Sejumlah Pejabat Terancam Nonjob – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Sejumlah Pejabat Terancam Nonjob

Kabag Organisasi, A Amran saat menghadiri rapat kerja Baleg DPRD Bone, Agustus lalu. Rapat ini membahas organisasi perangkat daerah yang baru.

Penggodokan Organisasi Perangkat Daerah

PENULIS : ROSDIANA SULJA

WATAMPONE, RB—Pemerintah Kabupaten Bone telah mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait organisasi perangkat daerah ke dewan untuk ditetapkan. Ranperda ini telah mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dalam ranperda ini, sejumlah SKPD bakal dilebur dan bergabung dengan SKPD lain. Tak pelak, sejumlah pejabat pun terancam kehilangan posisi strategis alias nonjob.

Beberapa bulan lalu, Pemkab Bone melaksanakan mutasi pejabat secara bergelombang. Namun pergeseran pejabat ini dihentikan sementara karena menunggu hadirnya organi-sasi perangkat daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Diketahui, penggodokan organisasi perangkat daerah sudah berlangsung sejak akhir 2014 silam. Tapi penggodokan baru intens dilakukan sejak PP Nomor 18 Tahun 2016 diberlakukan, Juni lalu. Tak pelak, sejak saat itulah perampingan organisasi ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pejabat. Betapa tidak, jika ranperda yang mengatur organisasi perangkat daerah ini ditetapkan, maka dipastikan ada beberapa pimpinan SKPD yang kehilangan, karena organisasi yang ditempati sebelumnya dilebur, atau bahkan dihapus. Sebut saja untuk SKPD yang digabung, misalnya Kantor Promosi dan Penanaman Modal (KPPM), dan Badan Penyelenggara Perizinan Terpadu (BP2T) yang akan dimerger menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penggabungan organisasi ini notabene akan membuat Kepala KPPM yang saat ini dijabat A Erwin Terwo Pabokori dan Kepala BP2T, A Akbar berebut posisi untuk me-nempati organisasi yang baru.

Demikian juga dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun). Dalam rancangan perda, kedua SKPD ini digabung menjadi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Lagi-lagi, dua pejabat yang ada saat ini, yakni Ir Baharuddin (Kadis Hutbun) dan Ir Sunardi Nurdin (Kadis Pertanian) juga bakal berebut kursi organisasi baru.

Hal serupa bakal terjadi pada SKPD yang dihapus, yakni Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Per-ikanan (DPK) dan Badan Penyu-luh (BP4K). Pejabat yang memimpin ketiga organisasi ini dipastikan bakal kehilangan kekuasaan. Terkecuali, jika mereka digeser memimpin di SKPD lain.
Terkait dengan penggodokan organisasi baru tersebut, pejabat SKPD yang terancam kehilangan jabatan karena SKPD-nya dihapus pun mengaku hanya bisa pasrah.

Seperti yang diungkapkan Kepala Badan Pelaksana Penyu-luh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bone, Ir HA Arsal Achmad MSi kepada RADAR BONE beberapa waktu lalu.
Dia menegaskan dirinya tidak ambil pusing dengan perampingan organisasi tersebut. Dia mengaku berusaha melakukan tugas yang diamanahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
“Jabatan hanyalah titipan, saat ini saya hanya berusaha memberikan yang terbaik sesuai tupoksi saya. Mengenai ke depannya, tergantung pada kebijakan pimpinan,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Bagian Organisasi Setda Bone, Drs A Amran MSi.
“Saya sebenarnya sangat prihatin dengan adanya pe-rampingan SKPD ini, sehingga akan ada pejabat yang bakal kehilangan jabatan. Tapi mau bagaimana lagi karena ini adalah aturan nasional. Lagipula jabatan hanyalah sebuah amanah bukan warisan yang harus ngotot kita pertahankan,” katanya.

Dia pun tak menjamin dirinya kelak bisa mendapatkan posisi jabatan seperti saat ini.
“Struktural organisasi pada Bagian-bagian di Sekretariat Daerah hingga kini belum diputuskan mana yang bisa dipertahankan dan mana yang akan dihapus,” katanya.
Pasalnya, konsep Permen-dagri yang akan mengatur hal itu belum dirampungkan. “Makanya ada persepsi bahwa akan dikembalikan kepada kebijakan daerah masing-masing tetapi diseragamkan dengan struktural organisasi di provinsi sehingga jalur koordinasi lebih mudah,” terangnya. Penetapan ranperda organisasi ini akan dilakukan sebelum penetapan APBD pokok 2017. Dengan demikian, organisasi daerah yang baru sudah terbentuk sebelum akhir tahun ini.

*

To Top