Realisasi Pendapatan Tarkim Rp0 – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Realisasi Pendapatan Tarkim Rp0

Pembahasan RAPBD Perubahan melalui pansus DPRD Bone, Senin 25 September 2016

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB–Pendapatan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nyatanya masih ada dibawah 70 persen. Bahkan ada SKPD yang realisasi pendapatannya masih Rp0.
Hal ini terungkap usai rapat panitia khusus (Pansus) membahas Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2016, bertempat diruang rapat paripurna, Senin 26 September kemarin.
Dari 17 SKPD pengelola pendapatan, enam diantaranya masih dibawah 70 persen realisasi pendapatannya.

Sekretaris Dispenda, A Alimuddin menyebutkan, idealnya realisasi pendapatan sampai dengan September, harus sudah berada diangka 70 persen. “Karena jika tidak begitu, akan sulit tercapai realisasi target pendapatannya hingga akhir Desember nantinya,” ungkapnya.

Dari data yang ada, enam SKPD yang realisasi pendapatannya masih dibawah 70 persen, terdiri dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim). Dimana dari target Rp125.000.000 pendapatan dari sektor retribusi pengendalian menara telekomuniasi, dinas tersebut belum merealisasikan sepeserpun (Rp0) pendapatan. Disusul Dinas Kehutana dan perkebunan yang realisasi pendapatannya baru sebesar 4,60 persen (Target pendapatan Rp75 juta terealisasi Rp3.450.000). Selanjutnya, Dinas Kesehatan yang realisasi pendapatannya baru mencapai Rp1.035.037.855 dari target sebesar Rp4.388.400.000 atau 23,59 persen untuk sektor retribusi pelayanan kesehatan. Kemudian target pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk sektor retribusi izin gangguan sebesar Rp600 juta baru terealisasi Rp293 juta lebih atau 48,90 persen.

Ketua pansus, HAM Amin Mangunsara menegaskan, meski waktu pembahasan terbilang sempit, namun pihaknya memastikan RAPBD-P tersebut akan dibahas secara cermat. “Kita tidak boleh hanya mengejar kuantitas tapi kualitas dari perda yang dihasilkan, itu yang harus menjadi pokok utama,” pungkasnya.
Wakil Ketua Pansus, H Saipullah Latif menambahkan, opsi pembahasan melalui pansus sengaja dipilih, mengingat padatnya agenda rapat di DPRD. “Dan saya tegaskan opsi ini tidak menyimpang, karena memang ada tiga opsi yang bisa dipilih dalam membahas suatu rancangan peraturan daerah, yakni melalui komisi, gabungan komisi atau pansus,” sebutnya.

*ASKAR SYAM

To Top