Sejumlah Klinik Diduga Melanggar – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Sejumlah Klinik Diduga Melanggar

Bangunan Klinik Harus Pisah Tempat Tinggal

WATAMPONE, RB–Bangunan klinik tidak boleh menyatu dengan tempat tinggal perorangan. Tapi sayangnya, beberapa klinik di daerah ini bangunan fisiknya malah bergabung dengan rumah tinggal pemiliknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, pada pasal 6 ayat 1 menegaskan, bangunan klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat tinggal perorangan.

Terkhusus di Bone, terdapat 12 klinik yang beroperasi dan mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah melalui dinas kesehatan. Jika melihat lokasi klinik di daerah ini, beberapa diantaranya ditengarai menyatu bangunan klinik dengan rumah pemiliknya, sehingga patut diduga melanggar permenkes tersebut. Sebut saja misalnya Klinik Zahra di Jl Ahmad Yani, Klinik Asri di Jl Durian dan Klinik Kasih Ibu di Jl Langsat

“Di Bone ini ada beberapa klinik, bangunannya menyatu dengan pemiliknya. Padahal sesuai aturan tidak diperbolehkan. Harusnya Dinas Kesehatan mengevaluasi dan mengawasi klinik supaya tidak ada yang melanggar aturan,” tutur Rian, pasien salah satu klinik saat ditemui RADAR BONE, Jumat, 24 Februari lalu.
Akademisi, Dharmawansyah pun berpendapat sama. Menurut dia beberapa klinik, tetap dijadikan hunian (Tempat tinggal).

“Sehingga patut diduga melanggar. Karena faktanya di lapangan ada beberapa yang seperti itu (Klinik menyatu rumah tinggal pemilik),” kritik Dharmawansyah.

Dharmawansyah meminta Dinas Kesehatan untuk menelusuri dugaan klinik yang melanggar lokasi bangunan tersebut..
“Dinkes tentu tahu aturan ini, makanya kita harapkan turun menelusuri kembali klinik-klinik yang pernah diberi rekomendasi,” ujarnya.

Klinik yang seharusnya pisah dengan rumah hunian lanjut dia, jelas memiliki tujuan khusus. “Pemerintah menyusun peraturan ini jelas memiliki maksud dan tujuan. Pasien kan berhak memiliki pelayanan ke-sehatan yang berkualitas.
Pertanyaannya, ketika pasien tersebut diputuskan harus rawat inap, sementara klinik yang juga dijadikan rumah hunian. Apalagi kalau pemilik klinik memiliki keluarga yang cukup besar. Anak-anak ribut, jadinya kan pasien tidak tenang. Tidak nyaman,” ulasnya.

Apalagi, kata dia klinik yang ada di Bone sebagian awalnya berasal dari rumah tinggal yang disulap pemiliknya menjadi klinik.

“Tegur mereka (Pemilik klinik) yang diduga melanggar. Jangan sampai dinkes mendukung pelanggaran yang kasat mata,” tandasnya. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Anwar SH MSi kepada RADAR BONE Jumat 24 Februari lalu mengatakan 12 klinik yang beroperasi di Bone tidak melanggar, karena sudah melalui survei sebelum diterbitkan izinnya. “Tentu dari 12 klinik yang ada di Kabupaten Bone ini seperti, Klinik Madani, Ayu Medika, Hapsah, Mitra Abadi Bone, Nur Annisa Al-Islamia, Zahra, Madising, Kasih Ibu, Asri, PTP Nusantara XIV Camming, PTP Nusantara XIV Arasoe dan Klinik Daengkesyah. Sebelum diterbitkan izinnya sudah dilakukan survei, kemudian diberikan rekomendasi.

Jika memang ada yang melanggar aturan, maka tentu instansi yang berwenang tidak menerbitkan izinnya,” kata Anwar saat dikonfirmasi RADAR BONE, Jumat 24 Februari lalu. Apalagi, kata Mantan Camat Bengo ini, di ayat lain di pasar 6 Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 menjelaskan, ketentuan tempat tinggal perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun dan bangunan yang sejenis.

“Makanya klinik yang sudah mengantongi surat izin itu, tentunya sudah sah dan sesuai dengan prosedur. Kecuali setelah beroperasi kemudian ada lagi tambahan bangunannya dan menyalahi aturan, maka itu tentu tidak diperbolehkan, Jika memang ada yang melanggar aturan, maka harus dicabut izinya.,” papar Anwar seraya mengatakan pihaknya selalu melakukan pengawasan dan survei setiap dilakukan perpanjangan izin. “Jika memang ada yang melanggar, tentu tidak akan diberikan surat perpanjangan izin,” bebernya.

Salah seorang pemilik klinik, dr H Anwar mengakui bangunan klinik miliknya dengan bangunan rumahnya memang satu lokasi. Tapi keduanya ditegaskan memiliki bangunan yang berbeda.

Dijelaskan Anwar, ruangan tempat pemeriksaan pasien berpisah dengan rumah yang ditinggali. Selain itu, jalan masuk ke rumahnya lewat samping bangunan klinik, sehingga tidak mengganggu kelancaran pelayanan pasien.
“Klinik kami juga sudah disurvei sebelum diterbitkan surat izinnya dan sampai sekarang belum ada perubahan bangunannya. Berarti itu tentu sudah memenuhi persyaratan, karena izinnya sudah terbit dan memang bangunannya berpisah antara tempat tinggal dengan tempat pemeriksaan pasien,” jelas pemilik Klinik Asri itu.

To Top