Sejumlah Pejabat Terancam Nonjob – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Sejumlah Pejabat Terancam Nonjob

Bupati Bone, Dr HA Fahsar M Padjalangi memberi sambutan pada rapat paripurna penyampaian LKPj bupati beberapa hari lalu. Bupati tengah menggodok perampingan struktur organisasi perangkat daerah.

WATAMPONE, RB–Pemerintah Kabupaten Bone tengah menggodok perampingan struktur organisasi perangkat daerah. Sejumlah SKPD bakal dilebur dan bergabung dengan SKPD lain. Tak pelak, sejumlah pejabat pun terancam kehilangan posisi strategis alias nonjob.
Pemerintah Kabupaten Bone melalui Bagian Organisasi telah membentuk tim untuk melakukan pembobotan penetapan tipe satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dalam pembobotan ini akan menentukan kelak SKPD yang bertahan dalam struktur organisasi maupun yang dilebur. Perampingan ini dilakukan seiring terbitnya pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
Hal ini ditegaskan Kepala Bagian Organisasi Setda Bone, A Amran saat ditemui RADAR BONE, Minggu, 3 April lalu.
“Tim kami sementara berjalan melakukan pembobotan untuk menentukan tipe SKPD sambil menunggu petunjuk teknis selanjutnya dari pemerintah pusat,” terangnya.
SKPD yang masuk tipe A, kata Amran digawangi seorang kadis, didampingi sekretaris dan empat orang kepala bidang. Kemudian tipe B diisi seorang kadis, sekretaris dan tiga orang kepala bidang. Sedangkan tipe C seorang kadis, tanpa sekretaris dan dua orang kepala bidang.
Dengan penerapan PP itu pula, lanjut Amran maka terdapat beberapa SKPD yang akan digabung. Miisalnya, Kantor Pengelola Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, secara administrasi bisa bergabung ke Dinas PU dan SDA tetapi secara teknis ke Badan Lingkungan Hidup Daerah.
Begitupula dengan Kantor Pemadam Kebakaran akan bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan berubah nama menjadi Badan Trantib. Kemudian Dinas Peternakan akan bergabung dengan Dinas Pertanian. Selain ada yang melebur ke SKDP lain. Beberapa diantaranya beralih ke provinsi dan pusat.
Contohnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) akan diambilalih pemerintah provinsi. Lalu, BP4K dan Badan Kesbangpol akan ditarik oleh pemerintah pusat.
“Namun kegiatan ini tentunya bertahap. Pada April hingga Mei kami tunggu surat dari kementerian tentang nomenklatur, struktur dan tupoksi dari SKPD yang dibentuk.
Selanjutnya akan dilakukan pembahasan hingga Oktober, baru kemudian dibuatkan peraturan daerah,hingga November keluar peraturan bupati,” beber Amran.
Lebih jauh Mantan Camat Dua Boccoe ini mengemukakan, bahwa pekerjaan tim sudah hampir rampung.
“Pembobotan yang kami lakukan sebenarnya sudah hampir rampung, hanya saja ada lagi tambahan lampiran yang mesti dilengkapi misalnya saja khusus di sekretariat, harus dicantumkan jumlah perda yang diterbitkan dan masih berlaku serta apa mengatur tentang apa.
Sementara itu Ketua Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), HA Surya Darma memastikan akan ada beberapa pejabat yang terpaksa kehilangan posisi, karena perampingan organisasi tersebut. “Nantinya memang akan ada beberapa yang kehilangan jabatan, karena organisasi dirampingkan. Sementara ini, tim bekerja untuk menentukan struktur organisasi yang baru,” tutur Sekkab Bone tersebut saat ditemui RADAR BONE usai menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Bone, Rabu 6 April kemarin.
Saat ini dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bone, terdapat sedikitnya 38 SKPD. Terdiri dari 19 dinas, 12 badan dan 7 kantor. Ini belum termasuk kepala bagian dan camat.

rosdianasulja/usmansommeng

To Top