SKTM Tak Berlaku Untuk Pelayanan BPJS Kesehatan. Masyarakat Miskin Yang Belum Terdaftar BPJS Harus Masuk Pasien Swasta – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

SKTM Tak Berlaku Untuk Pelayanan BPJS Kesehatan. Masyarakat Miskin Yang Belum Terdaftar BPJS Harus Masuk Pasien Swasta

PENULIS : ASKAR SYAM

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau rekomendasi Dinas Sosial terhadap warga tidak mampu dalam mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan sudah tak berlaku. Pemda pun diminta segera menanggung mereka melalui APBD.

Warga tidak mampu yang belum memiliki kartu kepesertaan JKN-KIS kini gigit jari. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Sosial dalam mendapatkan pelayanan JKN-KIS ketika berobat di puskesmas atau di rumah sakit dinyatakan sudah tak berlaku. Tidak berlakunya SKTM ini terhitung mulai 1 Januari 2019.

Pihak BPJS Kesehatan Watampone melalui Kabid, SDM, Umum dan Komunikasi Publik, Ndary Cahya mengungkapkan sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang dituangkan ke dalam peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terkait rekomendasi Dinas Sosial dinyatakan sudah tidak berlaku. Hal ini, kata Ndary sudah disampaikan ke Dinas Sosial dan ditembuskan ke bupati dan dinas kesehatan. “Dengan demikian untuk masyarakat miskin dan kurang mampu koordinasi dengan pemda,” ungkap Ndary melalui grup Media Pers BPJS Kesehatan Watampone, Selasa, 8 Januari lalu.

Lanjut Ndary, selama ini rekomendasi Dinsos digunakan untuk pendaftaran mandiri yang langsung aktif, tanpa menunggu 14 hari. “Itu ditujukan untuk orang-orang yang kurang mampu yang sedang dirawat inap. Benar-benar kurang mampu dan dalam satu KK belum ada yang terdaftar JKN. Sesuai dengan Pepres Nomor 82 Tahun 2018 untuk pendaftaran peserta mandiri tidak berlaku lagi rekomendasi dinsos tersebut,” jelas Ndary.

Adapun pengaturan mengenai masyarakat miskin, sambung Ndary dikoordinasikan dengan pemda untuk mendaftarkan warganya yang benar-benar mampu. “Hal ini sebenarnya kita pahami untuk keberlangsungan JKN dan menumbuhkan kesadaran bahwa mendaftarkan peserta selagi sehat dan yang masyarakat miskin didaftarkan oleh pemda, sehingga benar-benar tepat sasaran,” kunci Ndary.

Menindaklanjuti penghapusan SKTM dalam pelayanan BPJS Kesehatan tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Bone menggelar rapat kerja dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD Tenriawaru Watampone. Raker ini sekaligus menindaklanjuti adanya Peraturan BPJS kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang administrasi kesehatan dalam program jaminan kesehatan, yang salah satu poinnya mengatur tidak lagi berlakunya rekomendasi dinas sosial bagi pasien yang bukan peserta JKN-KIS ketika dirawat di rumah sakit atau puskesmas.
Komisi IV menegaskan peraturan tersebut akan menyulitkan masyarakat kurang mampu.

“Rekomendasi dinsos tak berlaku lagi. Ini kita kritik, karena banyak aspirasi masyarakat yang menuntut agar rekomendasi tersebut tetap berlaku,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Bone, Syamsul Bahri usai rapat kerja, Senin, 14 Januari kemarin.

“Jadi masyarakat kurang mampu yang belum mengantongi BPJS, ketika masuk rumah sakit, itu akan terdaftar sebagai pasien swasta. Aturan ini bagi kami, akan menyulitkan masyarakat kurang mampu, karena banyak dari mereka yang sampai saat ini belum terdaftar sebagai peserta BPJS,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS kesehatan Cabang Watampone, Hartono Purba menyebutkan aturan tersebut mulai berlaku Januari 2019.

“Untuk rekomendasi dinas sosial mendaftarkan peserta mandiri dan aktif hari itu juga itu tidak lagi berlaku setelah adanya perpres dan peraturan bpjs,” ujarnya.

Namun tegas Hartono, untuk pendaftaran peserta PBI baru, pihaknya tetap melayani. Ia pun mendorong pemerintah daerah mengakomodir warga tidak mampu menjadi peserta JKN-KIS yang dibiayai melalui APBD.

“Kita berharap pemerintah daerah untuk mempercepat pendataan dan pendaftaran masyarakat tidak mampu menjadi peserta BPJS yang ditanggung APBD,” pungkasnya.
Sementara pihak Dinas Kesehatan melalui Kabid Layanan Kesehatan (Yankes), Mardang SKM membeberkan total kuota PBI Kabupaten Bone sebanyak 3 ribu jiwa.

“Itu sisa kuota 2018. Kalau kuota untuk 2019 belum ada. Kuota yang 2018 dulu yang kita habiskan,” kuncinya
Rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Saipul, turut dihadiri Direktur RSUD Tenriawaru Watampone, dr Hj Nurminah A Yusuf MARS dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, dr Hj A Khasma Padjalangi MKes.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top