Sembilan Satker KPPN Terima Penghargaan – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Sembilan Satker KPPN Terima Penghargaan

-Terbaik IKPA dan Penyampaian BAR

RADARBONE.CO.ID, WATAMPONE, Sebanyak sembilan satuan kerja (Satker) lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone menerima penghargaan. Kesembilan Satker ini dianugrahi penghargaan atas prestasinya Terbaik dalam Indeks Kinerja Pelaksanan Anggaran (IKPA) Semester I 2019 dan terbaik dalam Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Data Rekening Semester I Tahun 2019.

Untuk Kategori Satker dengan pagu di atas Rp10 miliar, Terbaik I diraih oleh Polres Soppeng. Menyusul Terbaik II diraih oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone dan Terbaik III diraih oleh Lembaga Pemasyarakatan Watampone. Sedangkan untuk Kategori Satker dengan pagu di bawah Rp10 miliar, Terbaik I diraih oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng, menyusul Terbaik II diraih oleh Pengadilan Agama Watansoppeng dan Terbaik III diraih oleh KPPN Watampone sendiri.

Sementara penghargaan Satker terbaik dalam Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Data Rekening sampai Semester I Tahun 2019 diraih oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, menyusul Terbaik II diraih oleh Pengadilan Negeri Sengkang dan Terbaik III diraih oleh Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.

Piagam penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman bertempat di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone, Rabu, 07 Agustus 2019 lalu.

Selain penyerahan penghargaan kepada Satker, juga diadakan evaluasi atas pelaksanaan rekonsiliasi oleh Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal, Sri Hardini.
Dimana dalam rekonsiliasi tersebut, Sri Hardini menekankan kepada Satker agar menjaga keakuratan data yang akan dilakukan rekonsiliasi melalui aplikasi e-Rekon, dan evaluasi pelaksanan anggaran Semester I 2019 oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Rosdiana.

“Harapannya adalah agar Satker lebih memperhatikan 12 indikator dalam penilaian IKPA sebagai wujud pengelolaan anggaran yang baik,” ujarnya.

Sementara Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman menegaskan kembali, bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), terhadap seluruh pelayanan kepada stakeholder tidak dikenakan biaya atau Zero Cost.

“Untuk itu diharapkan seluruh mitra kerja dapat mendukung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan tidak memberikan sesuatu berupa apapun kepada pegawai,” tandasnya. (*)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top