadong mengatakan pihaknya turun melakukan pemantauan langsung pembangunan fisik maupun laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2015-2016 berdasarkan laporan salah satu LSM di daerah ini.

“Makanya, kami ingin melihat semua pembangunan fisik yang ada. Dan membandingkan dengan foto atau data yang dikirim (LSM) ke kami,” kata Muhammadong kepada RADAR BONE, Januari lalu.
Pemantauan pada saat Tim Inspektorat Daerah turun ditemukan pembangunan talud dan pengerasan jalan yang ada di Dusun Benceng mengalami kerusakan.

“Ini talud memang agak rendah dari bahu jalan karena kita masih dalam tahap pengerasan, karena kita ingin membangun paving blok, kalau taludnya rusak, ini mungkin karena faktor alam karena sudah lebih setahun pembangunannya,” kata Hasyim S, Kepala Desa Mappalo Ulaweng saat itu.

Menyikapi mencuatnya dugaan proyek desa yang bermasalah, Pengamat Pemerintahan, Rahman Arif menyarankan perlunya pengawasan ketat dari instansi terkait. “Di samping itu, kejaksaan dan kepolisian perlu turun tangan.
Karena tidak dipungkiri banyak penyalahgunaan wewenang terkait pengalokasian dana desa.

Ini yang perlu diawasi,” ungkapnya. Apalagi dana yang dikelola desa, lanjut Rahman tidak sedikit. “Menurut saya ini cobaan bagi kepala desa. Ibarat kata ketika kita berpuasa. Ketika tidak mampu menahan hawa nafsu, tentu puasa akan batal. Sama halnya ini, ketika tergoda oleh dana ratusan juta rupiah, konsekuensinya, berurusan dengan hukum,” tutupnya.

Dalam tiga tahun terakhir, dana yang mengucur ke desa memang cukup besar.
Sebagai gambaran, alokasi dana untuk desa pada 2015 sebesar Rp143.056.365.343. Ini terbagi atas dana desa bersumber APBN Rp36.079.263.143. Selanjutnya alokasi dana desa (ADD) Rp101.522.604.000 dan
pajak retribusi Rp5.454.498.200. Kemudian pada 2016, dana untuk desa meningkat menjadi Rp320 miliar. Dengan perincian, dana desa bersumber dari APBN Rp200.922.535 000, alokasi dana desa (ADD) Rp112.633.247.000 dan dana bagi hasil pajak/retribusi Rp5.165.757.000.
Memasuki 2017 khusus untuk dana desa bersumber dari APBD meningkat menjadi Rp255 miliar atau bertambah sekira Rp55 miliar.

To Top