Ranperda Kelembagaan Digodok – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Ranperda Kelembagaan Digodok

Kabag Organisasi Setda Bone bersama Tim Pengkaji menyusun konsep Ranperda kelembagaan sebagai tindaklanjut PP Nomor 18 tahun 2016, Rabu 10 Agustus lalu.

PENULIS : ROSDIANA SULJA

WATAMPONE, RB–Pemerintah Kabupaten Bone melalui Bagian Organisasi Setda Bone bersama Tim Pengkaji mulai menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Pembentukan Kelembagaan Baru yang mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016.
Dalam rapat di ruang kerja Kabag Organisasi Setda Bone, Rabu 10 Agustus lalu, Tim Pengkaji dari Akademisi, Bagian Hukum Setda Bone, Bagian Pemdes dan lainnya menyusun konsep Ranperda.

Kabag Organisasi Setda Bone, Drs A Amran MSi kepada RADAR BONE menegaskan, Ranperda kelembagaan dikonsep sambil menunggu hasil pembobotan dan Kemendagri.
“KUA PPAS 2017 yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang sudah harus mengacu pada lembaga baru yang terbentuk,” tegas Amran.

Masalahnya, hingga saat ini kata dia, jumlah SKPD yang terbentuk belum jelas karena hasil pembobotan, nomenklatur hingga tupoksi dari lembaga yang terbentuk belum diturunkan Kemendagri.
“Inilah dilemanya, karena kita dituntut mempercepat proses dibawah sementara dasar yang menjadi acuan belum ada. Kalau nomenklatur dan tupoksi setiap lembaga tidak jelas, bisa tumpang tindih jadinya,” kata Kabag ini.

BACA JUGA  Diduga Ada Penarikan Liar

Olehnya itu, konsep Ranperda sengaja dipersiapkan sejak dini sehingga ketika hasil pembobotan dari Kemendagri turun, langsung bisa diselesaikan juga Ranperdanya. Mengenai jumlah SKPD baru yang akan terbentuk ataupun SKPD yang bergabung, kata Amran, hingga kini masih belum jelas.

“Yang jelas setiap urusan akan diwadahi satu SKPD. Urusan yang ditetapkan yakni Urusan wajib terbagi dua yakni Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar, dan juga ada Urusan Pilihan,” bebernya.
Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sosial dan Trantibum, kebakaran dan Satpol PP.

Sementara Non Pelayanan Dasar meliputi Kependudukan, Ketenagakerjaan, Pangan, Statistik, Persandian, Arsip, Keuangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sementara untuk Urusan pilihan meliputi Pertanian, Perdagangan, Perikanan, Koperasi
“Untuk ESDM yang dutarik ke Provinsi tetap akan ada bidang di daerah seperti yang menangani Energi Panas Bumi dan akan bergabung dengan urusan serumpun. Sedangkan penyuluh menjadi domain Pemerintah pusat dan Dinas Kelautan Perikanan ditarik ke Pemprov,” imbuhnya.

BACA JUGA  Jamaah Latiful Akbar Bone Rayakan Lebaran

*ASKAR SYAM

Click to comment
To Top