Rosalim Siap Disanksi – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Rosalim Siap Disanksi

Pekan Ini, Tim Pemkab Tetapkan Sanksi

WATAMPONE, RB–Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, H Rosalim Hab menyatakan siap memenuhi panggilan Tim Penjatuhan Sanksi Pemkab Bone. Termasuk menerima sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Rosalim yang ditemui RADAR BONE di kediamannya, Kamis 2 Februari kemarin, menegaskan sejauh ini dirinya belum menerima panggilan dari Tim Penjatuhan Sanksi yang dibentuk bupati.

Namun demikian, sebagai bawahan, Rosalim menegaskan dirinya siap memenuhi panggilan tersebut sekaligus memberi keterangan, seputar persoalan hukum yang pernah menjeratnya semasa menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bone, 2011 silam.

“Kalau memang keterangan saya dibutuhkan, saya siap penuhi panggilan,” ungkap Mantan Camat Tanete Riattang Timur itu.

Sebagai bawahan, sambung Rosalim, dirinya siap menerima sanksi apapun yang diputuskan bupati. “Jadi kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan,” tegasnya.

Terkait kasus hukum yang menimpanya saat menjabat Kadis ESDM Kabupaten Bone, kata Rosalim, itu terjadi karena atas perintah pimpinan. “Jadi apa yang saya lakukan pada waktu itu, atas dasar perintah pimpinan, sehingga saya dikorbankan,” bebernya.

Saat ini, Tim Penjatuhan Sanksi yang diketuai HA Surya Darma akan merampungkan pemeriksaan pekan ini.
“Tim pemeriksa akan membuat laporan hasil pemeriksaan yang dilaporkan kepada Bapak Bupati Bone untuk menentukan sanksi terhadap H Rosalim,” kata HA Islamuddin, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) saat dikonfirmasi RADAR BONE, Selasa 28 Februari lalu
Kata dia, berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010, ada tiga tingkatan sanksi yang dikenakan terhadap pegawai indisipliner.

Masing-masing sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang dalam bentuk penundaan dan penurunan pangkat serta sanksi jabatan berupa pelepasan jabatan.

“Tentu saja bukan sanksi ringan yang akan diberikan (Rosalim).
Untuk menentukan apakah sanksi sedang atau sanksi berat akan ditentukan tim pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap bersangkutan dan ditetapkan pada pekan ini karena tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” terangnya.

Ketua Tim Penjatuhan Sanksi Pemkab Bone, HA Surya Darma mengatakan untuk penetapan sanksi bagi Rosalim, pihaknya telah meminta pertimbangan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya, BKN melalui surat balasan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan, Rosalim HAB bebas dari pemecatan sebagai Aparat Sipil Negara (ASN), terkait tindakan indispliner yang pernah dilakukan semasa menjabat Kadis ESDM pada 2011 lalu.

“BKN menegaskan H Rosalim HAB tidak layak untuk dipecat atau diberhentikan sebagai Aparat Sipil Negara, baik dalam bentuk pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat,” tegas Sekkab Bone itu.
Diketahui, saat itu Rosalim tersandung kasus telaahan surat kuasa ijin pertambangan dan dinyatakan terbukti bersalah dengan penetapan vonis dari Pengadilan Negeri Watampone selama satu bulan 20 hari.
Menurut Surya Darma pertimbangan BKN tersebut, merujuk pada PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kendati demikian, kata Surya Darma, Rosalim bukan berarti bebas sanksi.
“Tetap akan ada sanksi yang diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim yang telah dibentuk bapak Bupati Bone,” tambah pejabat yang akrab disapa Andi Cicu itu.

Selain Rosalim, masih ada delapan ASN yang diproses sanksinya karena terjerat kasus hukum.
Dua diantaranya kini dalam proses pemecatan, yakni Abidin, mantan Kepala SMP Negeri 1 Ajangale yang tersandung kasus korupsi dana BOS.

Usulan pemecatan Abidin telah diajukan ke Pemerintah Provinsi Sulsel. Usulan pemecatan juga diajukan pemkab terhadap Andi Nurman Amal, mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Bone yang tersandung kasus korupsi Proyek BBI Amali. Usulan pemecatan Nurman diajukan ke pemerintah pusat.
Sesuai ketentuan, kewenangan bupati memutuskan pemberhentian hanya pada ASN golongan IIId ke bawah. Untuk PNS golongan IVa sampai IVb menjadi kewenangan gubernur, dan IVc ke atas kewenangan presiden untuk memutuskan.

Click to comment
To Top