Resmi, DLHK Sinjai Larang Aktivitas Pembangunan Kawasan Perumahan di Jalan Sam Ratulangi – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Resmi, DLHK Sinjai Larang Aktivitas Pembangunan Kawasan Perumahan di Jalan Sam Ratulangi

RADARBONE. CO. ID_SINJAI–Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sinjai, mengeluarkan surat pemberitahuan pemberhentian aktivitas penimbunan atau pematangan yang dilakukan PT Mandiri Pratama Putra, di Jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Surat bernomor 810/12.1103/DLHK yang ditandatangani Kepala DLHK Sinjai, Arifuddin, pada 26 November 2018, yang isinya pemberitahuan untuk penghentian aktivitas penimbunan/pematangan lahan untuk rencana pembangunan perumahan ini, ditujukan kepada H Badris, selaku Direktur PT Mandiri Pratama Putra.

Di dalam suratnya, DLHK meminta penanggungjawab segera mengurus izin lingkungan terkait penimbunan di Jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Sinjai Utara.

“Iya, benar. Pihak kami berdasarkan kewenangan sudah mengirim surat kepada penanggungjawab kegiatan penimbunan untuk menghentikan aktivitasnya,” kata Suharman, Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan DLHK Sinjai, Selasa 27 November 2018.

Penghentian sementara aktivitas di lokasi dilakukan DLHK Sinjai, setelah baru-baru ini warga mengadu ke DPRD Sinjai. Kemudian DLHK mengeluarkan surat berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Sinjai.

Pantauan media selama kegiatan penimbunan berlangsung, di lokasi terdapat satu unit eskavator dan satu unit loader yang beroperasi.

Luas lahan yang sudah dan akan ditimbun diperkirakan mencapai tiga hektar. Lokasinya sendiri berdekatan dengan BTN Aisyah.

Jika mengacu pada Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan diancam dengan pidana tiga tahun penjara dan denda paling sedikit satu miliar dan paling banyak tiga miliar.

Selain itu, penyusunan dokumen lingkungan harus memenuhi syarat, yakni izin prinsip dan kesesuaian rencana kegiatan dengan RTRW

Diketahui bahwa perusahan milik H Badris sudah lama melakukan aktivitas penimbunan lahan yang direncanakan untuk dijadikan lahan pemukiman subsidi tersebut namun hingga sekarang belum juga mengantongi izin atau dokumen lengkap dari pihak pemerintah.

Pemilik perusahaan perseroan, H Badris yang dikonfirmasi mengaku sedang berada di luar negeri dan mengarahkan agar bertemu dengan stafnya di kantor perusahaan yang berada di Lappa Mas.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top