Sekolah Harus Patuhi Kuota – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Sekolah Harus Patuhi Kuota

Suasana pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMAN 1 Mare, Senin 27 Juni kemarin. Terkait penerimaan peserta didik baru, sekolah wajib patuhi kuota

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Membeludaknya pendaftar pada sekolah unggulan di wilayah kota mengundang perhatian legislator DPRD Bone. Pihak sekolah diminta konsisten terhadap kuota yang diberikan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2016-2017.

Anggota Komisi IV DPRD Bone, Indra Jaya SE me-ngatakan pihak sekolah tidak boleh terlena dengan membeludaknya pendaftar, sehingga menerima calon siswa baru melebihi kuota.
“Karena jika menerima siswa baru melebihi kapasitas yang dimiliki, nanti ujung-ujungnya meminta pembayaran dari siswa dengan alasan untuk biaya pembangunan sekolah. Padahal masih banyak sekolah yang justru minim pendaftar. Ini perlu pemerataan siswa,” ujarnya, Senin 27 Juni kemarin.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pihak sekolah, termasuk komite sekolah agar tidak menarik pembayaran yang berlebihan terkait sumbangan pembangunan sekolah maupun biaya pakaian seragam.
Anggota Komisi IV lainnya, Muh Ramli menegaskan, jumlah rombongan belajar harus sesuai dengan jumlah ruang kelas yang ada di sekolah. Karenanya pihak sekolah tidak boleh memaksakan untuk menerima calon siswa baru melampaui batas kuota yang diperkenankan.
“Kami siap awasi proses pe-nerimaan siswa baru. Sekolah harus patuh pada kuota mereka,” ungkapnya kepada RADAR BONE Senin 27 Juni kemarin.
Politisi PKS itu menekankan pihak sekolah, agar menyisihkan kuota 20 persen untuk siswa tidak mampu dan harus disertai laporan berkaitan dengan kondisi siswa.
“Ketentuannya pihak sekolah melakukan validasi dengan sistem home visit. Sedangkan dinas akan mengawasi melalui UPTD dan guru. Mungkin seperti itu meka-nismenya,” ujarnya.
Selama ini, penerimaan siswa melebihi kuota seolah sudah menjadi tradisi tahunan di sekolah-sekolah favorit.
Namun disayangkan, kondisi tersebut biasanya disertai dengan pembebanan dana pembangunan ruang kelas baru kepada calon siswa, dengan dalih sumbangan pembangunan.
“Ini yang tidak bisa dibenarkan. Apalagi anggaran pembangunan ruang kelas sudah ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD,” pungkasnya.
Terpisah, Pengamat Pendidikan, Yusdar menilai, perlu pengawasan ketat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2016-2017. Pasalnya, moment penerimaan siswa baru, kata dia kerap dimanfaatkan oknum tak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan secara pribadi.
“Perlu diingatkan agar pe-nerimaan siswa baru sesuai SOP. Apalagi oknum yang tak bertanggungjawab kerap memanfaatkan kondisi PPDB untuk mencari keuntungan pribadi. Untuk itu, perlu kiranya disdik mempelototi pelaksanaan PPDB di masing-masing sekolah,” terangnya.

 

*ASKAR SYAM

To Top