Status Sejumlah SKPD di Bone ‘Menggantung’ – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Status Sejumlah SKPD di Bone ‘Menggantung’

Tm Pansus DPRD Sulsel saat membahas mengenai Ranperda pembentukan dan susunan perangkat daerah dalam kunker di Kabupaten Bone, Jumat 19 Agustus kemarin.

Transisi Pembentukan Kelembagaan Baru

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Tim Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang diketuai Dr HAM Yagkin Padjalangi Apt MKes melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bone khusus membahas ranperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Jumat 19 Agustus kemarin.  Yagkin datang bersama anggota pansus lainnya, Yusran Sofyan SE, Drs HA Mangunsidi M MSi, A Nurhidayati Zainuddin S.Sos SE MSi dan H Ikrar Kamaruddin.

Pertemuan antara pansus DPRD Sulsel dengan jajaran Pemkab Bone itu digelar di aula Kantor DPKAD Bone Lantai II Jl A Mappanyukki. Pertemuan dipimpin Wakil Bupati Bone, Drs H Ambo Dalle MM.
Pada kesempatan tersebut, Tim Pansus tersebut menyerahkan draft Ranperda dan Naskah Akademik Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Sebenarnya pembentukan organisasi baru dan pengalihan kewenangan beberapa SKPD berat hati kami terima karena tentunya akan membuat belanja pegawai Pemprov yang akan membengkak ditambah lagi mengingat dampak psikologis kepada pejabat. Belum lagi perubahan ini membuat kalang kabut karena harus diselesaikan rancangannya segera karena jika nomenklaturnya terlambat maka akan berpengaruh pada raihan opini WTP yang telah kita raih,” ungkap A Yagkin Padjalangi.

Senada dengan pernyataan Anggota DPRD Sulsel dari partai Golkar itu, Wabup Bone juga menyatakan berat untuk melimpahkan kewenangan beberapa SKPD, seperti Dinas Kelautan Perikanan, Dinas ESDM, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan Kehutanan, Dinas Kehutanan, Bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan.

“Kami berharap SKPD yang diambilalih, tetap dibentuk Unit Pengelola Teknis (UPT) cabang dinas. Misalnya Cabang Dinas Pengelolaan Tambang Golongan C. Karena kalau dikelola sepenuhnya provinsi, maka warga tentu kerepotan mengurus izin. Demikian juga dengan Kehutanan. Wilayah hutan di Bone ini sangat luas dan jika tidak diawasi dengan baik maka rawan terjadi perambahan, begitu pula dengan perikanan,” ungkapnya.

Salah satu hal yang menjadi pertanyaan para peserta pertemuan di tempat itu, yakni masih adanya beberapa SKPD yang statusnya dalam transisi alias ‘Menggantung’.
Misalnya saja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dipertanyakan Kepala DPKAD Bone, A Fajaruddin. “Status Badan Kesbang ini bagaiman nanti apakah ditarik ke pusat atau tetap di daerah, karena tidak termuat dalam draft Ranperda sehingga harus menunggu PP tersendiri,” tanyanya.

Begitu pula dengan RSUD Tenriawaru yang bertipe B dan 38 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bone dipertanyakan Kabag Organisasi, A Amran. “RSUD Tenriawaru selama ini menjadi rujukan dari Puskesmas dan juga rumah sakit kabupaten sekitar. Jika diambilalih provinsi, maka akan ribet dengan persoalan pembayaran klaim BPJS Kesehatannya,” ungkapnya.

*ASKAR SYAM

To Top