Provider Terancam Sanksi Berat – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Provider Terancam Sanksi Berat

Rapat kerja Pansus II membahas rancangan peraturan daerah soal ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Menara Telekomunikasi Tak Kantongi Izin

WATAMPONE, RB—Menjamurnya menara te-lekomunikasi di daerah ini menyisakan persoalan tersendiri bagi pemerintah daerah. Ditengarai masih ada tower milik provider yang tak mengantongi izin. Kalangan dewan pun mendukung pemerintah daerah mengambil tindakan tegas.

Panitia Khusus (Pansus) II yang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mulai membahas besaran denda bagi para pelanggar peraturan daerah.
Salah satu yang menarik dari rapat tersebut, adalah besaran denda bagi para pelaku usaha yang memba-ngun menara telekomunikasi tanpa izin.
Di dalam rancangan peraturan daerah tersebut pada poin yang mengatur besaran sanksi berupa denda terhadap pelanggaran kewajiban, disebutkan pemilik atau pengelola menara telekomunikasi, wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan, yang dapat membahayakan atau me-rugikan orang lain.
Di rancangan tersebut, besaran denda yang tercantum awalnya sebesar Rp1 juta. Namun setelah pembahasan berlangsung, Jumat 17 Juni lalu, anggota pansus II DPRD Bone menilai besaran denda tersebut sangat kecil. Karenanya, mereka pun sepakat menaikkan denda menjadi Rp25 juta. Langkah ini diambil untuk memberi efek jera bagi perusahaan provider nakal.
“Saat ini banyak menara te-lekomunikasi yang ditengarai tidak berizin. Kalau saya, denda Rp1 juta sangat kecil. Saya meng-usulkan, agar ditambah menjadi Rp30 juta,” tegas HA Suaedi, anggota Pansus II.
Kabag Hukum Setda Bone, A Ansar Amal yang hadir dalam rapat tersebut, memberikan pertimbangan agar besaran denda tidak terlalu besar ditetapkan. Dia khawatir denda yang berlebihan akan mempengaruhi iklim investasi.
“Perlu kiranya dipertimbangkan standar minimal denda. Karena jangan sampai denda besar diberikan justru menghambat investasi,” ujarnya.
Pernyataan kabag hukum tersebut, langsung ditanggapi Wakil Ketua Pansus II, Andi Saipul. Politisi PPP itu mene-gaskan, besaran denda tersebut merupakan konsekuensi terhadap oknum yang membangun menara telekomunikasi tanpa izin. Termasuk ketika pemilik ataukah pengelola menara telekomunikasi, tidak mampu menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan ataukah merugikan orang lain.
“Jadi saya kira, perlu memang diputuskan denda yang besarnya bisa memberikan efek jera bagi provider yang seenak-nya mendirikan menara telekomunikasi tanpa izin,” imbuhnya.
Rapat yang dipimpin Ketua Pansus II, A Muh Idris Alang akhirnya memutuskan besaran denda sebesar Rp25 juta.
“Ini belum final, karena akan dikonsultasikan lagi ke kementerian terkait. Nanti difinalisasi sebelum disahkan menjadi peraturan daerah,” kunci Idris Alang.
Pemberian denda yang besar terhadap perusahaan telekomunikasi yang tidak mengantongi izin tower cukup beralasan.
Mengingat sejauh ini, kontribusi perusahaan telekomunikasi bagi penerimaan daerah tergolong minim. Bahkan, beberapa diantaranya yang terang-terangan mengabaikan kewajiban membayar retribusi. Parahnya lagi, hanya sebagian menara telekomunikasi yang dimiliki dilaporkan atau dibayarkan retribusinya.
Berdasarkan laporan ha-sil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Pemkab Bone Tahun 2014, terungkap adanya tunggakan menara milik provider yang terus bertambah setiap tahun. Dalam kurun waktu 2011-2014 lalu, tercatat 783 menara yang menunggak pembayaran retribusi pengendalian te-lekomunikasi. Dengan perincian tahun 2011 sebanyak 180 menara. Kemudian meningkat menjadi 198 menara di tahun 2012, 209 menara (2013) dan 196 menara di tahun 2014. Khusus untuk tahun 2014, Terkomsel merupakan perusahaan provider yang terbanyak menunggak pembayaran retribusi. Berdasarkan data yang dibeberkan BPK dalam LHP-nya, dari 37 menara milik Telkomsel yang berada di wilayah Bone. Hanya dua menara saja yang dipungut retribusinya dengan nilai Rp9.339.778.
Selebihnya 35 menara milik Telkomsel menunggak pembayaran retribusi. Sekadar diketahui jumlah perusahaan provider yang tercatat sebagai wajib retribusi (WR) pengendalian menara telekomunikasi tahun 2014 di wilayah Bone sebanyak 16 perusahaan, termasuk Telkomsel di dalamnya. Perusahaan lain yang mengabaikan retribusi 2014 adalah Protolindo.
Protolindo memiliki 36 menara terlekomunikasi, namun yang dipungut retribusinya hanya dua menara dengan nilai retribusi sebesarRp5.243.450. Sedangkan 34 menara lainnya masih me-nunggak. Perusahaan ini sekaligus menjadi penunggak terbesar kedua. Provider lain yang telah menunaikan kewajiban retribusi adalah Solusindo Kreasi Pratama (Tower Bersama) dengan nilai retribusi RpRp99.784.524. Hanya saja, tower bersama ini masih menyisakan tiga tunggakan. Dimana jumlah menara yang dimiliki sebanyak 20 unit, namun yang membayar hanya 17 unit. De-ngan demikian, masih ada 3 unit yang menunggak. Perusahaan Daya Mitra Telekomunikasi juga termasuk perusahaan yang membayar setengah hati.
Dari 36 menara yang dimiliki, cuma 4 diantaranya yang membayar dengan total pembayaran Rp11.508.667. Itu artinya masih ada 32 menara miliknya yang menunggak.
Jadi, selama 2014 hanya empat perusahaan yang membayar retribusi dengan nilai Rp125.476.429. Itu pun keempat perusahaan ini hanya sebagian kecil sejak menara miliknya yang dipungut retribusinya. Adapun 14 perusahaan lainnya, kontribu-sinya bagi daerah masih nihil alias menunggak retribusi.

*ASKARSYAM

To Top