Polemik Kapling Pesisir Laut Bajoe. Dewan Rekomendasikan Hapus SPPT – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Polemik Kapling Pesisir Laut Bajoe. Dewan Rekomendasikan Hapus SPPT

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Kerukunan Keluarga Suku Bajo (KKSB) kembali menuntut hak mereka atas kawasan pesisir pantai Bajo yang dikapling oleh oknum-oknum tertentu. Mereka menolak kawasan itu dikuasai oleh pihak luar. Tuntutan itu disuarakan saat rapat kerja dengan Komisi I DPRD Bone, Selasa 30 Oktober kemarin.

Rapat kerja Komisi I DPRD Bone berlangsung panas. Puluhan masyarakat Suku Bajo yang memenuhi ruang rapat komisi, kembali menuntut pemerintah untuk tidak merampas hak mereka atas kawasan pesisir laut Bajoe yang sudah dikapling.

Hadir dalam rapat kerja tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten, H Bustan SH MH, Lurah Bajoe, Sry Rahayu, Camat Tanete Riattang Timur, Hasnawati Ramli dan Kepala Bagian Hukum, Anwar SH MH.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Bone, H Saipullah Latif, bertujuan untuk mencari jalan tengah atas polemik dari kapling kawasan pesisir pantai itu.

Saipullah menyebutkan, ada tiga tuntutan masyarakat Suku Bajo. Pertama, menyoroti adanya oknum pengusaha dan Oknum Polri yang menjual pesisir tanggul Bajo, dimana area itu diklaim merupakan pemukiman suku bajo. Kedua, menyoroti wilayah bagian selatan pesisir itu yang sudah dikapling-kapling oleh oknum pengusaha dan pejabat.

Tuntutan terakhir, suku bajo merasa tersingkir dan merasa dihalangi oleh oknum pengusaha dimaksud untuk bermukim di kawasan itu.

“Ini yang menjadi titik fokus untuk dibahas dalam rapat ini. Sebenarnya apa status kawasan itu, apakah milik negara atau tidak,” ujar Saipullah.

Kepala BPN Bone, H Bustan menegaskan, kawasan yang dikapling tersebut, termasuk hutan konservasi perairan. “Tidak bisa dijamah apalagi dimiliki sebelum ada Pepres yang mengatur inventarisasi kawasan itu. Bone masuk inventarisasi April 2019. Setelah inventarisasi itu, baru bisa ditentukan kepemilikannya,” ujarnya.

Ia menegaskan, status tanah dikawasan itu adalah milik negara. “Kenapa ada SPPT yang diterbitkan,” tanya Saipullah. Bustan menegaskan, SPPT tersebut bukan alas hak dan tidak bisa menguatkan jika itu tanah milik.
“Kenapa ada SPPT, karena berdasarkan usulan pemerintah kelurahan. Sebenarnya meski ada SPPT, tapi itu tidak bisa menguatkan jika itu adalah hak milik,” ujarnya.

Saipullah dan Anggota Komisi I lainnya, HA Suaedi, kemudian mencecar Lurah Bajoe, alasan diterbitkannya SPPT kawasan itu. Lurah Bajoe, Sry Rahayu menegaskan, SPPT terbit berdasar bukti peralihan yang dimiliki H Amir Bandu.

“H Amir Bandu membagikan kawasan itu ke 200 masyarakat suku bajo. Katanya dia beli saat tanah itu masih berstatus desa. Kami menyetujui karena ada bukti peralihan yang dia pegang,” ujarnya.

“Kenapa di lokasi itu ada oknum bisa mengeluarkan SPPT. Padahal statusnya tanah negara. Parahnya SPPT itu dikeluarkan oleh orang yang tidak bermukim disitu. Kenapa kalau mau dikeluarkan SPPT, bukan diberikan untuk suku bajo yang puluhan tahun bermukim disitu,”cecar Saipullah.

Kepala BPN, Bustan kembali menegaskan, agar SPPT di kawasan itu sebaiknya dicabut. “Harusnya dihapus saja SPPTnya. Apalagi sumbernya tidak jelas,” ujar Bustan.

Perwakilan masyarakat Suku Bajo, Andi Sultan juga mengaku, tidak pernah dimusyawarahkan terkait kapling dikawasan pesisir itu. “Tiba-tiba dia (Amir Bandu)) datang menpondasi kawasan itu. Saya tanya jangan coba-coba pondasi depan rumah saya, dia mengatakan sudah membeli tanah itu. Dia dibantu oknum LSM dan polisi,” ujarnya

Rapat komisi I DPRD Bone, akhirnya menyetujui rekomendasi yang akan diteruskan ke Pemda Bone. Komisi I merekomendasikan agar kepemilikan SPPT oleh oknum di kawasan itu dihapus.

“Kita juga mengagendakan untuk turun langsung ke lokasi. Kita ingin melihat langsung seperti apa kawasan yang disengketakan itu,” kunci Saipullah.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top