Perusda Pailit? Ini Kata Sekda Bone – Radar Bone

Radar Bone

Uncategorized

Perusda Pailit? Ini Kata Sekda Bone

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Dugaan perusahaan daerah pailit, ternyata bukan isapan jempol belaka. Kolapsnya perusda setelah beberapa unit usaha yang dikelola macet. Pemkab Bone melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab), HA Surya Dharma mengakui macetnya sejumlah unit usaha yang dijalankan perusda, seperti usaha distribusi bahan bakar minyak (BBM) non subsidi hingga usaha travel dan penjualan tiket. Operasional perusda terhenti, kata Surya sejak

Mantan Direktur Utama Perusda, Rivai Saguni tersandung kasus hukum. Rivai terseret ke ranah hukum setelah dana penyertaan modal (DPM) yang dikucurkan Pemkab Bone melalui APBD 2015 sebesar Rp500 juta bermasalah. DPM yang diterima digunakan untuk membiayai usaha distribusi solar non subsidi yang dilaksanakan perusda bekerjasama PT Khatulistiwa Raya Energi, namun usaha ini juga mandek.

Tak hanya itu, di internal perusda pun mulai ribut soal pemasukan dari proyek kerjasama itu. Keributan ini berujung pun pada proses hukum yang mengharuskan Rivai mengembalikan uang negara yang diduga disalahgunakan.

“Memang sejak Perusda tersandung dana penyertaan modal, aktivitas di kantor itu tersendat. Kita sementara menunggu hasil evaluasi dari Badan Pengawas Perusda sebelum memutuskan langkah selanjutnya yang akan ditempuh,” ungkap Surya kepada RADAR BONE usai menghadiri rapat evaluasi dan monitoring rencana aksi pemberantasan korupsi, Kamis, 10 Agustus kemarin.

Pemkab lanjut Surya, telah memikirkan untuk segera menunjuk pelaksana tugas Dirut Perusda yang akan bertanggungjawab penuh terhadap sistem operasional perusda.

“Kalau soal penunjukan direktur utama, nantilah setelah ada hasil evaluasi badan pengawas daerah untuk selanjutnya dilaporkan ke bupati,” tutupnya.

Pengamat Ekonomi, Yadi Ruhiyat SE, MSi mengatakan tidak beroperasinya perusda harus diungkap ke publik.

“Kita harus tahu terlebih dahulu perusahaan itu sehat atau tidak. Dan juga kita harus tahu bagaimana kerjasamanya dengan perusahaan lain, misalnya perusahaan penerbangan, apakah masih berlangsung atau tidak. Biar pun direkturnya tidak ada kalau perusahaan sehat itu tetap bisa dijalankan,” ungkapnya.

Ruhiyat juga menilai perlu ada evaluasi pengelola di dalamnya, jika perusda tak pernah untung dari hasil usaha yang dikelola. Apalagi perusda sejauh ini terus disuntik modal melalui APBD, namun tak jelas kontribusinya terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

“Kalau perusahaan itu sehat kalau ada keuntungan, tapi kalau tidak ada keuntungan, lebih besar pengeluaran dari pada pemasukan. Dan bagaimana pun kerjasamanya dengan pihak lain kalau tidak ada keuntungan. Kemudian utang pun banyak, itu namanya tidak sehat,” katanya.

]Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Bone, A Muh Idris Alang, turut menyayangkan tidak beroperasinya Perusda Bone pasca mundurnya Direktur Utama, Rivai Saguni.

Padahal Perusda kata Idris Alang, terdapat usaha yang harus dijalankan. Salah satunya travel. Harusnya kata politisi Golkar itu, ditunjuk pelaksana tugas yang bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan manajemen Perusda.
Idris Alang mengaku sudah menjadwalkan rapat kerja dengan perusahaan daerah itu. “Apalagi ada dana penyertaan modal yang sudah dialokasikan sebesar Rp500 juta. Itu dana APBD jadi harus dipertanggungjawabkan pengalokasiannya,” tegas Idris Alang.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bone itu, bahkan mencurigai tidak beroperasinya perusahaan daerah lantaran badan usaha milik daerah itu sedang dalam kondisi kolaps.
“Ini yang akan kami perjelas (Bangkrut) saat rapat kerja nanti,” terangnya.

*

Click to comment
To Top