Target 1,89 T, Terealisasi Rp1,87 T, LKPj Bupati Digodok Pansus – Radar Bone

Radar Bone

slider utama

Target 1,89 T, Terealisasi Rp1,87 T, LKPj Bupati Digodok Pansus

WATAMPONE, RB-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bone, Tahun Anggaran 2015, Jumat 1 April kemarin.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya MM itu, dihadiri langsung Bupati Bone, Dr HA Fahsar M Padjalangi MSi sekaligus menyerahkan dokumen LKPj untuk selanjutnya dibahas ditingkat pansus.
Dalam sambutannya, bupati menyebutkan, realisasi pendapatan daerah Tahun 2015, mencapai Rp1,870 triliun lebih atau 98,52 persen, dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,898 triliun lebih.
“Dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,534 triliun, terdapat peningkatan sebesar Rp335 miliar lebih atau 21,86 persen,” ungkap bupati.
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 lanjut bupati, dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan pemerintahan serta pembangunan. Dimana secara umum kata Fahsar, dapat terlaksana dengan baik dan mencapai keberhasilan yang cukup memuaskan. “Disamping itu, pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, koperasi dan pembangunan di sektor lainnya terus digenjot. Termasuk pembangunan disektor SDM (Sumber Daya Aparatur Manusia) di Kabupaten Bone,” imbuhnya.
Keberhasilan itu lanjut bupati, bisa diraih karena kondisi dan situasi daerah yang berlangsung kondusif. “Disamping itu, tetap terjalinnya hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak, khususnya hubungan antara eksekutif dan legislatif sebagai penyelenggara pemerintahan. Demikian pula suasana kehidupan antar umat beragama dan kemasyarakatan yang berinteraksi secara harmonis, dinamis dan penuh toleransi,” terangnya.
Ketua DPRD Bone, Drs A Akbar Yahya menambahkan, subtansi materi dan penyusunan LKPj masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
Akbar menyebutkan, LKPj bupati akan dibahas ditingkat pansus. “Hasil dari rapat pansus nantinya, akan melahirkan rekomendasi yang kemudian disampaikan ke pemerintah daerah. Tujuaannya, agar kinerja pemerintah daerah nantinya, lebih baik lagi,” terangnya.
Usai rapat paripurna penyerahan LKPj bupati, dilanjutkan rapat paripurna khusus untuk memilih ketua panitia khusus (Pansus) DPRD yang akan membahas laporan kinerja pertanggungjawaban bupati.
Pada rapat tersebut, diputuskan secara aklamasi, HAM Amin Mangunsara selaku ketua pansus, didampingi H Saipullah selaku wakil ketua pansus.

askarsyam

To Top