Siswa di Bone Dibebani Biaya Perpisahan – Radar Bone

Radar Bone

Uncategorized

Siswa di Bone Dibebani Biaya Perpisahan

Dugaan Pungutan di SMAN 1 Bone

PENULIS : AGUSTAPA

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melarang pungutan terhadap peserta didik melalui Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Namun faktanya, komite sekolah masih membebani siswa dengan berbagai alasan.

Salah satunya Komite SMAN 1 Watampone diduga melakukan pungutan kepada orangtua siswa dalam rangka pelaksanaan perpisahaan siswa kelas XII sebesar Rp200 ribu. Dugaan pungutan itu diperkuat dengan surat penyampaian kepada orangtua siswa yang ditandatangani Ketua Komite Drs Syafruddin Madjid, Sekretaris Komite Andi Kadir, SH dan mengetahui Kepala SMAN 1 Watampone Drs Massepirang, MSi.

Dalam surat penyampaian itu, disebutkan bahwa berdasarkan hasil keputusan komite bersama dengan orangtua siswa tanggal 10 April 2017 telah disepakati bantuan perpisahan siswa kelas XII tahun pelajaran 2016/2017 sebesar Rp200 ribu. Adapun batas akhir pembayaran yang telah disepakati sampai tanggal 30 April lalu.
Dalam surat ini, selain memberi batasan waktu pembayaran, pihak komite juga mengingatkan bukti pembayaran diperlihatkan saat pengambilan ijazah.

Salah seorang siswa kelas XII SMAN 1 Watampone, Isma yang dikonfirmasi RADAR BONE membenarkan adanya biaya perpisahan sebesar Rp200 ribu. Namun dia juga belum bisa memastikan batas waktu pembayarannya karena tidak terlalu memperhatikan isi surat dimaksud. “Saya belum bisa pastikan kapan batas akhir pembayarannya. Akan tetapi, pada potongan surat itu, bukti setoran pembayaran wajib dibawa ketika pengambilan ijazah. Jadi berarti kalau tidak ada potongan ini, kami tidak bisa mengambil ijazah,” ungkapnya.

Kepala SMAN 1 Watampone Drs Massepirang, MSi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 20 April lalu tak menampik adanya biaya perpisahan yang dibebankan ke orangtua siswa. Namun hal itu ia serahkan sepenuhnya ke komite sekolah.

“Saya hanya sebatas mengetahui saja. Masalah pembayaran perpisahan saya serahkan ke komite sekolah. Kami para guru tidak ada sangkut pautnya di situ (Pembayaran),” tandasnya.

Sekretaris Komite SMAN 1 Watampone Andi Kadir, SH mengatakan biaya perpisahan yang dibebankan kepada orangtua siswa tidak ada sangkut pautnya dengan guru di sekolah. “Jadilah kamilah dari pihak komite yang mengkoordinir langsung dana perpisahan itu. Karena memang sekolah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dana itu,” ungkapnya.

Namun sebelum pembayaran perpisahan itu dikoordinir oleh komite, kata Kadir telah diawali dengan rapat bersama orangtua siswa. Pada rapat itu, sambung Kadir telah disepakati dan ditetapkan biaya perpisahan siswa. “Jadi keputusan ini telah kami rapatkan. Bagi orangtua yang tidak hadir, kita anggap sudah menyetujui hasil rapat yang ada, karena didalam surat tersebut kami tulis bahwa, bagi orangtua siswa yang tidak mengikuti rapat, berarti juga sudah ikut menyetujui hasil rapat yang ada,” ungkap Kadir.

Lanjut, dia sesuai hasil rapat disepakati biaya perpisahan setiap orangtua siswa, yakni Rp200 ribu. “Bantuan itu tidak hanya semata-mata untuk biaya perpisahan saja, akan tetapi juga sebagai biaya pengadaan barang juga jika ada lebihnya,” jelasnya.

Setelah ada kesepakatan, lanjut Kadir barulah pihaknya menindaklanjuti dengan cara melayangkan surat penyampaian kepada orangtua siswa dengan batas akhir yang telah ditentukanm, disertai dengan potongan bukti setoran bantuan perpisahan.

“Di surat penyampaian itu tertera bahwa batas pembayaran sampai 30 April. Dan kalau ada siswa yang belum melunasi sampai tanggal sekian, yah kami berikan kebijakan sesuai dengan alasan yang kami terima,” ungkapnya.
“Mengenai potongan bukti pembayaran harus dibawa ketika waktu pengambilan ijazah itu benar adanya,” tambahnya.

Biaya perpisahan ini, lanjut Kadir sifanya tidak pukul rata. Bagi orangtua siswa yang tidak mampu tetap diberikan kebijakan, namun harus diserta dengan alasan yang jelas. “Kalau dia tidak mampu, harus ada surat keterangan tidak mampu, dan ada kartu KIS-nya,” bebernya.

Larangan pungutan di sekolah sudah diatur secara tegas dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pada pasal 10 ayat 2 disebutkan, penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

“Perbedaan antara sumbangan dan pungutan sebagaimana yang dimaksud dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Yang dimaksud dengan pungutan itu adalah partisipasi orangtua siswa yang ditentukan waktunya, jumlah dana setiap orangtua siswa sama dan tidak ada toleran bagi orangtua siswa dan terkoordinir. Sedangkan sumbangan itu sifatnya gotong royong dan tidak mengikat serta tidak ditentukan jumlahnya dan bisa berupa benda,” ungkap Dr Sukirman, MPd, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saat mensosialisasikan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada acara Bimtek Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Bone, Sabtu, 15 April lalu.

*

Click to comment
To Top