Saldo Dana Sertifikasi di Kas Daerah Pemda Bone Capai Rp83 Miliar – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Saldo Dana Sertifikasi di Kas Daerah Pemda Bone Capai Rp83 Miliar

Suasana penyetoran berkas sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Bone, beberapa waktu lalu.

PENULIS : USMAN SOMMENG

WATAMPONE, RB—Sisa dana sertifikasi guru di kas daerah (Kasda) hingga masih menumpuk. Setelah dilakukan pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan I dan II, kini masih tersisa saldo sebesar Rp83.736.966778. Penumpukan saldo dana sertifikasi ini tidak terlepas dari lambannya permintaan pencairan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Kasubag Keuangan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bone, Muh Rusli mengatakan pihaknya memberi perhatian serius terhadap pencairan tunjangan sertifikasi guru. Karenanya, kata dia jika ada permintaan pembayaran dari Dinas Pendidikan, maka pihaknya pun langsung memproses pembayaran tersebut.

Rusli membeberkan realisasi pembayaran tunjangan sertifikasi guru triwulan I (Januari-Maret) sebesar Rp48.037.717.200. Sedang-kan realisasi pembayaran triwulan II (April-Juni) sebesar Rp47. 412.770.480. Untuk pembayaran tunjangan sertifikasi dimaksud, lanjut Rusli pihaknya telah menerima dana tranfer dari pusat, untuk triwulan I sebesar Rp41.402.040.000 dan triwulan II Rp34.501.707.000. “Setelah pembayaran sertifikasi triwulan I dan II, masih tersisa saldo sebesar Rp83 miliar,” tutur Rusli kepada RADAR BONE, Senin 10 Oktober kemarin.

Kendati terdapat saldo dana sertifikasi sebesar Rp83 miliar, kata Rusli, pihaknya tidak bisa serta merta menggunakannya untuk membayar tunjangan sertifikasi Kepala Sekolah ‘Kadaluarsa” dan Guru PNS Golongan II yang usulannya kini telah masuk ke DPKAD. Masalahnya, lanjut Rusli, pihaknya telah melaporkan realisasi pembayaran sertifikasi triwulan I dan II ke Kementerian Keungan RI, tanpa ada penundaan pembayaran. “Memang ada saldo Rp83 miliar, tapi itu tidak bisa langsung kita gunakan untuk membayar tunjangan sertifikasi kepala sekolah dan guru golongan II, karena sudah kita laporkan ke Kemenkeu, bahwa seluruh guru PNS yang berhak, sudah menerima tunjangannya. Makanya, kami sayangkan disdik tidak membe-ritahu ke kami sejak awal,” jelas Rusli seraya memperlihatkan form laporan ke Kemenkeu RI.

Dalam form itu terlihat jelas tidak ada satu pun guru yang ditunda atau belum dibayarkan tunjangannya.
Sebagai solusi, sambung Rusli, pihak Disdik harus bersurat ke Kemendikbud terkait pembayaran tunjangan sertifikasi Kepsek ‘Kadaluarsa’ dan Guru Golo-ngan II. Selanjutnya, Kemendikbud bersurat ke Kemenkeu dan Kemenkeu bersurat ke daerah. “Begitu alurnya, supaya ini bisa dibayar,” kunci Rusli.

*ASKAR SYAM

To Top