Tim Tindaklanjut Diminta Terbuka – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Tim Tindaklanjut Diminta Terbuka

ilustrasi

Soal Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas SKPD Di Bone

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB–Terungkapnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelebihan pembayaran perjalanan dinas di lingkup Pemkab Bone mengundang perhatian berbagai kalangan. Tim Tindaklanjut pun diminta membeberkan data SKPD yang termasuk over dalam belanja perjalanan dinas.

Koordinator Watampone Anti Corruption (WAC), Ali Imran SH temuan BPK tersebut harus segera disikapi pemerintah daerah, khususnya tim tindaklanjut yang telah dibentuk. Ini dimaksudkan agar penyebab pembengkakan berlanja perjalanan dinas tersebut bisa terungkap, apakah ada unsur kesengajaan di dalamnya atau tidak. “Temuan BPK bukan rahasia, sehingga tak perlu ditutupi. Jadi, pemerintah daerah dalam hal ini tim tindaklanjut dan BPK juga harus membeberkan hasil pemeriksaan tersebut,” kata Ali Imran kepada RADAR BONE, Senin 22 Agustus kemarin.

Lebih jauh aktivis anti korupsi ini menegaskan keterbukaan terhadap pihak-pihak yang mengelola belanja perjalanan dinas di luar kewajaran perlu dibuka ke publik, sehingga akan menjadi pembelajaran ke depan.
Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp805 juta yang menjadi temuan BPK diakui Ali Imran terbilang fantastis. Makanya, kata dia pemerintah daerah perlu menjelaskan hal itu ke publik “Ini supaya tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat. Apalagi, kita baru-baru ini mendapat opini WTP (Wajar tanpa pengecualian),” bebernya.
Anggota Komisi I DPRD Bone, HA Suaedi SH MH mendesak instansi terkait segera menindaklanjuti rekomendasi dari temuan BPK itu.

“Kalau BPK menginstruksikan untuk mengembalikan maka harus dilaksanakan. Karena ini rekomendasi yang harus diikuti,” ungkapnya kepada RADAR BONE, Jumat 19 Agustus lalu.
Politisi Partai Demokrat itu, juga mendesak Inspektorat Daerah selaku Tim Tindaklanjut untuk terbuka terkait hasil pemeriksaan yang dimaksud.

Praktisi Sosial Rahman Arif menilai pertanggungjawaban perjalanan dinas masih menjadi permasalahan dan temuan BPK setiap tahunnya. Salah satunya terkait mekanisme pengadaan tiket. “Pengadaan tiket secara umum masih dilakukan secara perorangan, kecuali untuk tiket kepulangan peserta diklat yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Ini yang menurut saya menimbulkan banyak celah,” pungkasnya.

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, Drs HA Amar Ma’ruf yang berusaha ditemui di kantornya, Senin 22 Agustus kemarin tak berada di tempat. Demikian pula saat dihubungi ponselnya, sekira pukul 14.12 Wita tak menjawab.
Sebelumnya, Amar Ma’ruf menegaskan, bahwa rekomendasi sudah ditindaklanjuti. “Rekomendasi BPK sudah kami tindaklanjuti. Dan semua sudah diclearkan,” ujar Amar singkat melalui sambungan telepon, Minggu malam 21 Agustus lalu.
Namun demikian, Mantan Asisten II Setda Bone itu tak membeberkan perkembangan pengembalian kelebihan perjalanan dinas, termasuk unit kerja pemkab yang terlibat.

*ASKAR SYAM

To Top