Perusda Bone Pailit? – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Perusda Bone Pailit?

Kantor Perusda Bone yang terletak di Jl Sukawati tertutup, Rabu, 9 Agustus kemarin. Informasi dari warga setempat, kantor ini sudah tertutup sejak dua bulan lalu.

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Perusahaan daerah Kabupaten Bone bak mati suri. Pasca digoyang dana penyertaan modal, kantor perusda tak pernah lagi beroperasi. Dugaan perusahaan ini pailit pun mengemuka.

Pantauan RADAR BONE di Kantor Perusda di Jl Sukawati Watampone, Rabu, 9 Agustus kemarin, menemukan kantor tersebut dalam keadaan tertutup. Gedung perusda yang juga dijadikan sebagai kantor travel anak perusahaan perusda tersebut seolah tak terurus. Tulisan pada papan nama kantor nyaris tak terbaca karena terhapus.

Informasi yang diperoleh dari warga di sekitar Kantor Perusda Bone, menyebutkan perusahaan ini sudah tertutup sejak dua bulan lalu. “Sejak bulan puasa lalu, kantor perusda tak pernah terbuka sampai dengan hari ini. Saya tidak tahu penyebabnya, karena biasanya sebelum bulan puasa terkadang masih terbuka sekali-kali, tapi memang pada saat itu tidak setiap hari terbuka,” ungkap Ilham, seorang pedagang kakilima yang mangkal di depan kantor perusda kepada RADAR BONE, Rabu, 9 Agustus kemarin.

Warga lainnya Thamrin juga mengakui tak pernah melihat pegawai berkantor di perusda dalam dua bulan terakhir. “Saya tidak pernah lihat ada orang yang masuk di kantor (Perusda) itu selama dua bulan ini,” tuturnya.

Direktur Keuangan Perusda Bone, A Rahmawati yang dikonfirmasi RADAR BONE mengatakan sejak Direktur Utama Perusda, Rivai Saguni mengundurkan, kantornya jarang dibuka. Alasannya, untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di perusda “ Makanya sekarang kami menunggu petunjuk dari dewan pengawas.

Bagaimana langkah yang harus dilakukan ke depan. Supaya perusahaan itu bisa kembali berjalan seperti biasa. Sebenarnya tetap berjalan, tapi tidak seperti biasa. Seperti Minggu lalu kami rapat di kantor tersebut membicarakan perusahaan daerah ini,” tuturnya via sambungan telepon, kemarin.

Lanjut Rahmawati, saat ini perusda butuh nakhoda baru untuk menormalkan kembali operasional perusahaan.
Ketua Dewan Pengawas Perusda Bone, H Abu Bakar membenarkan untuk sementara operasional perusda berhenti sejak pengunduran diri direktur perusda. “Makanya sekarang kami mencari calon direktur yang latar belakangnya jurusan ekonomi dan mampu meningkatkan perusahaan daerah. Kami butuhkan calon direktur yang betul-betul bisa dan bagus manajemennya,” kata Abu Bakar yang juga Kepala Bappeda itu.

Ia menambahkan untuk merekrut pemimpin perusda yang baru, pihaknya akan melakukan lelang. “Jika sudah ada calonnya tentu akan dilelang supaya tidak hanya sekadar ditunjuk orangnya, tapi harus diseleksi. Calon direktur harus menunjukan kemampuannya ke depan,” jelasnya.

Ketua Komisi II DPRD Bone, A Muh Idris Alang, turut menyayangkan tidak beroperasinya Perusda Bone pasca mundurnya Direktur Utama, Rivai Saguni.

Padahal Perusda kata Idris Alang, terdapat usaha yang harus dijalankan. Salah satunya travel. Harusnya kata politisi Golkar itu, ditunjuk pelaksana tugas yang bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan manajemen Perusda.
Idris Alang mengaku sudah menjadwalkan rapat kerja dengan perusahaan daerah itu. “Apalagi ada dana penyertaan modal yang sudah dialokasikan sebesar Rp500 juta. Itu dana APBD jadi harus dipertanggungjawabkan pengalokasiannya,” tegas Idris Alang.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bone itu, bahkan mencurigai tidak beroperasinya perusahaan daerah lantaran badan usaha milik daerah itu sedang dalam kondisi kolaps.

“Ini yang akan kami perjelas saat rapat kerja nanti. Jangan-jangan memang perusda sudah pailit” terangnya,.
Direktur Utama Perusda Bone, Rivai Saguni mengajukan surat pengunduran pada tanggal 3 Mei lalu. Rivai mundur setelah digoyang dugaan kasus penyalahgunaan dana penyertaan modal (DPM) yang dikelola perusda sebesar Rp500 juta. Kasus ini sudah bergulir di kepolisian. Bahkan, hasil gelar perkara di Polda Sulsel, Rivai diharuskan mengembalikan uang negara tersebut.

Namun demikian, Rivai saat itu berdalih dirinya mundur karena ingin memberikan kesempatan kepada siapa saja yang punya kapasitas dan potensial memimpin dan memajukan perusda.

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013, tercatat sedikitnya lima unit usaha yang pernah dikelola perusda. Namun sejauh ini usaha-usaha tersebut berguguran. Jenis usaha yang pernah dijalankan perusda, mulai dari usaha perikanan pada tahun 2005. Untuk mendukung usaha perikanan tersebut, perusda membeli sebuah kapal mesin nelayan seharga Rp175 juta. Usaha perikanan ini dikelola unit usaha bernama ‘Perusda Bina Bahari’.

Namun hingga kini kapal dimaksud tak jelas kontribusinya, termasuk keberadaannya. Tak berhasil dengan usaha perikanan, perusda pun terjun ke dunia usaha perdagangan umum. Pada usaha ini, perusda menjadi penyuplai material bangunan dan bahan kebutuhan pokok.

Namun lagi-lagi usaha ini gulung tikar dengan dalih sulit bersaing dengan pengusaha yang telah mapan. Setelah dua usaha tersebut gagal, perusda pun melirik usaha penjualan ATK, fotocopy dan percetakan. Namun usaha ini pun bernasib sama. Usaha ini tak aktif lagi setelah kantor PT Latenritatta direhab dan kini dijadikan kantor perusda yang baru setelah kantor lama dipersewakan ke salah satu mini market bernama Alfa Midi. Melalui uang jasa gedung itulah, perusda membangun kantor baru yang kini ditempati PT Latenritatta yang bergerak di bidang usaha travel dan penjualan tiket.

Belakangan, tepatnya tahun 2015, Pemkab Bone kembali menggulirkan DPM Rp500 juta. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan, yakni distribusi BBM non subsidi bekerjasama PT Khatulistiwa Raya Energi, namun usaha ini juga mandek. Tak hanya itu, di internal perusda pun mulai ribut soal pemasukan dari proyek kerjasama itu. Keributan ini berujung pada proses hukum di kepolisian.

Diketahui, Perusda Bone sedikitnya sudah tujuh kali mendapat suntikan dana penyertaan modal dari Pemkab Bone.
Sebelum 2004, perusda mendapat kucuran dana perdana Rp175 juta. Pada 2004 kembali dikucuri Rp300 juta. Disusul Rp100 juta (2005), Rp500 juta (2006), Rp200 juta (2007), Rp300 juta (2008) dan meningkat lagi menjadi Rp500 juta tahun 2015. Setidaknya total DPM yang sudah diterima perusda mencapai Rp2.075.000.000.

*

Click to comment
To Top