Pengawasan Dinilai Lemah, Serapan Anggaran SKPD Rendah – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pengawasan Dinilai Lemah, Serapan Anggaran SKPD Rendah

RADARBONE.DO.ID_WATAMPONE–Lambannya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibuktikan dengan capaian serapan anggaran triwulan pertama, juga berimbas pada penilaian publik terhadap pengawasan dari kalangan legislator DPRD Bone.

Apalagi sejauh ini, belum satu pun komisi melakukan rapat evaluasi dengan SKPD mitra kerja. Praktisi Sosial, Rahman Arif berpandangan rendahnya serapan anggaran dan kegiatan di SKPD berimplikasi pada tersendatnya pembangunan di Bone.

Sejauh ini lanjut dia, tidak hanya penyerapan anggaran yang masih rendah, tapi pendapatan daerah juga dinilai belum optimal. Kondisi itu terjadi lantaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kurang aktif dalam mempercepat program kerja yang dicanangkan.

“Yang pasti dampak rendahnya pendapatan juga berdampak pada pembangunan. Terbukti di SKPD-SKPD penyerapannya masih rendah, terutama yang menangani proyek infrastruktur,” pungkasnya.
Di samping itu, sambung Rahman lemahnya pengawasan dari pihak legislatif membuat pimpinan SKPD tidak terpacu untuk melaksanakan program sesuai target. “Harusnya sekarang sudah masuk tahap evaluasi serapan anggaran triwulan I.

Namun DPRD sampai sekarang belum menghearing SKPD yang menjadi counterpart-nya. Harusnya ada kejelasan penyebab rendahnya serapan anggaran. Dan tugas legislatif mempertanyakan itu,” ujarnya
Akademisi Darmawansyah menilai realisasi penyerapan anggaran yang sampai saat ini masih minim, menggambarkan ketidakakuratan pemerintah dalam perencanaan anggaran. Pendekatan ekonomi keuangan murni tidak memadai lagi untuk mendesain APBD.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengutamakan ilmu ekonomi baru yang merangkul pendekatan politik, psikologi dan kebijakan “Perlu dikedepankan itu, sebagai upaya merancang desain anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan yang bergerak cepat,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Saipul mengakui belum adanya evaluasi serapan anggaran SKPD untuk triwulan pertama. “Kita sudah agendakan itu (Rapat evaluasi triwulan). Nanti setelah pelaksanaan UNBK tingkat SMP,” jelasnya.

Senada diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bone, Hj Mintayu Syamsuddin. “Bulan ini sudah kita agendakan rapat triwulan mengevalusi serapan anggaran SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi II,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan data Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017 per 31 Maret lalu, total dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari 42 skpd sebanyak 785.650.075.000. Namun realisasi keuangannya baru mencapai 5,93 persen atau jika dinominalkan menjadi Rp46.570.823.177. Sedangkan realisasi kegiatan baru mencapai 12,27 persen.

Dari 42 SKPD, Dinas Kesehatan dikucuri DPA tertinggi yakni mencapai Rp151.051.510.000. Disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp116.131.931.500. Sayangnya, berdasarkan laporan yang masung ke Bidang Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kedua dua SKPD tersebut belum melaporkan catatan realisasi keuangan maupun kegiatan.

Begitupula dengan Dinas Ketahanan Pangan yang mendapat DPA terendah, yakni Rp1.500.000.000, pun belum masuk data realisasi keuangan dan kegiatannya ke Bappeda. Hal yang sama juga terjadi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, RSUD, Dinas PSDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Sudah ada masuk laporannya namun belum sempat kami input ke komputer,” kilah salah seorang pegawai Bappeda Kabupaten Bone yang enggan dikorankan namanya.

Beda halnya dengan Sekretariat Daerah dengan nilai DPA hanya sebesar Rp25.463.930.000, realissi keuangan telah mencapai Rp7.385.780.677 atau sebesar 29 persen, sementara realisasi kegiatan baru mencapai 24.54 persen.
Begitupula dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dengan DPA sebesar Rp33.500.000.000, realisasi keuangan telah mencapai 6.426.724.489 atau 19.18 persen dengan realisasi kegiatan 12,85 persen.

Kepala Bappeda Kabupaten Bone, Drs H Abu Bakar MSi yang dikonfirmasi mengenai minimnya realisasi anggaran dan kegiatan, mengungkapkan jika hal tersebut memang biasa terjadi. “Pada triwulan pertama memang minim dan belum banyak bisa kita lihat progres kegiatan dan serapan anggarannya,” ungkapnya saat ditemui RADAR BONE, Kamis, 4 Mei lalu.

Menurutnya, hal itu disebabkan, mayoritas pengerjaan fisik yang diprogramkan SKPD masih dalam tahap pelelangan. “Saat ini rata-rata masih tahap lelang,” tambahnya.
*

Click to comment
To Top