Salah Bayar Dana Warisan, BRI Cabang Watampone Digugat – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Salah Bayar Dana Warisan, BRI Cabang Watampone Digugat

Penetapan Perwalian Anak Dinilai Cacat Hukum

RADARBONE.CO.ID-WATAMPONE–Bank plat merah (Bank Rakyat Indonesia) ikut terseret dalam kasus penetapan perwalian anak yang kini digugat oleh Syamsul Alam melalui kuasa hukumnya, Dr Alwi Jaya SH MH dan Ilham SH. BRI didesak bertanggungjawab atas kesalahan bayar yang merugikan Syamsul Alam selaku pewaris sah berdasarkan penetapan ahli waris yang dikeluarkan Pengadilan Agama (PA) Watampone.

BRI didesak bertanggungjawab atas pencairan dana milik almarhum Hapsalmal sebesar Rp400 juta. Pasalnya, dana tersebut dibayarkan kepada pihak yang diduga tak tidak berhak atas warisan tersebut.

“Kita gugat (BRI), karena dana Almarhum Halpasmal ternyata telah dicairkan oleh pihak BRI Cabang Watampone kepada orang atau pihak yang tidak berhak. Dengan berdasar pada penetapan perwalian anak yang nyata-nyata cacat hukum dan cacat prosedur,” tegas Dr Alwi Jaya SH MH, ketua tim kuasa hukum Syamsul Alam, yang menangani perkara itu.

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum, Ilham SH menegaskan, pencairan dana oleh BRI kepada Hastuti yang merupakan istri siri almarhum Hapsalmal cacat hukum.
“Kita gugat BRI untuk mengembalikan dana itu ke Syamsul Alam selaku pewaris sah,” tegasnya kepada RADAR BONE, Senin 4 November kemarin.

Ia juga mendesak agar hakim H yang mengeluarkan putusan penetapan perwalian anak, diproses hukum. Karena diduga menerima gratifikasi (Suap) untuk kepentingan penetapan putusan perwalian anak. Termasuk Andi Asrul, yang merupakan pengacara Hastuti yang diduga ikut berkonspirasi dengan hakim tersebut dalam membantu pencairan dana milik Hapsalmal.

“Saya perlu jelaskan juga, bahwa Hastuti ini adalah istri siri yang telah berpisah sebelum mantan suami sirinya (Hapsalmal) menduda.
Hastuti kemudian meminta ditetapkan jadi wali dari anak yang diakuinya sebagai anak almarhum Hapsalmal.

Nah oknum hakim inisial H yang memeriksa permohonan tersebut kemudian langsung menetapkan Hastuti adalah wali dari anak tersebut,” jelasnya.
“Selanjutnya oknum hakim ini nekat menambah amar penetapan dengan memerintahkan pencairan dana rekening atas nama almarhum Hapsalmal di BRI Watampone. “Ini saya maksud ada dugaan konspirasi jahat. Karena keduanya ini yang mendatangi dan menyakinkan pihak BRI utk segera mencairkan dana rekening kurang lebih Rp 400 juta rupiah,” tambahnya.
Belakangan terbit penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Watampone yang menetapkan bahwa saudara kandung almarhum Hapsalmal adalah ahli waris yang berhak.

“Sebenarnya, Pengadilan Agama Watampone telah menolak permohonan ahli waris yg diajukan oleh Hastuti dengan pertimbangan pernikahannya dengan almarhum Hapsalmal tidak diakui negara. Ini bisa dikonfrontir di pengadilan agama kebenarannya,” jelasnya.

Panitera Muda Pengadilan Agama, Drs Jamaluddin membenarkan adanya putusan penetapan ahli waris kepada Syamsul Alam. Jamaluddin juga mengaku, pihak pengadilan agama telah menolak permohonan yang diajukan oleh Hastuti. “Ini juga BRI tanpa dia tahu aturan, dengan gampang mencairkan dana nasabahnya. Mungkin karena melihat ada pengacara dan hakim yang mendampingi disitu,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Pengadilan Agama Watampone, H Muhadin menegaskan, penetapan ahli waris menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. “Penetapan ahli waris itu masuk di Pengadilan Agama kalau itu ahli warisnya Islam. Kecuali jika ahli waris non muslim, itu masuk Pengadilan Negeri,” tegasnya.

Praktisi sosial, Rahman Arif juga menyorot kebijakan BRI yang menyetujui pencairan dana nasabah tanpa melalui verifikasi dan diduga melanggar ketentuan hukum yang ada.
“Harusnya tidak segampang itu mencairkan dana nasabah. Karena jika jatuh ke tangan yang tidak berhak, tentu yang harus bertanggungjawab pihak bank,” tegasnya.

Selain itu lanjut Rahman, bisa timbul kekhawatiran para nasabah atas keamanan dana yang disimpan di bank plat merah itu. “Harusnya pihak bank paham aturan. Cek apakah betul ini mengajukan permohonan adalah ahli waris yang sah. Harus tahu yang mana lembaga peradilan yang bisa mengeluarkan putusan ahli waris,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Watampone, Rahardian Umardani yang dikonfirmasi terkait adanya gugatan tersebut, mengaku menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Watampone.

“Saya tidak bisa terlalu jauh mengomentari. Intinya, kami serahkan sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan. Kan prosesnya sementara di Pengadilan Negeri,” jelasnya.
Sementara itu, Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada hakim H. Setelah ditelusuri, oknum hakim yang dimaksud, adalah Hamkah SH MH. Hakim tersebut dijerat sanksi disiplin berat, berupa hakim non palu selama dua tahun, dan selama menjalani hukuman, oknum hakim tersebut tak mendapat tunjangan.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top