Polisi Jangan Tebang Pilih – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Polisi Jangan Tebang Pilih

Soal Tambang Liar

WATAMPONE, RB—Komisi III DPRD Bone menggelar rapat kerja de-ngan sejumlah instansi terkait, Rabu 12 Oktober kemarin.
Dalam rapat yang di-pimpin Sekretaris Komisi III DPRD Bone, HA Sulam Mangampara ini menyayangkan polisi yang terkesan pilih kasih dalam menertibkan aktivitas tambang liar di daerah ini.

Anggota Komisi III, Rudianto Amunir beberapa lalu, pihaknya menerima aspirasi terkait tambang galian C. Diakui Rudi, bahwa sesuai perda RTRW cuma 12 kecamatan yang diperbolehkan untuk melakukan penambangan.
Namun faktanya, aktivitas tambang sudah menyebar. Dia menilai penambang tak mungkin berani beroperasi tanpa izin jika tak ada yang membekingi.

“Tidak mungkin penambang bekerja tanpa ada yang bekingi. Tidak mungkin. Buktinya selalu ada yang ditangkap, tapi kenapa tiba-tiba keluar. Makanya meng-agendakan untuk menemui Kapolres,” tutur politisi muda Partai NasDem itu.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi III lainnya, H Ramlan. Politisi PKS ini mengatakan ada lokasi penambangan yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan paling parah, tapi tidak tersentuh. Herannya, kata dia justru penambang yang resiko dampak kerusakan lingkungannya kecil malah diamankan. “

Malam Sabtu lalu, ada tiga penambang yang ditangkap. Saya sudah ketemu dengan penyidiknya dan menyatakan kasusnya akan berlanjut. Yang ditangkap ini lokasi tambangnya 100 meter dari jalan. Padahal ada lokasi tambang yang lebih merusak tapi tidak tersentuh. Di Cabbeng dan Tempe, Dua Boccoe itu lebih parah. Demikian pula di Ajangale karena dipinggir jalan,” beber Ramlan.

Anggota Komisi III lainnya, Abd Hamid meminta pemerintah bertindak tegas terhadap aktivitas tambang di daerah ini. Menurut dia, jika memang ada penertiban, maka seluruh penambang yang tak berizin harus ditertibkan, tanpa pilih kasih. “Ada 15 kecamatan yang tidak masuk wilayah tambang sesuai perda RTRW, tapi justru di wilayah itu yang banyak penambangnya. Jadi, kalau memang mau ditegakkan aturan, ya yang 12 kecamatan saja diberi izin. Yang lainnya ditertibkan,” tegasnya.

Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bone, Ir Khalil mengatakan pihaknya sudah memberikan surat teguran kepada penambang yang tidak mengantongi izin. Namun untuk eksekusinya, kata dia merupakan ranah aparat penegak hukum. “Tim kami selalu turun, dan setiap temuan kami surat peringatan,” tegasnya.
Khalil sependapat jika penambang liar ditindak. Namun demikian, penindakan yang tanpa pandang bulu. “Kalau saya, tindaki yang tidak punya izin. Karena tidak ada juga kontribusi bagi daerah. Kami melanggar jika menarik retribusi. Yang ada cuma jalan rusak,” jelasnya.

Terkhusus penangkapan tiga penambang asal Dua Boccoe yang dibeberkan Anggota Komisi III, H Ramlan, pihak kepolisian terkesan saling lempar. Kapolsek Dua Boccoe, AKP Rizal yang dihubungi RADAR BONE, Rabu 12 Oktober kemarin, mengatakan dirinya tidak tahu menahu soal penangkapan tiga penambang asal Dua Boccoe.
“Saya tidak tahu itu. Kalau pun ada penangkapan pasti kami diberi oleh anggota,” ujar Rizal seraya mengarahkan untuk dikonfirmasi di Polres Bone.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Hardjoko yang dikonfirmasi, Rabu 12 Oktober kemarin juga mengaku tak tahu menahu terkait penangkapan tiga penambang asal Dua Boccoe tersebut.

*ASKAR SYAM

To Top