Regrouping Sekolah Mendesak – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Regrouping Sekolah Mendesak

Guru Terancam Kehilangan Sertifikasi

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Pemerintah Kabupaten Bone diminta segera merealisasikan program penggabungan sekolah (Regrouping) yang dicanangkan beberapa waktu lalu. Regrouping dinilai sebagai solusi mengatasi persoalan sekolah yang sulit memenuhi rasio guru dan siswa seperti yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Dalam pasal 17 PP tersebut menyebutkan, bahwa guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi, apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya minimal rasio 15:1 untuk tingkat TK, RA atau yang sederajat.
Kemudian rasio 20:1 untuk SD atau yang sederajat, rasio 15:1 untuk MI sederajat, rasio 20:1 untuk SMP sederajat, rasio 15:1 untuk MTs sederajat, rasio 20:1 untuk SMA sederajat, rasio15:1 untuk MA sederajat, rasio 15:1 untuk SMK sederajat dan rasio 12:1 untuk MAK sederajat. Namun faktanya di Kabupaten Bone sebagian besar sekolah belum memenuhi tersebut.
Bahkan, Tim USAID PRIO -RITAS melansir ada 1.577 guru SD yang terdampak kehilangan sertifikasi karena rasio yang tak terpenuhi seperti diatur dalam PP tersebut.

“Kalau tidak diadakan regrouping dan kebijakan lain yang mendukung, 1.577 guru sekolah dasar di Bone akan terancam tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi,” kata M Ridwan Tikola, Governance and Management Specialist USAID PRIORITAS di hadapan Kepala Dinas Pendidikan, Kemenag, Bappeda, BKDD dan kepala sekolah pada acara konsultasi Publik Penataan dan Pemerataan Guru yang dilaksanakan di Gedung PGRI Bone, Kamis, 28 Mei 2015 lalu.
Berdasarkan paparan tersebut, sejumlah pihak pun mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan program regrouping sekolah.
Praktisi Pendidikan, Yusdar menilai regrouping itu adalah solusi yang tepat untuk meminimalisir anggaran. Artinya, ada efisiensi anggaran jika melakukan regrouping terhadap sekolah yang sudah tak layak. Termasuk langkah regrouping tersebut sebagai bentuk untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bone.

“Di samping itu, regrouping sangat bermanfaat untuk memaksimalkan pengawasan terhadap sejumlah sekolah. Jadi, intinya regrouping sudah mendesak dilakukan,” ungkapnya, Kamis 28 Juli kemarin.
Regrouping, lanjut dia, juga bisa mengatasi kekhawatiran guru soal tunjangan sertifikasi yang terancam hilang.
Diketahui, guru yang telah bersertifikasi terancam tidak mene-rima tunjangan profesi pada pencairan triwulan ketiga, tepatnya periode Juli-September. Pasalnya, sejauh ini rasio guru dan siswa di sebagian besar sekolah belum memenuhi syarat, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

“Jadi ada banyak keuntungan yang akan didapat dari regrouping terhadap sekolah-sekolah yang minim siswa. Di antaranya adalah, efisiensi anggaran, semangat belajar siswa lebih giat dan sungguh-sungguh. Karena memang semangat belajar akan menurun jika sekolah itu berada di bawah standart dengan siswa yang sangat minim. Siswa itu akan semangat belajar jika sekolah mendukung terhadap potensi yang dimiliki siswa,” jelasnya.

Misalnya saja, lanjut dia, jika satu sekolah mulai dari kelas I hingga kelas VI ternyata jumlah siswanya hanya dibawah 30 orang atau bahkan di bawah itu, sedang-kan jumlah gurunya minimal 6 hingga 10 orang.
“Hal itu jelas sudah tidak produktif. Sebaiknya, jika kondisinya seperti itu di regrouping saja dan gurunya di tempatkan di sekolah yang malah kekurangan guru. Hal itu akan lebih efektif,” jelasnya.

Akademisi STKIP Muhammadiyah Bone Badaruddin Baso, SE, MM mengatakan untuk meng-antisipasi agar penerapan aturan tersebut tidak berdampak pada sertifikasi guru, maka harus segera disikapi oleh pemerintah daerah. “Kalau memang rata-rata rasio guru dan siswa tidak terpenuhi di sejumlah sekolah sebaiknya segera dilakukan peme-rataan guru atau regrouping bagi sekolah yang notabene sedikit siswanya,” ungkapnya.
PP Nomor 74 Tahun 2008 merupakan aturan yang sudah lama ditetapkan pemerintah. Seharusnya sejak aturan itu ditetapkan sudah disikapi oleh pemda, sehingga pada saat penerapannya tidak menimbulkan masalah. “Maka dari itu, kalau memang aturan itu mau diantisipasi dampaknya, maka harus segera disikapi,” ungkapnya.
Anggota DPRD Bone, Syamsul Bahri mendukung adanya regrouping. Hanya saja, ada permasalahan lain yang harus dipikirkan, ketika regrouping terlaksana.

“Otomatis ada pemangkasan guru honorer ketika regrouping terjadi. Ini juga yang harus kita pikirkan bersama penyelesaiannya,” ujarnya.
Terkait permasalahan tunjangan sertifikasi guru, politisi Partai Golkar itu menyebutkan hal tersebut sudah dibahas saat sharing pendapat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Rabu 27 Juli lalu. “Hasil dari konsultasi di Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, akan menjadi bahan Komisi IV untuk selanjutnya dibawah ke Kementerian Pendidikan di Jakarta,” jelasnya.

Anggota Komisi IV lainnya, Indra Jaya menilai regrouping sekolah perlu diwujudkan secepatnya. Selain untuk efesiensi anggaran, juga untuk pemerataan guru, sehingga rasio guru dan siswa yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru bisa segera penuhi.
“Makanya kami mendorong pemerintah untuk segera mewujudkan pelaksanaan regrouping sekolah,” kunci dia.

To Top