Pengawasan Dana Desa Lemah – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pengawasan Dana Desa Lemah

RADARBONE.CO.ID–Satu persatu kepala desa bakal menjadi tersangka dana desa. Banyaknya kades yang tersandung anggaran desa menjadi bukti lemahnya pengawasan yang dijalankan pemerintah daerah, terutama Inspektorat Daerah.

Setelah Fahruddin, Plt Kades Polewali Kecamatan Kajuara yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) 2016 sebesar Rp300 juta lebih.

Kini, Penyidik Tipikor Polres Bone tengah menggarap enam kepala desa lainnya yang juga tersandung dana desa.
Salah satunya adalah Kepala Desa Maddanrengpulu, Kecamatan Patimpeng.
Penyidik saat ini menunggu keluarnya hasil audit BPKP sebelum menetapkan tersangka baru.

“Belum ada tersangka baru, karena belum keluar hasilnya dari BPKP,” kata Muhammad Kadarislam Kasim SH SIK MSi, Kapolres Bone AKBP saat dikonfirmasi RADAR BONE, Rabu, 11 Oktober kemarin.

Kasat Reskrim, AKP Hardjoko menambahkan saat ini masih tujuh kepala desa yang fokus diselidiki.
“Masih tetap tujuh, satu sudah tersangka yang lainnya masih dalam tahap penyelidikan,” tegasnya.

Banyaknya kades yang tersandung dana desa dinilai sebagai bukti lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak Inspektorat Daerah.

Pengamat Pemerintahan, Ali Anas, S.Sos, MSi mengatakan dalam hal pengawasan tersebut, Inspektorat Daerah dinilai memiliki peran penting.

“Saya kira ini adalah tantangan utama di balik otonomi pengelolaan anggaran dana desa, ada beberapa entry point yang perlu diperhatikan yakni pertama koordinasi lintas stakeholder yang ada, sebab tindakan pencegahan itu sangat diperlukan sebab ini terkait dengan perencanaan dan itu harus dimatangkan.

Dan yang kedua Inspektorat perlu berperan aktif untuk mengawasi dan mengevaluasi anggaran. Perlu digaris bawahi ini adalah uang rakyat dan diperuntukkannya untuk kesejahtraan rakyat,” jelas Ali Anas saat dihubungiRADAR BONE, Rabu, 11 Oktober kemarin.

Ia juga menilai kapabilitas aparat desa yang belum siap ikut andil dalam penyalahgunaan dana desa.
“Jadi masalah utamanya adalah kematangan perencanaan pada beberapa kasus itu ditemukan program yang tidak tepat sehingga desa kesulitan untuk menyusun program strategis, akibatnya asal jadi dan terkesan hanya menghabiskan anggaran,” kunci dosen tersebut.

Inspektur Daerah, Drs HA Amar Ma’ruf MSi yang berusaha dikonfirmasi di kantornya, Rabu, 11 Oktober kemarin tak berhasil. Informasi dari stafnya, yang bersangkutan sedang dinas keluar kota.
*

Click to comment
To Top