Perpres Baru Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Perpres Baru Sempurnakan Payung Hukum JKN-KIS

RADARBONE.CO.ID–Kehadiran peraturan presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Hartono Purba mengatakan Perpres ini menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek, seperti pendaftaran bayi baru lahir, status kepesertaan bagi perangkat desa, status peserta yang keluar negeri, aturan suami isteri sama-sama bekerja, tunggakan iuran, denda layanan, hingga aturan JKN-KIS terkait PHK.

“Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan. Oleh karenanya, kami mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis,” papar Hartono dalam konferensi pers serentak implementasi peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018, Rabu, 19 Desember kemarin.

Terkhusus status kepesertaan bagi perangkat desa, Hartono mengungkapkan kehadiran Perpres ini membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi kepala desa dan perangkat nya menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

“Perhitungan iurannya sama perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2% dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3% dibayarkan oleh pemerintah,” kata Hartono.

Selanjutnya bagi suami isteri yang sama-sama bekerja. Hartono menambahkan jika ada suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah atau pun swasta.

Keduanya juga harus membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suami dan istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

“Jika pasangan suami istri tersebut sudah mempunyai anak, maka untuk hak kelas anaknya dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran dengan memilih kelas rawat yang paling tinggi,” kunci Hartono

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top