Subsidi Transportasi Pupuk Mubazir – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Subsidi Transportasi Pupuk Mubazir

Petani berkumpul di salah satu pengecer dalam kota untuk menebus pupuk. Sementara itu petani di Desa Pattuku menebus pupuk di atas HET.

Petani di Bontocani Beli Pupuk di Atas HET

PENULIS : ASKAR SYAM – BAHARUDDIN

WATAMPONE, RB—Sudah memasuki tahun keempat, Peme-rintah Kabupaten Bone mengalokasikan anggaran subsidi transportasi pupuk. Namun demikian, petani masih saja mendapatkan pupuk jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).  Anggaran transportasi pupuk awalnya diperuntukkan bagi tiga kecamatan terpencil pada 2014, yakni Tellu Limpoe, Bontocani dan Ponre. Seba-nyak Rp2 miliar, dana dialokasikan dalam APBD untuk program subsidi transportasi pupuk tersebut.

Khusus untuk Tellu Limpoe dan Bontocani masing-masing mendapat jatah Rp750 juta. Sedangkan Kecamatan Ponre sebanyak Rp500 juta. Dengan perincian, yakni maksimal Rp50 ribu per zak dan minimal 15 ribu untuk Kecamatan Tellu Limpoe dan kecamatan Bontocani. Sementara Kecamatan Ponre maksimal Rp40 ribu dan minimal 15 ribu perzak. Ada 31 desa yang mendapat jatah dana transportasi ini yang tersebar di tiga kecamatan tersebut.

Dana transportasi pupuk meningkat setiap tahun dan wilayah sasaran pun bertambah. Mulai tahun 2016, anggaran transportasi pupuk dinaikkan menjadi Rp5 miliar dan menjangkau 25 kecamatan alias minus kecamatan kota, seperti Tanete Riattang dan Tanete Riattang Timur. Kemudian di tahun 2017, pemkab kembali menganggarkan subsidi transportasi pupuk di APBD sebesar Rp5 miliar. Hanya saja, penambahan anggaran subsidi transportasi pupuk ini tergolong mubasir. Pasalnya alokasi tahun 2016 saja, tidak terserap habis.

Hingga Desember 2016, realisasi serapan anggaran cuma mencapai 60%. Itu artinya masih ada tersisa Rp2 miliar dana belum sampai ke kelompok tani.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bone, Sunardi Nurdin mengatakan masih banyaknya anggaran transportasi pupuk yang belum terserap disebabkan kelompok tani yang tidak menyetor bukti laporan pertanggungjawaban.

“Pencairan dana transportasi itu sangat rumit, sehingga masih ada beberapa kelompok tani yang belum menyetor pertanggungjawabannya. Karena penggunaan uang itu harus betul-betul akurat datanya baru bisa dicairkan,” jelas Sunardi kepada RADAR BONE beberapa waktu lalu.

Pemberian subsidi transportasi pupuk ini dimaksudkan untuk membantu petani mendapatkan pupuk yang terjangkau sesuai harga eceran tertinggi (HET). Namun fakta di lapangan, hingga kini petani masih membeli pupuk jauh di atas HET.

Petani di Desa Pattuku Kecamatan Bontocani misalnya, mendapatkan pupuk di kisaran harga Rp125 ribu hingga Rp135 ribu. Demikian pula dengan petani di Bontojai dan Ere Cinnong. “Di Ere Cinnong malah petani cuma menerima dana subsidi transportasi pupuk. Tapi pupuknya tidak ada. Padahal petani sangat butuh pupuk,” tutur Bahri, salah seorang warga.

Lanjut dia, karena terdesak, tak jarang petani membeli pupuk di Maros karena suplai pupuk ditingkat lokal tidak ada. “Jadi, sebenarnya mubazir saja dana transportasi pupuk itu, karena pupuknya yang tidak ada,” terang Bahri.
Kasi Pupuk Dinas Pertanian Kabupaten Bone, Darman yang dikonfirmasi RADAR BONE Senin 16 Januari kemarin mengungkapkan jumlah kuota pupuk yang diperuntukkan ke kelompok tani ditentukan pemerintah pusat sesuai dengan anggaran yang disediakan.

“Pupuk yang bersubsidi itu juga disediakan dana transportasi sebesar Rp5 miliar dan diperuntukkan sebanyak 25 kecamatan. Dimana kecamatan dalam kota seperti Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur tidak disediakan, karena dekat dengan pengecer. Tapi tidak semua juga kelompok tani di Kecamatan lainnya mendapatkan dana transportasi. Tergantung dari jauhnya lokasi dengan agen, tapi kecamatan yang jauh, se-perti Kecamatan Bontocani semua kelompok tani mendapatkan dana transportasi,” katanya.

Lanjut dia jika ada pengecer menjual di atas HET, maka itu pelanggaran, karena seharusnya kelompok tani yang menjemput pupuk di pengecer, karena sudah ada dana transportasi yang disediakan. Jika dana subsidi transportasi pupuk belum cair, kata Darman maka ketua kelompok tani mencatat saja dulu.

Namun demikian, kata dia harga pupuk ke petani tidak boleh melampaui HET. Dijelaskan Darman, pupuk urea misalnya, harga eceran ter-tingginya, yakni Rp90.000 per karung. Kemudian SP3 HET-nya Rp100.000 per karung, ZA Rp70.000 per karung, dan NPK Rp115.000 per karung.

“Jika ada yang menjual di atasnya padahal mereka juga menerima dana transportasi, berarti melanggar. Apalagi jika pengecer yang mengantarkan ke kelompok tani, berarti dana transporta-sinya itu harus diberikan kepada pengecer. Kemudian harga yang diperuntukkan ke petani tidak boleh lebih dari harga eceran tertinggi,” terangnya.
Darman menambahkan kebutuhan pupuk untuk tahun 2017 sebanyak 68.355 ton terdiri dari pupuk urea, SP3, ZA, NPK dan pupuk organik.

Pupuk sebanyak itu untuk memenuhi kebutuhan luas lahan persawahan 110.760 hektar. Ini terbagi atas sawah beririgasi 43.509 hektar, sawah tadah hujan 65.331 hektar dan lahan sawah pasang surut atau yang menggunakan air laut dan air tawar seluas 1.896 hektar.

Praktisi Sosial, Darmawansyah mendesak pemerintah daerah agar mengkaji ulang kebijakan penyaluran anggaran transportasi pupuk.

Bahkan kalau perlu, anggaran tersebut disalurkan langsung ke kelompok tani. “Jadi sasarannya tepat dan pengawasannya perlu diperketat. Jangan petani dikorbankan dengan membeli pupuk terlalu mahal, padahal sudah dianggarkan untuk biara transportasi pupuk,” pungkasnya.
Darmawansyah menilai anggaran subsidi transportasi pupuk yang mencapai miliaran rupiah hanya mubasir. Karena fakta di lapangan, petani tetap menebus harga pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Tak hanya itu setiap tahun, dana transportasi pupuk tersebut tak pernah tersalur tuntas. Me-lainkan selalu menyisakan saldo. Tahun lalu, realisasi dana yang terserap cuma mencapai 60%. “Jadi terkesan mubazir. Karena petani juga membeli pupuk di atas HET. Kemudian dana tidak terserap habis,” kunci dia.

To Top