Pimpinan Dewan Bahas Hibah Lahan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Pimpinan Dewan Bahas Hibah Lahan

Pimpinan DPRD Bone, bersama perwakilan KPU, BNNK, BPN dan SUPM saat membahas hibah lahan

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Ketua KPU Bone, Aksi Hamzah didampingi Sekretaris KPU, Alimin Arsyad, menghadiri rapat dengan Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya bersama pimpinan DPRD Bone lainnya. Rapat membahas hibah untuk lahan pembangunan gedung baru lembaga penyelenggara pemilu.
Selain KPU, rapat yang berlangsung di ruang pimpinan DPRD Bone, Senin 11 Juli kemarin, turut dihadiri Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone, Muharram Sahude, SUPM dan perwakilan dari pertanahan (BPN). Ketua KPU Bone, Aksi Hamzah menyebutkan, total anggaran yang diusulkan untuk pembangunan gedung baru, mencapai Rp3 miliar.

“Anggarannya baru diusulkan tahun ini. Itu sudah termasuk pembangunan gudang,” ujarnya.
Selama ini, KPU menempati gedung bekas kantor Dinas PU di Jl Yos Sudarso. Jika terealisasi, gedung baru KPU nantinya, akan berdampingan dengan gedung milik BNNK. Sementara untuk pelaksanaan Pilkada 2018, yang tahapannya mulai bergulir 2017 mendatang, KPU mengusulkan berkantor di gedung Islamic Centre.“Islamic Center sangat representatif. Gedung itu juga memiliki aula yang luas yang bisa dimanfaatkan untuk setiap pertemuan maupun rapat-rapat KPU,” pungkasnya.

Diketahui, di Sulsel hanya KPU Bone dan Jeneponto yang tidak memiliki kantor sendiri. Sementara untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bone 2018, diusulkan anggaran sebesar Rp63 miliar.
Hal ini diungkapkan Sekretaris KPU Bone, Alimin Arsyad.

Alimin mengungkapkan, anggaran sebesar tersebut diusulkan untuk mendanai tahapan pemilihan kepala daerah gubernur dan bupati 2018 mendatang. “Usulan alokasi anggaran Rp63 miliar dalam APBD akhir Desember 2016 mendatang,” ungkapnya.
“Estimasi kita tinggi karena bersamaan pilkada gubernur dan pilbub 2018 mendatang, ini saja tahapan sudah kita rencanakan untuk pemutakhiran data pemilih,” ujarnya.

Adapun sebelumnya, anggaran Pilkada 2013 lalu hanya Rp34 mili-ar. Itu artinya meningkat dua kali lipat untuk anggaran pilkada 2018. Alimin menyebut, anggaran sebesar tersebut, sebagian besar akan terserap untuk honorarium penyelenggara pemilu.“Sekitar Rp40 miliar atau 80 persen anggaran, untuk membiayai honorarium penyelenggara pemilu,” terangnya.
Alimin menegaskan, besaran anggaran tersebut baru sebatas usulan. “Kita serahkan semua ke pemerintah daerah. Jelasnya setelah kita hitung-hitung, kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu cukup besar, mencapai Rp60 miliar lebih,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Bone, Drs Akbar Yahya MM mengakui, dari seluruh kabupaten dan kota di Sulsel, hanya Bone dan Jeneponto yang tidak memiliki kantor baru.
“Secara administratif, tidak ada masalah. Pada dasarnya, pimpinan DPRD setuju, pe-ngadaan itu nantinya akan diparipurnakan,” terang mantan Ketua Komisi IV DPRD Bone itu.

*ASKAR SYAM

To Top