Siap-siap, Pasang Baruga Tanpa Izin, Kena Denda Rp1 Juta – Radar Bone

Radar Bone

Berita Utama

Siap-siap, Pasang Baruga Tanpa Izin, Kena Denda Rp1 Juta

Rapat kerja pansus II DPRD Bone membahas tiga rancangan peraturan daerah, salah satunya rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

WATAMPONE, RB–Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bone, mulai menggodok rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Di ranperda tersebut mengatur banyak aspek, salah satunya soal besaran denda yang diberlakukan bagi oknum yang melanggar perda.
Bahkan besaran denda yang diatur dalam ranperda tersebut, sempat menjadi perdebatan dikalangan legislator dan tim pemrakarsa.
Termasuk besaran denda yang dipatok untuk pemasangan baruga di badan jalan tanpa izin.
Sekretaris Satpol PP, Andi Mappangara menegaskan, pihaknya selama ini kesulitan melakukan tindakan tegas, dikarenakan tidak adanya payung hukum yang mengatur. Mappangara menambahkan, diperlukan upaya-upaya sistematis dalam rangka menghindari timbulnya benturan-benturan nilai dan kepentingan, yang berpotensi melahirkan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
“Olehnya itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan penataan yang berorientasi pada terwujudnya tertib aktivitas yang dibuat dalam bentu standariasi nilai yang pelaksanaannya bersifat mengatur, mengikat dan memaksa,” jelasnya.
Pada skala kabupaten lanjut dia, standariasi nilai tersebut memungkinkan apabila dibuat dalam bentuk kaedah-kaedah hukum, sebagai upaya subtansi dari suatu peraturan daerah.
“Dengan demikian, untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka perlu adanya peraturan daerah yang dapat dijadikan sebagai landasan operasional dan landasan subtansional, dalam mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Bone,” pungkasnya.
Produk hukum tersebut lanjut dia, akan menjadi landasan Satpol PP dalam melakukan penindakan.
“Artinya, Satpol PP melakukan tindakan, atas izin bupati. Jadi, perda ini menjadi acuan Satpol PP dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar perda,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota pansus, Hj Mintayu Syamsuddin menegaskan perlu penjabaran kongkrit mengenai pelanggaran yang dimaksud.
“Misalnya pemasangan baruga, apakah yang didenda adalah mereka yang memasang baruga menutupi seluruh badan jalan, ataukah pemasangan baruga yang hanya menutup separuh badan jalan,” kata Mintayu.
Anggota pansus lainnya. Abulkhaeri mendukung, besaran denda yang tertuang dalam ranperda tersebut.
“Saya sependapat jika yang didenda adalah mereka yang memasang baruga, menutup semua badan jalan tanpa seizin pemerintah daerah. Karena selama ini, pemasangan baruga yang menutup seluruh akses jalan, sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintasn,” terang politisi Partai Nasdem itu.

EDITOR : ASKAR SYAM

To Top