Unit Pelayanan Terpadu Perikanan Mandek, Peluang Calo Terbuka – Radar Bone

Radar Bone

Berita Terkini

Unit Pelayanan Terpadu Perikanan Mandek, Peluang Calo Terbuka

PENULIS : BAHARUDDIN – ASKAR SYAM

RADARBONE.CO.ID_WATAMPONE–Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk Dinas Perikanan kini tak berfungsi. Pihak Syahbandar menarik personelnya pasca didemo nelayan.

Peluang calo pun makin terbuka untuk menarik keuntungan dari nelayan dalam pengurusan dokumen perizinan.
Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Perikanan melakukan langkah terobosan dalam membantu nelayan mengurus dokumen perizinan. Ini dibuktikan dengan dibukanya Unit Pelayanan Terpadu di PPI Lonrae. Unit Pelayanan Terpadu ini merupakan yang pertama di Sulawesi Selatan.

Sejumlah instansi terlibat dalam Unit Pelayanan Terpadu ini, seperti Syahbandar, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan. Beberapa jenis dokumen dilayani di sini, seperti Surat Ukur, Surat Persetujuan Berlayar (Syahbandar), Pas Kecil, Sertifikat Kesempurnaan (Dishub), Bukti Pencatatan Kapal Perikanan, Surat Tanda Keterangan Andon (Dinas Perikanan), Pemeriksaan Kesehatan (Dinas Kesehatan) dan Surat Laik Operasi (Pos PSDKP).

Tapi setelah tiga bulan berlalu, Unit Pelayanan Terpadu yang dipusatkan di PPI Lonrae ini secara perlahan bubar. Instansi yang terlibat menarik personelnya, salah satunya Unit Penyelenggara Pelabuhan Bajoe (Syahbandar). “Pelayanan sudah tidak seperti biasa, karena pihak UPP kembali kantornya setelah didemo nelayan,” kata Ishak, Petugas Kepolisian Khusus Kelautan.

Kepala UPP Bajoe, M Asgar yang dikonfirmasi RADAR BONE pun membenarkan penarikan personelnya dari Unit Pelayanan Terpadu. “Anggota kita tarik ke kantor setelah didemo. Tapi pelayanan perizinan di kantor kita tetap laksanakan sesuai SOP,” tutur Asgar.

Mandeknya Unit Pelayanan Terpadu membuka ruang praktik percalon makin subur. Kabarnya, oknum petugas di PPI diduga kerap bertindak layaknya calo mengurus dokumen perizinan untuk nelayan.

Belakangan, sebuah koperasi menjadi perantara pengurusan dokumen perizinan bagi nelayan dengan tarif lebih. Adalah Koperasi Lintas Bahari Nusantara yang kini memanfaatkan peluang kevakuman Unit Pelayanan Terpadu. Koperasi yang diketuai Mamat ini membantu nelayan mengurus dokumen perizinan ke instansi terkait, seperti Syahbandar.

“Kita baru delapan hari bergerak membantu nelayan. Nelayan yang terdaftar sebagai anggota kita layani. Mereka cuma menelepon, kita jemput berkasnya.

Untuk pengurusan SPB, kita cuma pasang tarif Rp100 ribu, dengan perincian Rp50 ribu untuk pembayaran SPB-nya. Dan sisanya Rp50 ribu untuk jasanya,” jelas Mamat saat menghubungi RADAR BONE, Jumat, 27 Oktober lalu.
Menurut Mamat keuntungan bergabung di koperasi yang dipimpinnya, pada rapat akhir tahun (RAT) nantinya, nelayan akan mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) dari biaya yang dipungut koperasi. Diakui Mamat saat ini, baru 50-an nelayan yang bergabung dari sekira 200-an nelayan yang ada di Kelurahan Bajoe dan Lonrae.

Humas Koperasi Lintas Bahari Nusantara, Anwar menambahkan biaya yang ditarik dari nelayan berkisar Rp50 ribu hingga Rp150 ribu dinilai bukan pembayaran. Melainkan sebagai upah atas jasa yang dilakukan pihaknya.

“Jadi sebenarnya bukan pembayaran, uang yang Rp50 sampai Rp150 itu adalah upah jasa yang telah dilakukan pihak koperasi karena para nelayan hanya ingin terima jadi, jadi kami yang urus semua, mulai dari pajaknya dan lebihnya kami kasi masuk dalam koperasi,” kata Anwar. Mandeknya Unit Pelayanan Terpadu di PPI Lonrae turut disayangkan sejumlah kalangan.

Anggota Komisi II DPRD Bone, Herman ST mendesak agar Unit Pelayanan Terpadu di PPI itu difungsikan. “Jadi ketika nelayan ada yang menjadi korban pungli ataukah dipersulit dalam mengurus izin, maka bisa langsung melapor ke unit terpadu tersebut,” tambahnya seraya berjanji akan membahas hal ini dalam raker.
Praktisi Sosial Rahman Arif justru menduga adanya konspirasi yang sengaja menginginkan operasional di Unit Pelayanan Terpadu ini macet.

“Setidaknya harus ada kejelasan kenapa unit ini tidak lagi aktif. Atau jangan-jangan pendapatan mereka berkurang karena pengurusan izin nelayan yang harus lagi sesuai prosedur,” ujarnya curiga

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top