Sekolah di Bone Diduga Bisnis LKS – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Sekolah di Bone Diduga Bisnis LKS

Siswa SMAN I Cina Dibebani Pembayaran LKS Rp255 Ribu

PENULIS : BAHARUDDIN – AGUSTAPA

RADARBONE.CO.ID_CINA–Meski pemerintah sudah menyediakan buku gratis. Namun siswa belum sepenuhnya bebas dari berbagai bentuk pungutan. Salah satunya adalah bisnis Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diduga
dijalankan pihak sekolah.

Siswa SMAN I Cina dibebani biaya pembelian LKS sebesar Rp255 ribu per siswa. Biaya sebesar ini untuk pembelian 13 jenis LKS. Parahnya lagi, jual beli LKS ini ditengarai dikoordinir pihak sekolah. Orangtua siswa pun mengeluhkan praktik bisnis LKS tersebut.

Salah satu orang siswa berinisial HR kepada RADAR BONE mempertanyakan praktik jual beli LKS tersebut. Menurutnya, pembayaran LKS yang terjadi di SMAN I Cina diakui sangat memberatkan. Selain harganya yang mahal, LKS juga cuma dipakai satu semester saja.

“Yang kami tanyakan apakah LKS itu boleh diperjualbelikan di sekolah atau tidak?,” tanya HR. Jika bisnis LKS di sekolah dilarang, maka dia mengharapkan Dinas Pendidikan turun tangan untuk menghentikan hal tersebut. “Kasian kami para orangtua siswa yang selalu terbebani untuk biaya pembelian LKS,” tandasnya.

Kepala SMAN I Cina Drs Muhammad Syahrir yang dikonfirmasi RADAR BONE, Selasa, 23 Mei lalu membenarkan adanya jual beli LKS di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Namun dia menegaskan penjualan LKS itu sifatnya bukan paksaan. “Jadi di sini bagi siswa yang mau saja. Bagi siswa yang tidak mau mengambil, pihak sekolah tidak memaksakan,” ungkapnya.

LKS yang dibeli oleh siswa, kata Syahrir disiapkan koperasi sekolah dan sifatnya untuk peningkatan mutu. Di dalam LKS, sambung Syahrir ada lembar kerja jawaban yang dapat meningkatkan kompetensi siswa. “Jadi bagi siswa yang berminat bisa ambil, namun bagi siswa yang tidak mau, kami tidak paksakan,” tegasnya.
Pengadaan LKS, kata Syahrir tidak bisa diadakan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena sifatnya habis pakai. Berbeda dengan buku paket yang digunakan siswa belajar di dalam kelas, lanjut Syahrir pengadaannya lewat dana BOS.
“Jadi sekali lagi saya tekankan, LKS yang dibeli oleh siswa sifatnya bukan paksaan,” terangnya.
Dia juga meminta kepada orangtua siswa, ketika ada keluhan seperti ini dikoordinasikan ke pihak sekolah. Syahrir menyatakan pihaknya selalu terbuka menerima keluhan orangtua siswa.

“Jadi saya berharap kepada orangtua persoalan seperti ini dikoordinasikan kepada sekolah.
Kalau memang hal itu dianggap memberatkan, jangan dibeli karena LKS itu sifatnya bukan paksaan. Bagi yang sudah terlanjur ambil buku, kalau hal itu memberatkan bukunya dikembalikan saja,” kunci dia.

To Top