Terancam Tereliminasi, Kepsek di Bone Desak Sertifikasi Dibayar – Radar Bone

Radar Bone

Uncategorized

Terancam Tereliminasi, Kepsek di Bone Desak Sertifikasi Dibayar

Kepsek Over Masa Tugas Datangi DPRD Bone

PENULIS : AGUSTAPA

WATAMPONE, RB—Rencana Bupati Bone Dr HA Fahsar Mahdin Pa-djalangi, MSi melakukan pergantian kepala sekolah yang over masa tugas me-nimbulkan gejolak.
Pasalnya, mereka akan diganti tapi hingga kini belum ada kejelasan soal pembayaran tunjangan sertifikasi yang tidak terbayar sejak Januari hingga Desember 2016.

Para kepala sekolah ‘Kadaluarsa’ dari TK hingga SMA ini pun mendatangi gedung DPRD Bone guna menyampaikan aspirasinya, Kamis, 1 Desember kemarin.
Sekretaris Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Bone Anwar mengatakan pihaknya tidak mempersalahkan rencana pergantian kepsek karena tuntutan aturan. Namun demikian, dia juga mengharapkan pemkab tidak mengabaikan hak kepsek yang sudah setahun tidak dibayarkan tunjangan sertifikasinya. “Bayangkan, kami para kepala sekolah yang over sudah diganti, tunjangan profesi kami selama satu tahun juga tidak dibayarkan. Ibarat kata, sudah terjatuh ter-timpa tangga lagi,” ungkapnya.

Lanjut dia, kepala sekolah yang over masa tugas diganti berdasarkan dengan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang masa jabatan guru sebagai kepala sekolah. Maka dari sebaiknya, pengangkatan kepala sekolah juga harus mengacu pada Permen yang sama, bahwa calon pengganti kepala sekolah juga harus me-ngantongi sertifikat cakep (Calon Kepala Sekolah). “Hal ini menjadi masukan teman-teman kepala sekolah, supaya ada keadilan,” ungkap Kepala SDN 75 Paccubbe Kecamatan Cenrana itu

Hal serupa juga dilontarkan Perwakilan Kepala SMP Muhammad Said, SPd, MPd. Ia mengatakan kepala sekolah me-ngalami over masa tugas karena ada pembiaran dari pemerintah daerah. “Kalau memang toh, kita dianggap telah over, kenapa masih dipertahankan, sedangkan kami over sudah bertahun-tahun dan selalu menandatangani ijazah. Kalau Permen itu menjadi alat ukur, maka semua ijazah yang telah ditandatangani dipertanyakan legalitasnya,” jelas Kepala SMPN 2 Barebbo tersebut.

Said juga menilai penerapan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 terkesan diskriminatif. Betapa tidak, Pemendiknas itu baru dipakai ketika mempersoalkan tunjangan profesi kepala sekolah. “Kalau memang itu ingin menjadi acuan, kenapa Permendiknas itu justru hanya berlaku di Bone, tidak secara totalitas di seluruh kabupaten. Buktinya kabupaten lain semuanya sudah bayar tunjangan profesi kepala sekolah yang over, cuma Kabupaten Bone saja yang seperti ini,” imbuhnya.
Perwakilan Kepala SMA Abd Salam Basir menambahkan tidak ada alasan pemerintah daerah untuk tidak membayarkan tunjangan profesi kepala sekolah over. Karena Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang menjadi syarat utama pembayaran tunjangan profesi telah diterbitkan Dirjen GTK Kemendikbud. Sedangkan diketahui, SKTP terbit mengacu pada dapodik.

“Di situ sangat jelas data pokok kami, bahwa kami telah menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya sebagai kepala sekolah, sehingga pihak kementerian menerbitkan SKTP agar tunjangan profesi kami dibayarkan. Itu menandakan bahwa kami bersyarat untuk menerima tunjangan profesi,” ujar Ketua MKKS SMA Kabupaten Bone ini.

Sementara perwakilan Kepala SD, Amirsyad meminta agar Disdik belajar di kabupaten tetangga. Kalau kabupaten lain bisa, kenapa Bone tidak bisa, sedangkan persoalan yang dihadapi sama. “Kabupaten Bone merupakan kota beradat, yang dikenal dengan orang pintar. Tapi faktanya, baru persoalan seperti ini, tidak bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten H Rony Nur, SSos juga mengaku heran langkah Disdik yang menghentikan proses pembayaran tunjangan profesi kepala sekolah yang sudah dikirim ke Keua-ngan Daerah. Pasalnya, pada saat dirinya berkonsultasi ke Dirjen GTK Kemendikbud bersama dengan jajaran Disdik, sangat jelas, bahwa pihak Dirjen GTK Kemendikbud memberikan peluang kepada kepala sekolah over untuk tetap menerima tunjangan profesi. Pada waktu itu, lanjut Rony, pihak Dirjen GTK Kemendikbud telah mempersilakan Disdik agar membuat ampra yang disertai dengan surat penyataan mutlak dari kepala sekolah sampai revisi Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 turun. “Setelah kembali, kita sudah melakukan hal itu, kenapa tiba-tiba berkas permintaan tunjangan sertifikasi yang sudah masuk di keuangan langsung dihentikan,” tanyanya.

Dia juga menjabarkan hasil konsultasinya di Dirjen GTK Kemendikbud, terkait Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. Dimana penjelasan Biro Hukum dan Bidang Perencanaan Dirjen GTK Kemendikbud pada waktu itu, bahwa Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 berlaku sebaiknya tahun 2010, sehingga nanti tahun 2018 baru ada pergantian besar-besaran di selurun Indonesia.
“Itu dikatakan pihak Dirjen GTK sambil menepuk punggung belakang Sekretaris Disdik Bone,” bebernya.

Anggota DPRD Bone H Kaharuddin selaku penerima aspirasi berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para kepala sekolah secepatnya. “Tuntutan ini, kita rapat kerjakan, dan ditindaklanjuti ke Kemendikbud,” tuturnya.
Hal serupa juga diungkapkan anggota DPRD lainya Saipullah Latif yang turut menerima aspirasi kepala sekolah. Menurut dia, aturan itu dibuat oleh manusia, karena mengingat persoalan ini merupakan hak-hak para kepala sekolah, maka patut diperjuangkan.
“Kita akan berjuang sampai ke pusat, agar ada kebijakan, sehingga tunjangan profesi kepala sekolah tetap bisa dibayarkan,” janjinya.
Kabid Program dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupa-ten Bone Drs H Ibrahim Yukkas, ST, MSi yang dikonfirmasi RADAR BONE mengatakan tidak dibayarkannya tunjangan profesi kepala sekolah bukan karena hal yang disengaja. Melainkan karena adanya aturan yang melarang.

Pembayaran tunjangan profesi diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016. Dimana Permendikbud itu, diatur kriteria penerima tunjangan hingga 20 poin lebih. Di salah satu poin disitu mengatur tentang bahwa masa kerja kepala sekolah dihitung berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan diketahui masa kerja kepala sekolah diatur dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. “Dalam Permendiknas masa kerja kepala sekolah selama satu periode dihitung selama empat tahun. Dapat diperpanjang selama dua periode, akan tetapi jika telah mencapai dua periode dapat diangkat kembali ketika mereka berprestasi, itupun di sekolah yang lebih rendah akreditasinya,” ungkapnya.
Selain dari dasar itu, Disdik juga telah menerima fatwa dari BPKP terkait bahwa kepala sekolah yang telah melewati dua periode masa tugasnya tidak bisa lagi dibayarkan tunjangan profe-sinya. “Dengan adanya larangan dari BPKP sebagai tim auditor, tentu kami tidak berani mela-kukan pembayaran, sepanjang tidak ada surat perintah langsung dari Dirjen Kemendikbud terkait dibenarkannya pembayaran tunjangan profesi kepala sekolah over,” jelasnya.

Mengenai adanya SKTP kepala sekolah yang telah diterbitkan Dirjen GTK Kemendikbud, kata H Ibrahim bukanlah menjadi syarat mutlak pembayaran tunjangan profesi kepala sekolah. “SKTP itu, salah satu kriteria dari 20 lebih kriteria penerima tunjangan profesi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru,” paparnya.
Mengenai tunjangan profesi kepala sekolah kadaluarsa yang dibayarkan tahun sebelumnya, itu dilakukan oleh Disdik karena selain SKTP kepala sekolah telah diterbitkan, di dalam juknis juga tidak diatur tentang masa jabatan kepala sekolah. “Jadi kami itu melakukan pembayaran tunjangan profesi berdasarkan dengan juknis yang ada. Tidak mungkin kami mau melanggar juknis,” tegasnya.

*ASKAR SYAM

To Top