Tegakkan Perda Ternak – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Tegakkan Perda Ternak

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Setelah ditetapkan empat bulan lalu, Perda Penertiban Hewan terkesan jadi simpanan koleksi. Perda yang menghabiskan anggaran ratusan juta dalam pembuatannya, hingga kini belum juga diterapkan. Ternak sapi bebas berkeliaran dalam kota tanpa ada penertiban. Sapi berkeliaran dalam kota sudah menjadi pemandangan biasa. Hampir setiap pagi ditemukan beberapa ternak sapi menyusuri jalan-jalan strategis dalam kota. Bahkan, tak jarang berkeliaran hingga sekitar taman bunga dan rujab bupati.
Pemandangan ini sudah berlangsung lama. Atas kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Bone pun menerbitkan peraturan daerah yang mengatur soal penertiban ternak. Setelah dibahas sekira setengah tahun, perda penertiban ternak ini pun ditetapkan pada Rabu, 10 Agustus lalu.

Perda ini ditertibkan bersama dua perda lainnya, yakni perda pembentukan, perubahan dan penghapusan status desa dan perda pembangunan dan pendayagunaan aset desa.  Dalam perda penertiban hewan ternak ini mengatur sanksi bagi pemilik ternak yang membiarkan ternak miliknya berkeliaran di ruang publik.

Tak tanggung-tanggung sanksinya Rp5 juta per sapi yang berkeliaran. Meski sanksi terbilang berat. Namun pemilik ternak tetap saja membiarkan ternak miliknya berseliweran dalam kota. Sebaliknya, aparat penegak perda juga tak bergerak, meski alas hukum untuk bertindak sudah ada.

Banyaknya ternak liar berkeliaran di Kota Watampone, membuat legislator gerah. Betapa tidak, pembahasan perda tidak hanya menghabiskan energi dan pemikiran wakil rakyat, tapi juga anggaran yang besar. Anggota DPRD Bone, H Saipullah Latief menegaskan, Satpol PP sebagai lembaga penegak perda sangat lamban bergerak. Padahal lanjut dia, sudah ada perda yang disahkan yang mengatur sanksi bagi warga yang ternaknya berkeliaran di area publik.

“Kita sudah susah payah membahas perda ini. Harusnya ternak liar yang berkeliaran itu segera ditertibkan,” tegasnya.
Apalagi pembahasan perda itu lanjut dia, menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
“Minimal satu perda itu dianggarkan Rp200 juta lebih dan itu sudah mencakup sosialisasinya,” pungkasnya.
Anggota DPRD Bone lainnya, Rudianto Amunir juga sa-ngat menyayangkan perda yang terkesan cuma dijadikan koleksi produk hukum.

“Hampir setiap malam banyak ternak, terutama sapi, kambing termasuk kuda berkeliaran di ibu kota kabupaten maupun di ibu kota kecamatan. Kemana perda penertiban ternak yang menghabiskan banyak anggaran dalam pembuatannya. Jangan cuma dijadikan koleksi,” tegas politisi muda Partai Nasdem itu.

Bahkan lanjut dia, sudah ada warga yang meregang nyawa lantaran kendaraan yang dikemudikan korban, menabrak ternak kuda berkeliaran di jalan.  “Tiga hari yang lalu, ada korban meninggal karena menabrak kuda di Welalangnge. Belum lagi kotoran ternak berserakan di jalan dan teras rumah penduduk,” ungkap Rudianto kepada RADAR BONE, Minggu 18 Desember lalu.

Parahnya lagi, kata Rudianto, perda tersebut belum tersosiali-sasi dengan baik ke masyarakat. “Beberapa pemilik ternak saya datangi mengenai tanggapannya tentang perda tersebut, tapi jawabannya malah membuat saya kaget, karena belum pernah mendapat sosialisasi dari pihak terkait,” bebernya sembari mencontohkan di Kecamatan Tanete Riattang Timur, beberapa pemilik ternak mengaku belum ada sosialisasi tentang perda tersebut.

Bagaimana kita mau meraih Adipura kalau ternak berkeliaran di jalan. Seolah kita tidak mampu me-ngatasinya, atau mungkin ada kesengajaan untuk melakukan pembiaran,” tegasnya.
Rudianto mengatakan instansi terkait kiranya tidak tutup mata atas persoalan yang terjadi. Ternak bebas berkeliaran dalam kota, sementara regulasi yang mengatur sudah diterbitkan. “Haruskah kita menunggu korban selanjutnya berjatuhan. Instansi terkait (Disnak dan Satpol PP) harus segera bergerak. Jangan saling melempar tanggungjawab,” kunci Rudianto.

Sekretaris Badan Satpol PP Kabupaten Bone, A Mappangara kepada RADAR BONE, me-ngatakan pihaknya akan bergerak setelah Dinas Peternakan sebagai instansi teknis mengajukan permintaan penegakan.
“Di perda itu yang tahu teknisnya adalah Dinas Peternakan. Makanya, kami akan bergerak setelah ada permintaan dari Dinas Peternakan,” kunci Mappangara.

 

To Top