Plt Kepsek Diduga Manipulasi Data – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Plt Kepsek Diduga Manipulasi Data

Data Ditolak Sistem Dapodik

PENULIS : AGUSTAPA

WATAMPONE, RB–Pelaksana tugas kepala sekolah resah. Bukan apa-apa, datanya ditolak sistem data pokok pendidikan (Dapodik) saat diinput petugas operator sekolah. Pengangkatan guru sebagai Plt Kepsek menggantikan kepala sekolah yang over masa tugas ternyata memunculkan masalah baru.
Betapa tidak, status mereka sebagai Pelaksana tugas (Plt) ternyata ditolak dalam sistem Data Pokok Pendidik (Dapodik).

Salah satu Plt kepala sekolah di Kecamatan Sibulue berinisial SN mengakui hal itu. Statusnya sebagai Plt kepala sekolah tertolak oleh sistem dapodik. “Saya selaku Plt, tentu mempertanyakan hal itu. Kalau seperti ini jadinya maka secara otomatis akan merugikan kami. Karena kapan data kami tertolak oleh sistem dapodik, maka secara otomatis Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang menjadi dasar pembayaran tunjangan profesi guru ditahun 2017 terancam tidak terbit,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

“Jika hal itu terjadi, maka secara otomatis kami tidak bisa menerima tunjangan sertifikasi,” tambahnya.
Salah seorang kepala sekolah berinisial AR mengatakan perintah disdik agar Plt kepsek menginput datanya sebagai kepala sekolah di dapodik merupakan tindakan salah. Betapa tidak, guru yang diangkat sebagai Plt kepsek belum depenitif sebagai kepala sekolah.

“Jadi kalau perintah disdik itu diikuti oleh Plt kepsek, maka secara otomatis para Plt telah memanipulasi datanya.
Jika itu terjadi, maka bisa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, karena faktanya surat tugasnya masih sebagai Plt, bukan kepala sekolah,” ungkapnya.

Tidak sampai di situ, sambung AR, dugaan manipulasi data dapodik yang
dilakukan Plt Kepsek yang mengakibatkan terbitnya Surat Keputusan Tunjangan Profesinya (SKTP) bisa berdampak pada pengembalian uang negara.

“Bayangkan jika nantinya tunjangan profesi para Plt Kepsek dibayarkan oleh Disdik, sedangkan pada kenyataannya dia telah memalsukan datanya di dapodik. Jika ini menjadi temuan oleh BPKP, pasti mereka diminta mengembalikan tunjangannya ke negara,” ungkapnya. “Maka dari itu, sebelum hal itu terjadi, kebijakan disdik itu harus segera dihentikan,” pintanya.

Hal senada juga diungkapkan Mantan kepala SD Inpres 12/79 Macanang Drs Andi Mujahidin. Jika Plt Kepsek menginput datanya sebagai kepala sekolah di dapodik. kata Mujahidin maka secara otomatis tugas tambahannya telah terhitung 18 jam.

Jika hal itu dilakukan, kata Majahidin maka notabene telah melanggar regulasi yang ada. “Kalau mau mengacu pada aturan sertifikasi, guru yang diangkat sebagai Plt tetap harus mengampuh 24 jam per minggu. Karena dia belum depenitif sebagai kepala sekolah. Jika itu tetap dilakukan, maka Plt Kepsek telah melakukan pelanggaran karena telah memanipulasi datanya,” ungkapnya.

Di tahun sebelumnya, lanjut Mujahidin kepala sekolah over yang menginput datanya sebagai guru kelas, dinilai oleh Disdik sebagai manipulasi data.

“Jadi apa bedanya saat ini, Plt kepsek yang menginput datanya sebagai kepala sekolah, sedangkan SK-nya masih berstatus Plt,” tanya Mujahidin.

Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Drs H Ibrahim Yukkas, ST, MSi mengatakan kebijakan tersebut diambil disdik untuk menyelamatkan sekolah. “Kebijakan itu sebagai bentuk penyelamatan kepada sekolah.

Karena kapan hal itu tidak dilakukan, maka lebih besar dampak yang ditimbulkan. Bisa saja, siswa terancam tidak ikut ujian, dan bisa saja sekolah tidak mendapat bantuan.

Daripada mengorbankan yang lebih besar, lebih baik mengorbakan yang sedikit,” ungkap Ibrahim Yukkas saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 27 Februari lalu.
Dia menegaskan, surat edaran disdik yang dikirim ke sekolah dimaksudkan guna mempertegas surat penugasannya di SK, supaya guru yang diangkat sebagai Plt kepsek tidak lagi mengambil jam di sekolah induk, dan terfokus pada tugasnya sebagai Plt kepsek.

Tak hanya itu, lanjut Ibrahim dari sisi penginputan data. Jika data Plt kepsek diinput di sekolah lama dan di sekolah baru, maka data Plt kepsek juga tidak bisa singkron.

Kemudian yang namanya guru dan kepala sekolah itu tidak ada sekolah induk dan non induk. “Langkah ini dilakukan, sebagai bentuk penyelamatan peserta ujian dan guru. Kalau itu tidak dilakukan maka sekolah itu akan hilang dari dapodik,” ungkapnya.

Menyinggung soal kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, Ibrahim tak bisa memberikan jawaban pasti. “Kalau mengenai langkah itu salah atau tidak, itu bukan kewenangan kami yang menentukan. Itu kewenangan pengadilan,” tegasnya.

Penginputan data Plt kepsek sebagai kepsek depenitif dinilai kecil peluangnya untuk menimbulkan pelanggaran aturan. “Karena kesehariannya Plt kepsek telah melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah,” ujarnya.
Dia juga meminta kepada Plt kepsek tidak perlu merisaukan kebijakan yang dikeluarkan disdik. Karena perintah penginputan data plt kepsek menjadi kepala sekolah di dapodik itu dilakukan berdasarkan perintah Disdik Bone.

“Jika ada konsukuensi yang ditimbulkan dari kejadian ini, itu berada dalam tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Bone,” tegasnya.

Click to comment
To Top