Simak Kriteria Dari BPK Saat Penilaian LKPD – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Simak Kriteria Dari BPK Saat Penilaian LKPD

SINJAI TARGET WTP

PENULIS : LUKMAN SARDY

RADARBONE.CO.ID – SINJAI–Bupati Sinjai, HM Sabirin Yahya menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016, di Aula BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis 6 April kemarin.
Selain Kabupaten Sinjai, tiga kabupaten lainnya, yakni Soppeng, Jeneponto dan Luwu Timur turut menyerahkan LPKD-nya. Penyerahan Laporan ini dimulai dengan penandatanganan berita acara serah terima laporan keuangan pemerintah daerah.

LKPD diterima langsung Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan Endang Tuti Kardiati.
Dalam sambutannya, Endang menyebutkan, setelah menerima laporan tersebut, maka terhitung sejak hari itu, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan akan segera menugaskan para pemeriksa terbaiknya, untuk melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan yang dimaksud.

“Dalam melakukan pemeriksaan, BPK memiliki standar yang digunakan secara ketat oleh para pemeriksa, yaitu standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN,” ujar Endang. Endang menyebutkan empat kriteria yang menjadi acuan dalam pemeriksaan, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan, efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut kata Endang, maka opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK terdiri dari empat jenis yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Terpisah, Bupati Sinjai, HM Sabirin Yahya didampingi wakil bupati, H Ambo Dalle saat menyerahkan LKPD menegaskan, optimismenya mampu meraih opini WTP. Bupati mengatakan, selama ini bersama wakil bupati, terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Penyerahan Laporan ini, dimulai dengan penandatanganan berita acara serah terima laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya laporan tersebut akan diperiksa lebih lanjut untuk mendapatkan penilaian (Opini), berdasarkan kesesuaian terhadap standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektifitas SPI.

Sekedar diketahui pada tahun anggaran 2015 sesuai data BPK RI, sebanyak 17 pemerintah daerah termasuk pemprov yang mendapatkan opini WTP. Sebanyak 5 pemda yang mendapat opini WDP, dua pemda mendapatkan opini tidak wajar dan satu pemda mendapatkan opini TMP.

*

Click to comment
To Top