Program Cetak Sawah Mubazir – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Program Cetak Sawah Mubazir

Alih Fungsi Lahan Pertanian Jadi Perumahan tetap berjalan

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Kabupaten Bone mendapat program cetak sawah baru seluas 1.900 hektar dalam dua tahun terakhir. Hanya saja, program ini dinilai sia-sia karena alih fungsi lahan pertanian menjadi
perumahan tetap berjalan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Bone mendapat jatah cetak sawah baru dari pemerintah pusat seluas 1.400 hektar. Program cetak sawah baru seluas itu menghabiskan anggaran Rp22 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Cetak sawah baru tahun 2016 itu menjangkau 17 kecamatan, diantaranya Kajuara, Salomekko, Patimpeng, Libureng, Bontocani, Lappariaja, Lamuru, Bengo, Awangpone, Dua Boccoe, Tellu Siattinge, Tellu Limpoe. Sibulue, Ajangale, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, A Tenriawaru mengungkapkan pencetakan sawah baru dilakukan melalui kelompok tani. Komposisinya, kata dia minimal dalam satu hamparan lima hektar diperuntukkan satu kelompok tani. “Alhamdulillah program cetak sawah 2016 semua rampung,” ungkapnya kepada RADAR BONE, beberapa waktu lalu.

Kemudian untuk 2017, lanjut Tenriawaru pihaknya mengusulkan cetak sawah baru lebih tinggi dari jatah tahun lalu. Namun jatah program cetak sawah yang dialokasikan ke Bone tahun ini cuma seluas 500 ha dengan anggaran Rp8 miliar. Angkanya sangat jauh di bawah jatah tahun lalu. “Padahal kami usulkan 2.379 hektar, tapi pemerintah pusat batasi, sehingga tahun ini lebih sedikit dibanding dengan tahun lalu,” jelas Tenriawaru.

Hanya program cetak sawah baru ini nilai mubazir. Pasalnya, praktik alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan tetap berlangsung. Bahkan, tak jarang lahan pertanian produktif ikut digarap untuk bisnis properti.
Bisnis properti di daerah ini tumbuh pesat. Ini dapat dilihat dari data izin perumahan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, terjadi peningkatan pembangunan perumahan.

Sebagai gambaran pada 2013 izin perumahan yang diterbitkan sebanyak 9 izin. Jumlah izin perumahan yang terbit tahun 2014 tidak berubah, yakni 9 izin. Setahun kemudian, menurun menjadi 7 izin (2015). Namun tahun 2016, kembali menggeliat.

Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bone, Veronika K Allo mengatakan hingga November 2016 terdapat 37 developer yang mengantongi surat izin. “Selama 2016 ini ada tambahan izin sebanyak enam perumahan,” kata Veronika. Enam tambahan perumahan dimaksud Veronika, diantaranya perumahan Villa Bugenvile yang terletak di Jl Majang, Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat. Perumahan tipe 36 milik Edy Wijaya ini dibangun 50 unit. Kemudian ada perumahan Wipa Lona di Lingkungan Lona Kelurahan Toro. Perumahan milik H Suharman SE juga bertipe 36 sebanyak 63 unit. Masih di wilayah Toro, ada perumahan Griya Lona Timur Residen. Perumahan ini milik Andi Harjuniawan AMd yang dibangun Jl Poros Limpenno Kelurahan Toro dengan tipe 36 dibangun lima unit.

Kabid Kesra DPMPTSP Kabupaten Bone, Wantah menegaskan, bangunan perumahan yang berada di atas lahan persawahan wajib diganti dengan sawah baru. “Untuk penggantian sawah baru itu kewenangan Dinas Pertanian,” katanya.

Masih berlangsungnya alihfungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan ini membuat program cetak sawah baru yang diluncurkan pemerintah menjadi mubazir, termasuk cetak sawah pengganti yang dilakukan developer.

Anggota Komisi II DPRD Bone, Herman ST menegaskan, kondisi tersebut tidak lepas dari lemahnya penerapan regulasi. Harusnya kata dia, perizinan (DPMPTSP) membatasi izin pembangunan perumahan di areal persawahan.
Sebetulnya pemerintah daerah setempat sudah membagi wilayah permukiman, ruang hijau, dan kawasan industri. Salah satunya, dengan adanya penetapan kawasan jalur hijau yang diperuntukkan bagi area persawahan di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo. Hanya saja, banyak pengembang yang membeli tanah di kawasan hijau tersebut.

“Alih fungsi lahan itu tentunya telah menimbulkan dampak negatif bagi upaya peningkatan produksi pangan. Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit, maka hasil produksi juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang. Program cetak sawah baru yang diluncurkan pemerintah pusat hanya mubazir jika lahan pertanian tetap dijadikan kawasan perumahan,” ujarnya kepada RADAR BONE, Minggu, 28 Mei kemarin.

 

Click to comment
To Top