Posisi Rosalim Terancam – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Posisi Rosalim Terancam

PEKAN INI, TIM PEMKAB TETAPKAN SANKSI

PENULIS : ROSDIANA SULJA – AGUSTAPA

WATAMPONE, RB–Posisi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, H Rosalim Hab kini di ujung tanduk. Tim penjatuhan sanksi akan mengeluarkan keputusannya pekan ini, terkait sanksi bagi ASN yang pernah terjerat hukum.
Sebanyak delapan ASN sedang diproses sanksinya karena terjerat kasus hukum.

Dua diantaranya kini dalam proses pemecatan, yakni Abidin, mantan Kepala SMP Negeri 1 Ajangale yang tersandung kasus korupsi dana BOS. Usulan pemecatan Abidin telah diajukan ke Pemerintah Provinsi Sulsel. Usulan pemecatan juga diajukan pemkab terhadap Andi Nurman Amal, mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Bone yang tersandung kasus korupsi Proyek BBI Amali. Usulan pemecatan Nurman diajukan ke pemerintah pusat.

Terkhusus sanksi bagi Rosalim, mantan Kadis ESDM di era pemerintahan HAM Idris Galigo ini, pemkab meminta pertimbangan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya, BKN melalui surat balasan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan, Rosalim HAB bebas dari pemecatan sebagai Aparat Sipil Negara (ASN), terkait tindakan indispliner yang pernah dilakukan semasa menjabat Kadis ESDM pada 2011 lalu.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bone saat dikonfirmasi RADAR BONE melalui sambungan telepon, Selasa 28 Februari lalu.

“BKN menegaskan H Rosalim HAB tidak layak untuk dipecat atau diberhentikan sebagai Aparat Sipil Negara, baik dalam bentuk pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat,” tegas Sekkab Bone.

Diketahui, saat itu Rosalim tersandung kasus telaahan surat kuasa ijin pertambangan dan dinyatakan terbukti bersalah dengan penetapan vonis dari Pengadilan Negeri Watampone selama satu bulan 20 hari.

Menurut Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ini, BKN merujuk pada pelanggaran disiplin sesuai amanat PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kendati demikian, kata Sekkab, Rosalim bukan berarti bebas sanksi. “Tetap akan ada sanksi yang diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim yang telah dibentuk bapak Bupati Bone,” tambah pejabat yang akrab disapa Andi Cicu itu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Drs HA Islamuddin yang dikonfirmasi juga menegaskan hal senada.
Kata dia, berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010, ada tiga tingkatan sanksi yang dikenakan terhadap pegawai indisipliner.

Masing-masing sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang dalam bentuk penundaan dan penurunan pangkat serta sanksi jabatan berupa pelepasan jabatan.

“Tentu saja bukan sanksi ringan yang akan diberikan (Rosalim). Untuk menentukan apakah sanksi sedang atau sanksi berat akan ditentukan tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap bersangkutan dan ditetapkan pada pekan ini karena tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” terangnya.

Tim yang diketuai Sekkab Bone ini ditarget untuk merampungkan pemeriksaan pekan ini.
“Tim pemeriksa akan membuat laporan hasil pemeriksaan yang dilaporkan kepada Bapak Bupati Bone untuk menentukan sanksi terhadap H Rosalim,” kata Islamuddin.

Sesuai ketentuan, kewenangan bupati memutuskan pemberhentian hanya pada ASN golongan IIId ke bawah. Untuk IVa sampai IVb menjadi kewenangan gubernur, dan IVc ke atas kewenangan presiden.

Sementara itu H Rosalim Hab yang dihubungi RADAR BONE, Selasa malam, 28 Februari lalu belum bersedia memberi komentar lebih jauh. Alasannya, Surat tanggapan dari BKN dimaksud belum sampai ke tangannya, sehingga dia masih menunggu apa keputusan BKN.

“Saya belum bisa berkomentar, karena persoalan ini sangat peka. Apalagi saya belum terima surat tanggapan dari BKN,” kunci dia.

BACA JUGA  Waspada, Daging Tak Layak Konsumsi Beredar di Bone
Click to comment
To Top