Stakeholder Pendidikan di Bone Menolak – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Stakeholder Pendidikan di Bone Menolak

Aktivitas belajar mengajar disalah satu sekolah di Kota Watampone, Kabupaten Bone, Sulsel

Wacana Penerapan Full Day School

PENULIS : ASKAR SYAM – AGUSTAPA

WATAMPONE, RB–Wacana penerapan sekolah sehari penuh (Full Day School) yang digelindingkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhajir menuai kritik berbagai kalangan, tak terkecuali di daerah ini. Sejumlah pihak yang terkait pendidikan, termasuk Komisi IV DPRD Bone secara tegas menolak kebijakan tersebut diberlakukan.

Ketua Komisi IV DPRD Bone, A Ryad Baso Padjalangi menegaskan, tidak semua sekolah cocok dengan penerapan full day school.
Ryad menegaskan, full day school hanya cocok untuk anak yang berada di kota besar, yang mayoritas kedua orang tuanya sibuk dengan berbagai pekerjaan. Penerapan sekolah sehari penuh, kata dia juga efektif jika fasilitas di sekolah memadai.

“Jangan samakan Jakarta dengan Bone. Di sini masih banyak sekolah yang fasilitasnya belum memadai. Saya tegaskan saya tidak sepakat jika full Day School diterapkan,” tegas Politisi Partai Golkar itu.
Ketua KNPI Bone ini menambahkan, penerapan program FDS terhadap sekolah yang fasilitasnya tidak memadai, hanya akan membuat siswa depresi.  “Jika sekolah pengap, sempit, disuguhkan banyak mata pelajaran, anak akan depresi,” pungkasnya.
Ryad menegaskan, hal tersebut akan segera dibicarakan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Praktisi Pendidikan Yusdar berpendapat sama. Yusdar mencontohkan, sekolah yang ada di pedesaan yang warganya rata-rata berprofesi sebagai petani akan menimbulkan permasalahan tersendiri.
“Sepulang sekolah, mereka membantu orang tuanya di sawah. Sekolah harusnya bisa menjawab tantangan kebutuhan publik,” jelasnya.Olehnya itu, Yusdar menilai penyeragaman konsep pendidikan menjadi full day school tidak akan efektif. Karena suasana, sarana prasarana, dan kebutuhannya berbeda apalagi bagi anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah.

“Jika full day school diberlakukan, mereka akan pulang malam. Karena sampai sekarang, masih ada beberapa sekolah di Bone, yang akses sekolah ke rumah jauh. Lapri, Tellu Limpoe, Ponre dan Bontocani misalnya. Di sana masih ada anak yang harus menempuh perjalanan jauh ke sekolah,” pungkasnya.

Akademisi STKIP Muhammadiyah Bone Dr Muh Safar, SPd, MPd menilai wacana FDS yang dilontarkan Mendikbud baru perlu diawali tahap uji coba. Kebijakan itu, kata dia tak bisa dilaksanakan secara umum. “Kalau memang program tersebut bagus, maka barulah ditindaklanjuti ke seluruh sekolah,” ungkapnya.

Menurut dia, sekolah sehari penuh memerlukan tahapan persiapan, yaitu mental para pendidik dan siswa. Selain itu, harus melihat kesiapan fasilitas dan pelayanan satuan pendidikan. “Artinya sekolah minimal harus menyiapkan kebutuhan guru selama di sekolah termasuk siswa,” ujarnya.

Suara penolakan juga datang dari komite sekolah dan kalangan guru. Ketua Komite Sekolah, Andi Sulam Mangampara berpendapat penerapan FDS diyakini akan memberatkan siswa. “Bayangkan saja, anak-anak harus belajar dari pagi sampai sore tentu itu akan berdampak pada kesehatan anak-anak kita,” ungkap Ketua Komite SMAN 4 Watampone itu.
Secara pribadi, kata dia dirinya tidak setuju wacana kebijakan diterapkan.

“Prinsip saya, lebih baik bekerja satu jam daripada harus berpikir satu menit. Kalau bekerja satu jam dapat menyegarkan otot-otot, kalau berpikir satu menit bisa menguras otak,” ungkapnya.
Salah seorang guru Suhaeni mengatakan yang perlu dikaji dari rencana penerapan sekolah sehari penuh itu adalah kesiapan siswa dan guru. “Karena kapan guru maupun siswa tidak siap dengan program tersebut, maka tentu apa yang kita ingin capai juga tidak bisa terwujud,” ungkapnya.

*ASKAR SYAM

To Top