Rumah Sakit Tipe C Terkatung-katung – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Rumah Sakit Tipe C Terkatung-katung

Rapat panitia khusus membahas rancangan peraturan daerah tentang organisasi tata kelola rumah sakit, Senin 25 April kemarin .

Ranperda Organisasi Tata Kelola Rumah Sakit Belum Bersyarat

WATAMPONE, RB—Badan Legislasi (Baleg) DPRD Bone, kembali menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disodorkan tim pemrakarsa Pemkab Bone, sejak Senin 25 April kemarin. Ada 6 ranperda yang dibahas tahap pertama, yakni rancangan peraturan daerah tentang organisasi tata kelola (Ortala) rumah sakit Tipe C, ranperda ketertiban umum, ranperda tentang RPJPD 2005-2015 ranperda tentang RPJMD 2013-2018 dan ranperda analisis dampak lalu lintas.
Dalam rapat tersebut, dijabarkan hasil konsultasi soal 6 ranperda tersebut di Biro Hukum Provinsi Sulsel.
Kabag Hukum DPRD Bone, A Ansar Amal mengatakan, dari enam ranperda dibahas, satu diantaranya yakni ranperda organisasi dan tata kelola rumah sakit kelas C direkomendasikan Biro Hukum Provinsi untuk tidak dilanjutkan pembahasannya.
“Biro Hukum memandang ranperda itu belum layak dibahas, karena untuk membentuk organisasi harus dibentuk dulu UPTD-nya. Jadi ada tahapan yang dilanggar. Selain itu, jika ranperda ini dibahas, melabrak PP 41 dan Permenkes,” ungkapnya.
Mantan Sekretaris Dinkes Bone yang saat ini menjabat Sekretaris Satpol PP, Andi Mappangara menambahkan, ranperda tersebut memang belum layak dibahas. Menurut Mappangara, untuk perubahan tipe atau kelas rumah sakit tidak bisa ditentukan melalui perda.
“Yang berhak merubah tipe rumah sakit adalah menteri ke-sehatan melalui Permenkes (Per-aturan menteri kesehatan) yang selanjutnya ditetapkan melalui peraturan bupati,” ujarnya.
Anggota Baleg DPRD Bone, Bustanil Arifin Amri memperta-nyakan efektifitas dari ranperda itu. Anggota Baleg lainnya, H Abd Rahman menyarankan tim pemrakarsa sebelum memasukkan prolegda agar dikonsultasikan dulu ke Biro Hukum Provinsi.
“Supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Apalagi pengajuan ranperda ini sudah dianggarkan,” jelasnya.
Senada diungkapkan Wakil Ketua Baleg, HA Suaedi SH MH. Menurut politisi Partai Demokrat itu, untuk pengajuan ranperda harusnya cermat. “Jangan sampai ada ranperda lain ditolak Biro Hukum karena ada aturan yang dilabrak,” jelasnya.
Anggota Baleg lainnya, Syam-sul Bahri mengusulkan agar ranperda ini tidak dibatalkan, tetapi dipending.
“Sembari menunggu revisi PP yang dimaksud. Apalagi revisi PP ini sudah ada di meja presiden,” jelasnya.
Hal sama juga diungkapkan Ketua Baleg DPRD Bone, HA Idris Alang. “Saya sependapat jika ranperda ini tidak dibatalkan. Tapi dipending dulu pembahasannya. Makanya saya meminta agar Biro Hukum segera memasukkan ranperda yang masuk tahap kedua kemarin untuk dimasukkan dibahas ditahap pertama, menggantikan ranperda yang dipending ini,” kuncinya.

askarsyam/usmansommeng

To Top