Pengawasan Dinkes Lemah – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pengawasan Dinkes Lemah

Puskesmas Disorot Publik

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Satu persatu puskesmas mempertontonkan pelayanan yang buruk kepada publik. Padahal puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah di bidang kesehatan. Ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Dinkes justru terkesan ‘pasang badan’ terhadap oknum petugas puskemas yang berulah.

Berdasarkan data yang dihimpun RADAR BONE, setidaknya dalam sebulan terakhir, ada tiga puskesmas yang berulah.
Puskesmas Tana Batue Kecamatan Libureng misalnya, yang disorot publik karena membebani penerima KIS dengan biaya pengambilan kartu KIS berkisar Rp50 ribu hingga Rp150 ribu.

Menyusul Puskesmas Lamurukung yang didemo warga setempat, karena beberapa kali mengecewakan masyarakat dalam hal ini pelayanan. Warga pun mendesak Kepala Puskesmas Lamurukung dicopot.
Kemudian yang terbaru adalah petugas adminitrasi Puskesmas Cenrana meminta sewa ambulance bagi keluarga pasien yang tergolong tinggi, yakni mencapai Rp900 ribu.

Petugas puskesmas memberlakukan tarif sewa ambulance la-yaknya tarif angkutan umum yang dihitung per kepala. Ini belum termasuk, bidan yang bertugas di Puskesmas Cina, yang mengenakan denda bersalin bagi seorang istri penderita disabilitas, karena melahirkan di rumah.

Bukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Dari sederet kasus-kasus tersebut, Dinkes terkesan membela oknum petugas kesehatan yang diduga bermain. Dinkes hanya memanggil dan mendengarkan keterangan sepihak dari petugas puskesmas yang disorot. Setelah itu dianggap persoalan selesai dan tidak terbukti.

Sejatinya, Dinkes menurun-kan tim untuk melakukan investigasi mengecek kebenaran keluhan yang disampaikan masyarakat. Dan yang terpenting memberikan sanksi tegas kepada oknum petugas yang terlibat, sehingga menimbulkan efek jera dan kasus tidak berulang.

Praktisi Sosial, Rahman Arif menilai rentetan kejadian tersebut, tidak lepas dari lemahnya pengawasan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bone. Kasus-kasus tersebut tidak hanya me-rugikan masyarakat, tapi juga mencoreng Program Bone Sehat dan Kesehatan Gratis yang digaungkan pemerintah daerah.

“Saya kira garis koordinasinya yang lemah. Dinkes juga tidak tegas dalam menindak oknum petugas puskesmas yang berulah. Padahal itu sangat merugikan masyarakat selaku pengguna jasa,” tegasnya kepada RADAR BONE, Senin 19 September lalu.

Rahman juga mempertanyakan fungsi Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) yang dikantongi warga miskin.
“Di sinilah saya kira lemahnya pelayanan kesehatan di Bone. Yang dipentingkan adalah admi-nistrasinya, persoalan pelayanan urusan belakang. Apalagi kalau yang bersangkutan dari kalangan keluarga kurang mampu. Meskipun mengantongi KIS namun tetap dibebankan pembayaran. Sudah saatnya Dinkes bertegas dengan memberikan efek jera bagi petugas puskesmas yang nakal,” tegasnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Bone, Rismono Sarlim menya-yangkan adanya puskesmas yang tidak menjalankan fungsi pela-yanannya dengan baik. Termasuk membebankan sewa ambulance yang memberatkan pasien.
“Apalagi yang bersangkutan mengantongi KIS. Tentu dipertanyakan apa fungsi KIS itu sehingga warga miskin yang memiliki KIS tetap dibebankan pembayaran yang menurut saya sangat besar,” tegasnya.

Komisi IV lanjut dia juga berencana memanggil pihak Dinkes Bone dan puskesmas yang bermasalah. “Kami mencatat dalam sebulan ada tiga puskesmas yang dikeluhkan pelayanannya. Nanti kita akan rapatkerjakan membahas itu,” pungkasnya.

*ASKAR SYAM

To Top