PNS Terancam Sanksi Berlapis – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

PNS Terancam Sanksi Berlapis

Para PNS saat mengikuti upacara di halaman Kantor Bupati Bone, beberapa waktu lalu. Hari ini, PNS kembali berkantor pasca libur.

Mangkir Kerja Pasca Libur Lebaran

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB–WATAMPONE, RB—Pemerintah Kabupaten Bone mewarning Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak menambah libur lebaran. Jika membangkang, siap-siap menerima sanksi disiplin yang berlapis. Sekretaris Kabupaten Bone, HA Surya Darma, SE, MSi menegaskan, surat edaran telah disampaikan ke masing-masing SKPD di lingkungan Pemkab Bone terkait libur lebaran PNS. Menurut Surya Darma, PNS yang menambah libur lebaran, akan dikenakan sanksi disiplin.

“Sanksinya berupa teguran. Jelasnya setelah le-baran (Senin), kita langsung menggelar sidak di masing-masing SKPD,” ungkapnya.
Termasuk, kata mantan Kepala DPKAD Bone itu, PNS tidak diperkenankan mengajukan cuti pasca lebaran.
“Memang ada hak PNS meng-ajukan cuti lebaran setiap tahun. Namun itu tidak diperkenankan diajukan setelah lebaran. Ini sudah menjadi ketetapan pemerintah,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Bone, Drs Andi Islamuddin.
Meski diakui libur panjang, namun pihaknya meminta kepada seluruh PNS agar tidak menambah libur.
“Jangan ada lagi tambah libur. Saya rasa libur yang diberikan sudah cukup panjang,” jelasnya.

Islamuddin menambahkan, bahwa selain ada sanksi disiplin yang dijatuhkan dari Pemerintah Kabupaten Bone sesuai de-ngan aturan kepegawaian, juga pihaknya diminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk melaporkan daftar hadir PNS di hari pertama berkantor pasca libur lebaran, tepatnya, Senin 11 Juli hari ini.
Adapun mengenai sanksinya, kata Islamuddin selanjutnya akan ditentukan pihak KemenPAN-RB. Dengan demikian, akan ada sanksi berlapis bagi PNS yang mangkir kerja.

“Ada surat edaran yang dibuat KemenPAN-RB dikirim ke seluruh kementerian, lembaga, gubernur, bupati dan walikota. Kita diminta untuk merekap seluruh daftar hadir pada Hari Senin (Hari ini). Kemudian dikirim melalui email ke KemenPAN hari itu juga. Dan akan ada sanksi yang diberikan oleh Menpan. Jadi, selain ada sanksi dari Pemerintah Kabupaten Bone, juga ada sanksi dari Kemenpan. Apa itu sanksinya, nanti Menpan yang berikan. “ kata Islamuddin.

Dia mengakui, bahwa ini merupakan pertama kalinya KemenPAN-RB meminta laporan daftar hadir dikirim langsung via emal. “Ini mungkin salah satu upaya untuk meningkatkan disiplin aparatur negara,” jelasnya.
Lebih jauh Islamuddin meng-ungkapkan, bahwa kendati sanksi yang dijatuhkan Pemerintah Kabupaten Bone bersifat ringan, namun sanksi disiplin akan menjadi pertimbangan bagi seorang PNS ketika hendak mendapat promosi jabatan.

Islamuddin memastikan sidak di setiap SKPD akan digelar pagi ini. Selain ada tim dipimpin langsung Bupati Bone, Dr HA Fahsar Mahdin Padjalangi, MSi juga ada tim lain yang akan bergerak menyisir SKPD di lingkup Pemkab Bone.
PNS pemkab sudah tak berkantor sejak tanggal 1-10 Juli 2016.
Sekadar diketahui, jumlah PNS di lingkup Pemkab Bone sebanyak 11.036 orang. Ini terdiri dari pegawai golongan IV sebanyak 4.500 orang, golongan III 4.095 orang, golongan II 2342 orang dan golongan I 97 orang.

 

*ASKAR SYAM

To Top